 |
| Ilustrasi AI |
Pontianak – Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) semakin
serius mendorong ekonomi hijau sebagai fondasi pembangunan daerah yang
berkelanjutan. Melalui kolaborasi multipihak, pemerintah provinsi berupaya
mempercepat pencapaian target nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030,
yaitu penurunan emisi karbon dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya
hingga mencapai net sink pada 2030.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmen
kuat daerahnya dalam forum nasional. “Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
berkomitmen mendorong kepemimpinan kolaboratif dalam ekonomi hijau
berkelanjutan untuk mempercepat pencapaian target FOLU Net Sink 2030,” ujarnya,
seperti dikutip dalam webinar nasional yang digelar Dewan Kehutanan Nasional
(DKN) pada awal April 2026.
Webinar bertajuk “Penguatan Kolaborasi Multipihak dalam
Ekonomi Hijau” tersebut berlangsung secara hybrid dan menjadikan Kalbar sebagai
studi kasus. Acara ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari
pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil.
Tujuannya jelas: membangun ekosistem kepemimpinan inklusif untuk pengelolaan
hutan lestari di Kalimantan Barat.
Kalbar memang memiliki modal alam yang sangat besar.
Provinsi ini memiliki kawasan hutan seluas 8,4 juta hektare, mencakup
sekitar 57 persen dari total wilayahnya. Selain itu, 59 persen desa di Kalbar
berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Kondisi ini menjadikan kelestarian
hutan bukan hanya tanggung jawab lingkungan, melainkan juga fondasi utama
pembangunan ekonomi daerah sekaligus kontribusi terhadap stabilitas iklim
global.
Ria Norsan menekankan pentingnya sinergi antarpihak.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan
masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan kebijakan ekonomi hijau yang
inklusif. Pendekatan ini diharapkan mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan
ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan
hidup.
Sektor kehutanan menjadi tulang punggung utama dalam
strategi ini. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Kehutanan, Erwan Sudaryanto, menjelaskan bahwa target FOLU Net Sink
2030 memberikan ruang optimalisasi pengelolaan hutan. “Termasuk melalui peluang
ekonomi dari pasar karbon dan hilirisasi,” tambahnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI),
Soewarso, juga memberikan perspektif dari sisi pelaku usaha. Ia menyatakan
bahwa pendekatan berbasis lanskap melalui multiusaha kehutanan dapat memperkuat
kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional sekaligus mendukung target
FOLU Net Sink 2030. Multiusaha kehutanan mencakup pemanfaatan hasil hutan kayu,
non-kayu, serta jasa lingkungan dalam satu sistem terintegrasi yang efisien dan
diversifikasi usaha.
Berbagai program konkret telah dirancang di Kalbar untuk
mewujudkan visi ekonomi hijau ini. Di antaranya pencegahan deforestasi,
pembangunan hutan tanaman industri, peningkatan cadangan karbon, restorasi
gambut, pengelolaan mangrove, pemanfaatan pasar karbon, hingga hilirisasi
produk kehutanan. Hilirisasi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk
dalam negeri dan membuka peluang ekonomi baru berbasis bioekonomi.
Arah kebijakan Kalbar ini sejalan dengan misi pembangunan
daerah, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pendekatan ekonomi
hijau. Fokus utamanya adalah memperkuat kemampuan sektor kehutanan dan
penggunaan lahan dalam menyerap emisi karbon, menarik investasi rendah karbon,
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Para peserta webinar menyepakati bahwa kolaborasi multipihak
menjadi sangat krusial. Tanpa sinergi yang solid, sulit bagi daerah untuk
mencapai keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan keberlanjutan
jangka panjang. Kepemimpinan kolaboratif diharapkan dapat menghasilkan
kebijakan yang lebih adaptif dan berdampak luas.
Dalam konteks nasional, Kalbar kini menjadi salah satu
daerah yang dijadikan contoh dalam penguatan ekonomi hijau. Dengan luas hutan
yang signifikan dan ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan, provinsi
ini memiliki posisi strategis untuk berkontribusi besar terhadap target
nasional penurunan emisi.
Erwan Sudaryanto menambahkan bahwa optimalisasi pengelolaan
hutan dan lahan secara berkelanjutan akan memberikan manfaat ganda: menjaga
kelestarian alam sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru. Pasar karbon,
misalnya, menjadi salah satu instrumen yang potensial untuk mendatangkan
pendapatan bagi daerah dan masyarakat.
Sementara itu, Soewarso dari APHI menyoroti pentingnya
transformasi sektor kehutanan. Menurutnya, pendekatan multiusaha tidak hanya
meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka diversifikasi pendapatan bagi
perusahaan hutan dan masyarakat sekitar. Hal ini sekaligus mendukung upaya
pengurangan emisi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
Bagi masyarakat Kalbar, khususnya yang tinggal di sekitar
kawasan hutan, ekonomi hijau diharapkan membawa dampak nyata. Mulai dari
peningkatan pendapatan melalui usaha berbasis hasil hutan non-kayu, partisipasi
dalam program restorasi, hingga manfaat jangka panjang dari lingkungan yang
lebih sehat dan produktif.
Pemerintah Provinsi Kalbar terus mendorong agar kolaborasi
ini tidak berhenti pada diskusi semata. Implementasi di lapangan menjadi
prioritas, termasuk melibatkan desa-desa hutan secara aktif dalam pengelolaan
berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan di Kalbar tidak hanya tumbuh secara
ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan dan berkeadilan sosial.
Komitmen ini semakin relevan di tengah tantangan perubahan
iklim global. Kalimantan Barat, dengan hutan tropisnya yang luas, memiliki
peran penting dalam menjaga keseimbangan karbon dunia. Melalui ekonomi hijau,
provinsi ini berupaya mengubah potensi alam menjadi kekuatan ekonomi masa depan
tanpa merusak ekosistem.
Webinar DKN ini menjadi momentum penting untuk memperkuat
komitmen bersama. Berbagai pihak kini diharapkan dapat melanjutkan kolaborasi
ini ke tahap yang lebih konkret, mulai dari perumusan kebijakan hingga
pelaksanaan program di lapangan.
Dengan semangat kepemimpinan kolaboratif yang digaungkan
Gubernur Ria Norsan, Kalimantan Barat optimistis dapat menjadi salah satu
provinsi pionir dalam mewujudkan ekonomi hijau berkelanjutan di Indonesia.
Langkah ini tidak hanya mendukung target nasional FOLU Net Sink 2030, tetapi
juga membuka jalan bagi pembangunan daerah yang lebih inklusif, hijau, dan
tangguh menghadapi masa depan.
