 |
| Ilustrasi AI |
Pontianak - Distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi
Kalimantan Barat (Kalbar) tengah menghadapi tantangan serius akibat kondisi
alam yang berubah. Alur sungai utama di wilayah ini, Sungai Kapuas,
dilaporkan mengalami pendangkalan dan penurunan debit air, sehingga berdampak
langsung pada proses penyaluran BBM melalui jalur perairan. Kondisi ini memicu
respons cepat dari regulator energi, operator BBM, hingga pemerintah daerah
untuk memastikan pasokan tetap aman tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat dan
industri.
Pendangkalan Sungai Kapuas dan Dampaknya pada Logistik BBM
Alur Sungai Kapuas, yang sebelumnya menjadi jalur utama
distribusi BBM ke berbagai daerah di Kalbar, kini menunjukkan kondisi yang
semakin dangkal. Penurunan debit air membuat sejumlah kapal tanker BBM
mengalami kesulitan sandar atau bahkan kandas saat menyalurkan muatan di Fuel
Terminal (FT) Sanggau dan FT Sintang, dua titik strategis distribusi
di provinsi tersebut.
Pendangkalan ini bukan fenomena sepele, sebab sungai
tersebut merupakan akses vital untuk logistik BBM di wilayah pedalaman yang
minim infrastruktur darat. Ketika kapal tanker tidak dapat beroperasi normal,
otomatis seluruh rantai distribusi harus disesuaikan—dan itu memerlukan skema
cadangan yang matang agar pasokan tidak terganggu.
Menurut Fathul Nugroho, Anggota Komite Badan
Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), gangguan ini memang
berdampak pada operasional kapal tanker, tetapi pihaknya memastikan bahwa
distribusi ke masyarakat tetap dijaga lewat skema alternatif dan darurat yang
telah disiapkan.
Skema Alternatif: Dari Tongkang Terapung Hingga Mobil Tangki
Untuk mengatasi masalah pendangkalan, pemerintah bersama
Pertamina telah membahas beberapa strategi alternatif. Salah satu opsi yang
diusulkan adalah penggunaan tongkang terapung (floating barge) sebagai jetty
sementara. Dengan konsep ini, proses bongkar muat BBM dilakukan dari kapal
tanker langsung ke mobil tangki melalui tongkang yang berfungsi sebagai dermaga
sementara.
Skema tersebut dirancang sebagai solusi darurat yang
bersifat fleksibel, terutama selama debit air di Sungai Kapuas belum memadai
untuk aktivitas kapal besar. Namun, opsi ini juga bersifat sementara, sehingga
pemerintah meminta Pertamina Patra Niaga untuk menyusun timeline atau batas
waktu pemakaian skema tersebut, serta menyiapkan rencana permanen yang
lebih sustainable ke depan.
Di kesempatan yang sama, Fathul juga menyoroti kondisi
beberapa fasilitas BBM di Kalbar yang sudah beroperasi puluhan tahun—beberapa
sejak era 1970–1980. Menurutnya, fasilitas tersebut membutuhkan pembaruan atau
revitalisasi agar mampu menghadapi perubahan kondisi alam dan kebutuhan
distribusi di masa mendatang.
Koordinasi Lintas Sektor untuk Solusi Permanen
Respons terhadap masalah ini tidak hanya datang dari
regulator energi dan operator BBM, tetapi juga dari pemerintah pusat. Laode
Sulaeman, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi untuk
menangani persoalan ini secara komprehensif.
Pemerintah berencana memperkuat sinergi antara Kementerian
Energi, Kementerian Perhubungan, regulator lokal, dan pemerintah daerah
setempat. Tujuannya adalah menyusun solusi jangka panjang yang tidak hanya
mengatasi gangguan distribusi saat ini tetapi juga memitigasi risiko serupa di
masa depan. Ini termasuk perbaikan infrastruktur dermaga, pengaturan alur
sungai, serta pemantauan lebih intensif terhadap kondisi hidrologi sungai.
Jaminan Pasokan BBM Hingga Ujung Wilayah
Menanggapi kondisi ini, Wakil Direktur Utama Pertamina
Patra Niaga, Taufik Aditiyawarman, menegaskan bahwa distribusi BBM tidak
boleh terhenti, apapun kondisinya. Menjelang periode Ramadan dan Idulfitri,
saat permintaan BBM diperkirakan meningkat, Pertamina bahkan membentuk Satuan
Tugas (Satgas) khusus untuk memastikan pasokan di seluruh wilayah, termasuk
daerah-daerah terpencil di Kalbar.
Pertamina juga terus memantau ketersediaan stok BBM dari
tingkat nasional hingga lokal, memastikan distribusi ke stasiun pengisian bahan
bakar umum (SPBU) dan lembaga penyalur lain berjalan normal. Fathul sendiri
sempat meninjau SPBU di Kabupaten Sanggau dan mendapati warga tetap bisa
membeli BBM jenis Pertalite, Solar, serta BBM non-subsidi seperti
Pertamax dan Dexlite.
Selain itu, sekitar 740 unit mobil tangki disiagakan
untuk membantu distribusi BBM ke wilayah yang paling terdampak gangguan jalur
sungai. Armada ini diharapkan memperkuat akses logistik darat, khususnya menuju
daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh kapal tanker.
Pentingnya Public Awareness dan Partisipasi
Pemerintah dan Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk
turut serta dalam menjaga kelancaran distribusi BBM. Warga diharapkan membeli
BBM hanya di lembaga penyalur resmi dan melaporkan jika menemukan praktik yang
merugikan, seperti indikasi penyelewengan atau penjualan BBM ilegal. Kerja sama
antara masyarakat dan pihak berwenang dirasa sangat penting agar distribusi BBM
tetap efisien dan adil.
Beberapa laporan sebelumnya menunjukkan bahwa ketika
distribusi terganggu, muncul persoalan lain seperti antrean panjang di APMS
(Agen Premium dan Solar) disertai kebutuhan konsumsi BBM yang meningkat di
daerah pedalaman akibat alternatif jalur yang lebih rumit. Hal ini menekankan
urgensi solusi permanen yang tidak hanya menyelesaikan persoalan saat ini,
tetapi juga meminimalkan dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat lokal.
Pendangkalan Sungai Kapuas telah menjadi tantangan besar bagi distribusi BBM di Kalimantan Barat. Namun langkah cepat pemerintah, regulator, dan Pertamina melalui skema alternatif distribusi, koordinasi lintas sektor, serta kesiagaan armada logistik menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan kebutuhan energi rakyat tetap terpenuhi.
Kerja sama tersebut tidak hanya penting untuk mengatasi
gangguan sementara, tetapi juga menjadi momentum penting dalam merancang
infrastruktur distribusi BBM yang lebih tahan terhadap dinamika alam—sebuah
refleksi penting bagi pembangunan Indonesia di wilayah luar Jawa yang sangat
bergantung pada transportasi perairan.
