 |
| Ilustrasi AI |
IKN— Wacana tentang pembangunan infrastruktur di
kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali mengemuka, seiring dengan
penekanan para pakar dan praktisi bahwa semua proyek yang digarap tidak cukup
sekadar menyelesaikan konstruksi fisik. Menurut sejumlah pengamat serta hasil
diskusi nasional, efektivitas infrastruktur IKN akan benar-benar diuji ketika
memasuki tahap operasi dan pemeliharaan yang sesungguhnya, bukan hanya
sekadar tuntas dibangun secara struktural.
Fokus ini semakin relevan mengingat mega proyek IKN
diproyeksikan akan menjadi ibu kota baru negara yang luas dan kompleks, yang
bertujuan mengintegrasikan berbagai fungsi pemerintahan, layanan publik, dan
aktivitas sosial-ekonomi. Aspek teknis dan non-teknis perlu mulai
diperhitungkan supaya infrastruktur yang dibangun benar-benar bermanfaat secara
berkelanjutan bagi masyarakat maupun pemerintahan pusat yang akan beroperasi di
Nusantara.
Paradigma “Beyond Construction”
Beberapa waktu lalu, seminar nasional bertajuk “Beyond
Construction in Indonesia – Operation and Maintaining Infrastructure in Ibu
Kota Nusantara” diselenggarakan oleh Keluarga Alumni Universitas Atma Jaya
Yogyakarta (Kamajaya). Acara ini menyoroti perubahan paradigma penting
dalam pengelolaan infrastruktur IKN dari sekadar pembangunan fisik menuju fase operasional
dan pemeliharaan yang berkualitas.
Dalam seminar tersebut, para pembicara yang terdiri dari
akademisi, praktisi teknis, dan regulator menggarisbawahi bahwa proyek
infrastruktur — mulai dari jalan utama, jaringan utilitas, hingga fasilitas
publik — baru akan menunjukkan manfaat sebenarnya ketika fase operasi -
maintenance berjalan optimal. Menurut mereka, fase ini kerap diabaikan
dalam banyak proyek besar di Indonesia, padahal justru saatnya efektivitas
teknis, efisiensi biaya, dan pengalaman pengguna diuji secara nyata.
“Sebuah infrastruktur baru akan memberikan layanan optimal
ketika sudah memasuki fase layanan operation and maintaining,” ujar
salah satu pembicara di seminar nasional tersebut.
Pembangunan Fisik Masih Terus Berlangsung
Sementara itu, pembangunan fisik di kawasan IKN tetap
berjalan. Pemerintah dan Otorita Ibu Kota Nusantara serta kontraktor
pelaksana terus mengerjakan berbagai paket pembangunan fisik, termasuk
infrastruktur jalan, bangunan pemerintahan, dan utilitas dasar.
Sebagai contoh, pada akhir 2025, sejumlah paket supervisi
infrastruktur strategis telah ditandatangani untuk memastikan pelaksanaan
konstruksi berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Enam
paket supervisi ini mencakup pengawasan pembangunan jalan kawasan legislatif
dan yudikatif, embung, kolam retensi, serta bagian lain dari jaringan jalan
besar di IKN. Proyek supervisi ini melibatkan tenaga profesional dari berbagai
perusahaan konsultan dan kontraktor dengan masa kerja hingga akhir 2027.
Secara garis besar, pembangunan infrastruktur di IKN dibagi
ke dalam beberapa batch atau tahapan kontrak, termasuk konstruksi fisik
serta paket manajemen konstruksi atau supervisi yang ditujukan agar pelaksanaan
proyek lebih terkoordinasi dan terintegrasi.
Target IKN Sebagai Ibu Kota Politik pada 2028
Proyek pembangunan infrastruktur ini juga menjadi bagian
dari persiapan IKN untuk berfungsi sebagai ibu kota politik Indonesia
pada tahun 2028, sebagaimana peraturan presiden yang telah disahkan sebelumnya.
Tujuan itu mencakup penyelesaian bangunan gedung pemerintahan utama, fasilitas
pendukung, serta jaringan utilitas yang memungkinkan pemerintahan nasional
beroperasi penuh di Nusantara.
Untuk mendukung target waktu tersebut, berbagai pekerjaan
fisik dalam tahapan lanjutan tidak hanya fokus pada konstruksi gedung, tetapi
juga sistem pendukung seperti jalan primer, sarana jaringan air dan listrik,
fasilitas pelayanan publik, serta fasilitas hunian bagi aparat sipil negara dan
para pekerja.
Menguatnya Kesadaran untuk Fase Operasional
Kebutuhan untuk memikirkan fase operasional secara matang
juga diperkuat oleh usulan sebelumnya yang menyatakan pentingnya alokasi
anggaran operation readiness dan pemeliharaan infrastruktur. Dokumen
pengajuan anggaran Otorita IKN menunjukkan bahwa pihak berwenang telah
mempertimbangkan kebutuhan biaya untuk operasi dan pemeliharaan berbagai
fasilitas yang sudah atau tengah dibangun.
Ini mencerminkan pengakuan bahwa tidak semua biaya dan
sumber daya harus berakhir pada pembangunan fisik saja, melainkan juga pada
kemampuan sistem dan tenaga lokal untuk mengelola infrastruktur selama masa
layanan.
Realitas Proyek Infrastruktur di Lapangan
Meski pembangunan infrastruktur IKN terus dikebut, faktor
kesiapan operasional juga menjadi bahan diskusi di lingkungan teknis dan
komunitas profesional. Banyak pihak menilai bahwa aspek pemeliharaan,
kesiapan SDM, dan sistem layanan publik perlu dirancang sejak awal, agar
infrastruktur yang dibangun tidak cepat rusak atau tidak efisien ketika
digunakan secara massal oleh masyarakat maupun lembaga pemerintahan.
Selain itu, sejumlah proyek sektor utilitas dan konektivitas
seperti jalan tol, jaringan air bersih, sistem drainase, hingga fasilitas
publik lain juga memerlukan pendekatan jangka panjang dalam hal perawatan dan
pemutakhiran. Kualitas layanan ini akan berdampak pada daya dukung IKN sebagai
pusat pemerintahan yang modern.
Keterlibatan Berbagai Pihak
Agar fase operasi berjalan efektif, keterlibatan semua pihak
dianggap penting, dari pemerintah pusat, kontraktor, pemangku kepentingan
lokal, hingga akademisi dan masyarakat sipil. Seminar nasional yang
diselenggarakan menjadi contoh konkret kolaborasi lintas sektor untuk
menajamkan perspektif dalam pembangunan IKN.
Diskusi semacam ini diharapkan membuka ruang evaluasi yang
lebih luas, termasuk bagaimana mengintegrasikan teknologi digital, pelatihan
tenaga kerja lokal, serta sistem monitoring yang kuat untuk menjamin
berfungsinya berbagai komponen infrastruktur setelah serah terima konstruksi
selesai.
Menunggu Implementasi Nyata
Hingga kini, berbagai paket pembangunan fisik IKN tetap
menjadi fokus utama dalam agenda pemerintah seiring dengan target waktu 2028.
Namun, dorongan bagi pemangku kebijakan untuk memperluas perhatian ke fase
operasi dan pemeliharaan menunjukkan bahwa proyek infrastruktur berkelas dunia
seperti IKN tidak hanya diukur dari kecepatan konstruksi, tetapi juga dari
fungsinya ketika sudah digunakan oleh publik dan pemerintahan secara penuh.
