Diplomasi Hijau di Nusantara: Otorita IKN Siapkan 62,9 Hektare Kawasan Khusus Kedutaan, Bangladesh Siap Pindah 2028

Ilustrasi AI

IKN – Langkah strategis Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam mewujudkan visi kota masa depan semakin terlihat nyata dengan penyediaan lahan seluas 62,9 hektare untuk dikembangkan menjadi kawasan diplomatik internasional atau diplomatic compound. Kawasan ini, yang dirancang sebagai pusat perwakilan negara sahabat, tidak hanya menjadi simbol transformasi pemerintahan Indonesia, tapi juga jembatan kolaborasi global yang berkelanjutan. Terletak di perbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, proyek ini menargetkan operasional penuh pada 2028, seiring dengan pemindahan pusat administrasi negara ke Nusantara. Dukungan internasional pun mulai mengalir, dengan Bangladesh sebagai pionir yang menyatakan kesiapan memindahkan kedutaan besarnya, sekaligus membuka peluang kerja sama di sektor pertanian dan agro-processing.

Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otorita IKN, Mia Amalia, menegaskan bahwa persiapan kawasan ini dilakukan secara matang dan serius. “Kami menyediakan lahan seluas 62,9 hektare yang akan dikembangkan menjadi diplomatic compound, lengkap dengan fasilitas hunian, sekolah, area perdagangan, jasa, serta ruang terbuka hijau yang luas,” ujarnya saat ditemui di Sepaku, Penajam Paser Utara, pada Senin, 6 Oktober 2025. Koordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri telah dilakukan untuk menyampaikan detail rencana ini kepada seluruh kedutaan besar mitra, memastikan transparansi dan keterlibatan awal. Desain kawasan ini mengadopsi konsep forest city, di mana 40 persen areanya dialokasikan untuk vegetasi tropis, selaras dengan target IKN sebagai kota karbon negatif yang menyerap lebih banyak CO2 daripada yang dihasilkan. Lokasi strategis di Kecamatan Sepaku, yang berbatasan langsung dengan Kutai Kartanegara, memudahkan akses ke infrastruktur utama seperti jalan tol Balikpapan-Samarinda dan Bandara Internasional Nusantara, yang dijadwalkan groundbreaking akhir 2025.

Pembangunan diplomatic compound ini menjadi bagian integral dari Rencana Induk IKN yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, dengan luas total kawasan inti mencapai 6.671 hektare. Menurut data Otorita IKN, kawasan diplomatik ini dirancang kompak dan terintegrasi, mencakup 25 hektare untuk ruang hijau, 20 hektare untuk hunian dan kantor kedutaan, serta sisanya untuk fasilitas pendukung seperti pusat konferensi dan zona komersial. Hal ini bertujuan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi diplomat asing, sambil mendukung ekonomi lokal melalui penciptaan 5.000 lapangan kerja selama konstruksi. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, pada Februari 2025, mengusulkan fasilitas lahan gratis bagi 10 kedutaan besar pertama yang berkomitmen pindah sebelum 2028, sebagai insentif untuk mempercepat kehadiran perwakilan negara sahabat. Usulan ini, yang kini sedang diproses oleh Presiden Prabowo Subianto, diharapkan menarik minat dari negara-negara ASEAN dan mitra strategis seperti Jepang dan Korea Selatan, yang telah menyatakan ketertarikan melalui forum Nusantara International Partners Visit (NIPV) 2025.

Dukungan konkret datang dari Bangladesh, yang menjadi negara pertama secara terbuka menyatakan kesiapan relokasi kedutaan. Dalam kunjungan kehormatan Duta Besar Md Tarikul Islam ke Kantor Otorita IKN pada 1 Oktober 2025, ia menegaskan komitmen penuh negaranya terhadap proyek Nusantara. “Bangladesh sangat mendukung pembangunan IKN sebagai pusat diplomasi baru Indonesia. Kami siap memindahkan kantor kedutaan ke kawasan diplomatik ini, apalagi fasilitas yang disiapkan sangat memadai dan berkelanjutan,” ujar Tarikul, seperti dikutip dari situs resmi Otorita IKN. Kunjungan ini, yang difokuskan pada tinjauan Diplomatic Compound di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, juga membuka diskusi mendalam tentang kolaborasi bilateral. Bangladesh, dengan keunggulan di industri agro-processing seperti pengolahan beras dan rempah, melirik peluang kemitraan dengan Indonesia untuk mendukung ketahanan pangan di IKN. “Kami memiliki kekuatan di sektor pertanian dan berharap dapat memperluas kerja sama, khususnya dalam konsep forest city yang mengintegrasikan pertanian urban,” tambahnya, merujuk pada rencana penanaman 10.000 hektare lahan pertanian vertikal di IKN.

Kerja sama ini sejalan dengan visi IKN sebagai kota hutan, di mana 75 persen areanya ditargetkan tetap hijau untuk menjaga keseimbangan ekosistem Kalimantan Timur. Bangladesh, yang menghadapi tantangan serupa dalam adaptasi iklim seperti banjir dan kekeringan, melihat IKN sebagai model kolaborasi global. Pada Maret 2025, dalam forum bilateral di Jakarta, kedua negara sepakat mengeksplorasi transfer teknologi untuk irigasi pintar dan pengolahan limbah organik, dengan potensi investasi Rp 500 miliar dari pihak Bangladesh. Selain itu, dukungan Bangladesh juga mencakup bidang pendidikan, di mana rencana sekolah internasional di diplomatic compound bisa menjadi pusat pertukaran pelajar ASEAN. Respons positif ini menjadi momentum bagi Otorita IKN, yang hingga September 2025 telah menarik komitmen dari 15 negara untuk studi kelayakan kawasan diplomatik, termasuk Australia dan Uni Eropa yang tertarik pada aspek lingkungan hijau.

Secara lebih luas, diplomatic compound ini bukan hanya soal relokasi kantor, tapi juga katalisator diplomasi ekonomi. Dengan target 1.200 ASN pindah pada 2026 dan lembaga negara seperti DPR, MA, serta MK beroperasi di IKN pada 2028, kawasan ini diharapkan menjadi hub interaksi internasional yang dinamis. Data Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa saat ini terdapat 140 kedutaan besar di Jakarta, dan pemindahan ke IKN berpotensi mengurangi kemacetan lalu lintas serta polusi di ibu kota lama sebesar 20 persen. Namun, tantangan tetap ada, seperti integrasi infrastruktur dengan wilayah penyangga di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Pemerintah daerah setempat, melalui Bupati Penajam Paser Utara Yulianto, telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) revisi untuk mendukung KIP (Kawasan Industri Penyangga) seluas 9.143 hektare, memastikan pertumbuhan ekonomi merata tanpa mengorbankan hutan lindung Bukit Soeharto.

Ke depan, Otorita IKN berencana menggelar roadshow ke 20 ibu kota ASEAN pada November 2025 untuk mempromosikan diplomatic compound, dengan fokus pada insentif seperti akses prioritas ke Bandara Nusantara dan jaringan energi hijau dari PLTA setempat. Basuki Hadimuljono menekankan bahwa keputusan akhir fasilitas lahan gratis bergantung pada arahan presiden, tapi potensinya besar untuk mempercepat transformasi. “IKN bukan hanya ibu kota politik, tapi pusat dunia yang inklusif, di mana diplomasi bertemu inovasi berkelanjutan,” tuturnya pada Februari 2025. Dukungan Bangladesh menjadi contoh inspiratif, membuka pintu bagi negara lain untuk bergabung dalam membangun Nusantara sebagai simbol kolaborasi Asia-Pasifik. Di tengah dinamika global, kawasan diplomatik ini berpotensi menjadikan IKN bukan sekadar relokasi, tapi panggung baru bagi Indonesia memimpin agenda hijau dunia.