 |
| Ilustrasi AI |
Pontianak, Kalimantan Barat - Menjelang dua momentum
besar keagamaan pada awal 2026—Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili dan Ramadan 1447
Hijriah—Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menaruh perhatian serius pada
dinamika harga kebutuhan pokok yang berpotensi memicu tekanan inflasi. Wakil Gubernur
Kalbar, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa langkah operasi pasar
murah tidak dapat dijadikan solusi utama dalam menekan laju inflasi daerah,
terutama ketika akar persoalan terletak pada keseimbangan produksi dan
distribusi pangan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum koordinasi
pengendalian inflasi daerah di Pontianak, saat pemerintah daerah mulai
memetakan potensi kenaikan harga menjelang periode konsumsi tinggi masyarakat.
Secara historis, momen hari besar keagamaan memang kerap diikuti lonjakan
permintaan terhadap komoditas pangan strategis seperti beras, daging ayam,
telur, cabai, bawang merah, hingga aneka sayuran. Ketika permintaan meningkat
sementara pasokan tidak bertambah secara proporsional, tekanan harga menjadi
konsekuensi yang sulit dihindari.
Menurut Krisantus, operasi pasar selama ini lebih bersifat
respons jangka pendek untuk meredam gejolak harga di tingkat konsumen.
Kebijakan tersebut membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga
lebih terjangkau dalam waktu terbatas, tetapi tidak menyentuh persoalan
mendasar yang memicu inflasi. Ia menilai pendekatan yang terlalu bergantung
pada operasi pasar justru berisiko menciptakan ketergantungan tanpa memperkuat
fondasi ketahanan pangan daerah.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalbar mendorong strategi
yang lebih struktural melalui peningkatan kapasitas produksi pangan lokal.
Sinergi lintas sektor menjadi kunci, mulai dari dinas pertanian, peternakan,
perkebunan, kelautan dan perikanan, hingga perindustrian dan perdagangan.
Kolaborasi ini diarahkan untuk memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga
sepanjang tahun, bukan hanya menjelang hari besar keagamaan.
Pendekatan berbasis produksi dinilai lebih berkelanjutan
karena mampu menstabilkan harga dari sisi hulu. Ketika produksi meningkat dan
distribusi berjalan lancar, fluktuasi harga dapat ditekan tanpa harus
terus-menerus melakukan intervensi pasar. Selain itu, penguatan produksi lokal
juga membuka peluang ekonomi bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil di
Kalimantan Barat, sehingga kebijakan pengendalian inflasi sekaligus mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah.
Fenomena kenaikan harga menjelang Imlek dan Ramadan
sebenarnya bukan hal baru. Pola musiman ini terjadi hampir setiap tahun di
berbagai daerah di Indonesia. Lonjakan konsumsi rumah tangga, meningkatnya
kebutuhan bahan pangan untuk perayaan, serta aktivitas sosial keagamaan menjadi
faktor utama pendorong permintaan. Di sisi lain, distribusi logistik yang belum
sepenuhnya efisien sering memperparah kondisi, terutama ketika pasokan
bergantung pada daerah lain.
Di sejumlah pasar tradisional Kalbar, tanda-tanda kenaikan
harga mulai terasa beberapa pekan sebelum perayaan. Pedagang mengeluhkan harga
beli dari distributor yang meningkat, sementara konsumen mulai mengatur ulang
pola belanja agar tetap sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga. Situasi ini
menggambarkan betapa sensitifnya stabilitas harga pangan terhadap momentum
musiman.
Pemerintah daerah memandang bahwa penguatan sistem
distribusi menjadi bagian penting selain peningkatan produksi. Infrastruktur
logistik, kelancaran transportasi antarwilayah, serta ketersediaan gudang
penyimpanan berpengaruh langsung terhadap stabilitas pasokan. Tanpa distribusi
yang efisien, produksi melimpah sekalipun tidak otomatis menurunkan harga di
tingkat konsumen.
Selain aspek teknis, komunikasi publik juga berperan dalam
pengendalian inflasi. Informasi yang transparan mengenai stok pangan, proyeksi
harga, serta langkah pemerintah dapat mencegah kepanikan belanja masyarakat.
Ketika masyarakat merasa pasokan aman, perilaku membeli berlebihan yang sering
memicu lonjakan harga dapat diminimalkan.
Krisantus menekankan pentingnya kerja bersama seluruh
pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, hingga
komunitas masyarakat. Pengendalian inflasi tidak dapat dibebankan pada satu
institusi saja, melainkan membutuhkan koordinasi berkelanjutan. Dalam konteks
ini, forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah menjadi instrumen strategis untuk
menyatukan langkah kebijakan.
Upaya menjaga stabilitas harga juga berkaitan erat dengan
daya beli masyarakat. Inflasi yang tidak terkendali berpotensi menurunkan
kemampuan konsumsi rumah tangga dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebaliknya, harga yang stabil memberikan ruang bagi masyarakat untuk
merencanakan pengeluaran, terutama pada periode penting seperti Imlek dan
Ramadan yang sarat aktivitas sosial.
Momentum dua perayaan besar ini memiliki arti khusus bagi
Kalimantan Barat yang dikenal dengan keberagaman budaya dan tradisi. Aktivitas
ekonomi biasanya meningkat, mulai dari perdagangan bahan pangan, sektor
kuliner, hingga jasa. Stabilitas harga menjadi faktor penentu agar peningkatan
aktivitas tersebut benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Dalam kerangka jangka panjang, penguatan ketahanan pangan
daerah menjadi agenda strategis. Pemerintah daerah mendorong optimalisasi lahan
pertanian, peningkatan produktivitas peternakan, serta pengembangan sektor
perikanan sebagai sumber protein masyarakat. Diversifikasi pangan lokal juga
menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu
yang rentan fluktuasi harga.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pengendalian
inflasi tidak cukup dilakukan melalui intervensi sesaat. Dibutuhkan perencanaan
menyeluruh yang menghubungkan produksi, distribusi, pasar, dan konsumsi dalam
satu ekosistem ekonomi daerah yang tangguh. Dengan pendekatan demikian,
stabilitas harga diharapkan dapat terjaga tidak hanya menjelang hari besar,
tetapi sepanjang tahun.
Seiring mendekatnya Imlek dan Ramadan 2026, perhatian
pemerintah daerah terhadap dinamika harga pangan terus diperkuat melalui
pemantauan rutin di pasar serta koordinasi lintas sektor. Harapannya,
masyarakat Kalimantan Barat dapat menjalani kedua momentum keagamaan tersebut
dengan rasa aman secara ekonomi, tanpa tekanan lonjakan harga kebutuhan pokok
yang berlebihan.
