Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara Geledah Kantor ESDM dan Empat Dinas Terkait Dugaan Korupsi di Sektor Pertambangan

Ilustrasi AI

Kalimantan Utara — Penanganan dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan di Provinsi Kalimantan Utara memasuki fase penting setelah Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara melakukan penggeledahan di sejumlah kantor pemerintahan dan perwakilan kementerian. Penggeledahan tersebut dilakukan pada Rabu, 11 Februari 2026, sejak pagi hingga sore hari dalam rangka mencari alat bukti yang memperkuat penyidikan kasus yang tengah ditangani penyidik.

Aksi ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum lanjutan setelah tim kejaksaan melakukan pemeriksaan awal terhadap dugaan penyimpangan wewenang serta potensi kerugian negara yang diduga berasal dari penyalahgunaan fungsi dalam administrasi pertambangan di wilayah Kalimantan Utara. Hingga kini, penyidik masih melangkah hati-hati dalam menyusun konstruksi perkara yang tengah didalami demi menjaga proses hukum yang profesional dan transparan.

Rincian Penggeledahan

Penggeledahan yang berlangsung selama kurang lebih 8,5 jam, dari pukul 09.00 WITA hingga 17.30 WITA, dipimpin langsung oleh Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kaltara, Samiaji Zakaria. Ia didampingi oleh penyidik dan pejabat dari unit Pidsus yang ditugaskan khusus menangani kasus ini.

Empat kantor dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menjadi lokasi penggeledahan, yaitu:

1. Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
2. Kantor Dinas Kehutanan (Dishut)
3. Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
4. Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Selain itu, tim penyidik juga menggeledah Kantor Perwakilan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltara. Tujuan dari pencarian adalah untuk mendapatkan dokumen penting, baik dalam bentuk tertulis maupun elektronik, yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan wilayah tersebut.

Apa yang Diamankan Penyidik

Selama operasi penggeledahan, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen dan berkas yang kini sedang dianalisis lebih lanjut. Dokumen yang diamankan mencakup catatan administrasi, perizinan, surat menyurat internal, serta dokumen elektronik yang memungkinkan proses pendalaman terhadap konstruksi perkara.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Kaltara, Andi Sugandi, menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diamankan akan menjadi bahan penyidikan yang sangat penting. Dokumen tersebut nantinya diuji serta dianalisis untuk melihat keterkaitan langsung dengan dugaan pelanggaran hukum di sektor pertambangan, termasuk apakah terdapat penyimpangan dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) atau pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait.

Dugaan Korupsi di Sektor Pertambangan

Hingga kini, Kejati Kaltara belum merinci secara terbuka detail bentuk dugaan korupsi yang sedang diselidiki, termasuk nilai kerugian negara yang diduga timbul akibat kasus ini atau pihak-pihak yang akan dijadikan tersangka. Penyidik sampai saat ini masih berada di tahap pengumpulan bukti dan dokumen sebagai dasar untuk menentukan arah penyidikan yang lebih jelas.

Namun yang pasti, langkah penggeledahan ini menjadi simbol bahwa aparat penegak hukum berupaya menindaklanjuti rumor dan laporan terkait indikasi pelanggaran hukum yang melibatkan instansi pemerintah daerah dan sektor pertambangan. Hal ini mengingat bahwa sektor pertambangan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian di Kalimantan Utara, dengan potensi besar dari mineral dan batubara yang memerlukan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Proses Hukum yang Berjalan

Penggeledahan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan salah satu bagian penting dari proses hukum yang lebih luas. Setelah penggeledahan, tim penyidik akan meneruskan analisis dokumen serta validasi informasi yang ditemukan. Penyidik juga membuka kemungkinan untuk memeriksa saksi-saksi tambahan serta memanggil pihak terkait lain untuk diklarifikasi.

Apabila dalam proses penyidikan terungkap adanya bukti kuat pelanggaran hukum, penyidik dapat melanjutkan perkara ini ke tahap penyidikan formal, penetapan tersangka, hingga akhirnya ke proses tuntutan dan persidangan di pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Semua langkah ini dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

Reaksi Publik dan Kepentingan Penegakan Hukum

Berita terkait tindakan jaksa atas dugaan korupsi di sektor pertambangan mendapat perhatian publik, khususnya dari kalangan pemerhati hukum, masyarakat sipil, dan aktivis antikorupsi. Banyak pihak menyatakan dukungan terhadap langkah tegas aparat penegak hukum dalam membongkar dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat lokal.

Sektor pertambangan, menurut para pemerhati, selama ini sering dipandang rawan terhadap praktik tidak transparan, mulai dari pemberian izin, pengawasan lingkungan, hingga distribusi hasil tambang yang tidak selalu berpihak pada kepentingan publik. Pengawasan yang kuat dan penindakan yang tegas dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara dan sistem hukum secara umum.

Tantangan Penanganan Kasus Korupsi di Sektor Pertambangan

Kasus korupsi di sektor pertambangan bukan hal yang baru di Indonesia. Sejumlah wilayah lain sebelumnya pernah mencatat kasus serupa di mana penggeledahan juga dilakukan untuk mencari bukti pelanggaran hukum terkait aktivitas tambang dan perizinannya. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa tantangan dalam tata kelola sumber daya alam masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan penegak hukum.

Beberapa tantangan yang kerap muncul dalam kasus semacam ini adalah:

• Kompleksitas Struktur Administrasi
  Banyaknya lembaga yang terlibat dalam penerbitan izin usaha pertambangan dan pengawasan lingkungan sering kali menyebabkan tumpang tindih kewenangan serta potensi penyimpangan administratif.
• Ketergantungan Ekonomi pada SDA
  Wilayah kaya sumber daya alam seperti Kalimantan Utara punya insentif ekonomi yang besar dari sektor tambang, sehingga pengawasan yang lemah memberi peluang bagi praktik tidak transparan.
• Kebutuhan Bukti yang Kuat
  Kasus korupsi memerlukan bukti yang valid dan kuat, termasuk data dokumen, saksi, serta bukti digital yang sulit diperoleh tanpa proses penggeledahan dan penyitaan yang menyeluruh.

Menuju Penegakan Hukum yang Lebih Tegas

Aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses yang sedang berjalan masih terus dikembangkan, tanpa mengumumkan detail dari pihak yang diduga terlibat hingga saat ini. Penanganan perkara ini masih berada dalam tahap awal, namun langkah penggeledahan dan penyitaan dokumen merupakan fase penting yang menentukan arah selanjutnya penanganan kasus hukum ini.

Jika bukti awal yang dikumpulkan dinilai kuat, proses hukum diperkirakan akan memasuki tahap penyidikan formal, penetapan tersangka, dan selanjutnya diajukan ke pengadilan Tipikor. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya dalam menangani perkara ini secara profesional dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penggeledahan kantor dinas pemerintah dan Kantor Perwakilan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kalimantan Utara oleh Kejati Kaltara merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan. Langkah ini menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menggali bukti serta mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum demi melindungi kepentingan negara dan masyarakat luas. Proses hukum masih akan berlanjut dengan analisis dokumen dan pemeriksaan saksi, serta kemungkinan penetapan tersangka apabila bukti sudah memenuhi ketentuan hukum.