Penurunan Stunting Kaltara Capai 14 Persen: Hasan Saleh Optimistis Tren Positif Berlanjut

Ilustrasi AI

Kaltara – Upaya penanganan stunting di Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan kemajuan signifikan, dengan prevalensi gangguan pertumbuhan anak di bawah lima tahun akibat kekurangan gizi kronis kini turun menjadi 14 persen dari sebelumnya 33 persen. Prestasi ini menjadi bukti nyata kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, yang dipimpin oleh figur seperti Anggota DPR RI Komisi IV Hasan Saleh. Dalam wawancara eksklusif dengan media lokal di Tanjung Selor pada Senin, 6 Oktober 2025, Hasan Saleh, yang mewakili daerah pemilihan (dapil) Kaltara, menyatakan keyakinannya bahwa angka ini bisa turun lebih rendah lagi dengan komitmen yang berkelanjutan. “Mudah-mudahan bisa turun lagi. Ini bukan akhir, tapi momentum untuk mempercepat target nasional 14 persen pada 2025,” ujarnya, menekankan bahwa keberhasilan ini lahir dari pendekatan langsung ke masyarakat, bukan sekadar program di atas kertas.

Hasan Saleh, mantan anggota Komisi IX DPR RI yang kini bergeser ke Komisi IV sejak 2024, mengenang perjuangannya sejak awal masa jabatan. Saat itu, stunting di Kaltara mencapai 33 persen, menempatkan provinsi ini di atas rata-rata nasional dan menjadi "hinaan" bagi upaya pembangunan SDM. “Ketika saya masih di Komisi IX, angka itu menjadi PR besar. Bersama BKKBN dan Kementerian Kesehatan, kami serius bekerja: turun langsung ke desa-desa, suplai vitamin, suntikan, dan edukasi gizi. Syukur alhamdulillah, kini kita lepas dari beban itu, tinggal 14 persen,” ceritanya. Penurunan ini sejalan dengan data terbaru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim, yang mencatat prevalensi stunting Kaltara 17 persen pada September 2025, meski target provinsi lebih ambisius di 15,1 persen. Secara nasional, prevalensi stunting turun menjadi 19,8 persen pada 2024, menurut Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), tapi Kaltara berhasil berada di bawah ambang kritis 20 persen berkat intervensi lokal yang masif.

Keberhasilan ini tidak datang begitu saja; ia hasil dari strategi terintegrasi yang melibatkan delapan aksi konvergensi: peningkatan sanitasi, akses pangan bergizi, perencanaan keluarga, dan penguatan layanan kesehatan ibu-anak. Pemprov Kaltara, di bawah Wakil Gubernur Ingkong Ala, telah meluncurkan Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting 2025 pada Juli 2025, memperkenalkan kategori "Kecamatan Terinovatif" untuk memotivasi inovasi lokal. “Konvergensi ini mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan, berorientasi pada hasil lapangan. Penurunan stunting adalah tolok ukur kehadiran pemerintah bagi rakyat,” ujar Pj Sekprov Kaltara, Dr. Bustan, saat membuka acara tersebut. Di tingkat desa, program seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Universitas Borneo Tarakan (UBT) bekerja sama dengan BKKBN telah mendampingi masyarakat, dengan mahasiswa terlibat dalam edukasi gizi dan pencegahan stunting sejak Agustus 2025. Hasan Saleh, yang juga Ayah GENRE (Generasi Berencana) Kaltara, sering turun tangan langsung, mendistribusikan suplemen dan memantau posyandu di Bulungan dan Malinau.

Salah satu pendorong utama adalah pemahaman mendalam tentang akar masalah stunting: bukan hanya kekurangan makanan, tapi juga sanitasi buruk, infeksi berulang, dan kurangnya pengetahuan gizi. Hasan Saleh menyoroti bahwa pendekatan "langsung ke masyarakat" adalah kunci. “Kita harus seriusi ini. Penyebab utama adalah asupan makanan yang tidak dipahami. Makanya, kami turun ke desa, berikan vitamin, suntikan, dan edukasi. Tidak ada lagi yang main-main,” tegasnya. Contoh sukses terlihat di Kabupaten Bulungan, di mana angka stunting turun dari 25 persen menjadi 12 persen sejak 2023 berkat program "Desa Siaga Stunting" yang melibatkan kader PKK dan posyandu. Di tingkat provinsi, Pemprov Kaltara mematok target ambisius 15,1 persen pada 2025 dan 3,6 persen pada 2045—lebih ketat dari nasional 18,8 persen dan 5 persen—melalui Rapat Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik pada Agustus 2025. Wagub Ingkong Ala menekankan pendekatan lintas sektor: “Fokus pencegahan stunting baru, bukan hanya penanganan yang ada. Kita harus kolaboratif untuk generasi sehat dan berdaya saing.”

Dampak penurunan stunting ini multidimensional, memengaruhi tidak hanya kesehatan anak tapi juga ekonomi dan ketahanan nasional. Stunting kronis menyebabkan kerugian ekonomi hingga 3 persen PDB nasional per tahun, menurut Bank Dunia, dengan anak stunting berisiko rendah IQ dan produktivitas seumur hidup. Di Kaltara, yang populasi balitanya sekitar 50 ribu jiwa, penurunan 19 persen ini berarti 9.500 anak terselamatkan dari risiko kognitif permanen. Program seperti pemberian tablet suplemen gizi (TSG) dan imunisasi lengkap telah menjangkau 90 persen desa terpencil, didukung dana APBD Rp200 miliar pada 2025. Hasan Saleh, yang juga mantan Mayjen TNI (Purn), melihat ini sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional: “Stunting melemahkan SDM unggul 2045. Dengan pencegahan seperti GENRE, kita bangun generasi tangguh.”

Secara nasional, Kaltara menjadi percontohan bagi provinsi lain, terutama enam daerah dengan beban stunting tertinggi: Jawa Barat (638 ribu balita), Jawa Tengah (486 ribu), Jawa Timur (431 ribu), Sumatera Utara (316 ribu), NTT (214 ribu), dan Banten (210 ribu). Target nasional 14 persen pada 2024 telah tercapai di bawah 20 persen, tapi Kaltara's 14 persen menunjukkan model sukses konvergensi. BKKBN, melalui Kepala Perwakilan Kaltim Nurizki Permanajati, mengakui PR masih ada tapi Kaltara "sudah standar nasional." Kolaborasi dengan UBT melalui KKN tematik, yang melibatkan 500 mahasiswa sejak 2024, telah mendistribusikan edukasi gizi ke 100 desa, menurunkan kasus infeksi 25 persen.

Tantangan tetap ada: akses geografis di Malinau dan Nunukan, di mana 20 persen desa masih sulit dijangkau, serta dampak perubahan iklim yang mengganggu pangan lokal. Hasan Saleh menyerukan peningkatan anggaran pusat: “Kita butuh dukungan lebih untuk suplemen dan monitoring. Mudah-mudahan, dengan keseriusan ini, kita capai satu digit tahun depan.” Pemprov Kaltara merespons dengan kategori "Kecamatan Terinovatif" dalam penilaian 2025, memberi insentif Rp50 juta bagi inovator lokal seperti program "Gizi Adat" di Tarakan. Di tengah visi Indonesia Emas 2045, penurunan stunting Kaltara menjadi inspirasi: dari 33 persen ke 14 persen, bukti bahwa tekad kuat dan aksi langsung bisa ubah nasib generasi. Seperti kata Hasan Saleh, “Ini soal masa depan anak-anak kita. Kita harus terus berjuang.”