Tragedi Hiu Goreng: Ironi Program Makan Bergizi di Ketapang

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah dasar di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berubah menjadi tragedi yang mengguncang publik. Alih-alih menjadi solusi atas masalah malnutrisi, program ini justru menyebabkan keracunan massal yang menimpa 25 orang—24 siswa dan seorang guru dari SDN 12 Benua Kayong—usai menyantap menu ikan hiu goreng.

Insiden ini terjadi pada akhir September 2025, ketika MBG menyajikan menu yang tidak lazim: ikan hiu goreng. Menu tersebut diduga menjadi sumber keracunan karena kandungan merkuri yang tinggi dalam tubuh ikan hiu, yang merupakan predator laut. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), ikan hiu termasuk dalam kategori hewan laut yang berisiko tinggi mengandung polutan seperti merkuri, karena berada di puncak rantai makanan dan mengakumulasi racun dari mangsanya.

Gejala yang dialami para korban meliputi demam, mual, muntah, dan sakit perut. Sebagian besar dari mereka sempat dirawat di RSUD dr. Agoesdjam Ketapang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, dr. Feria Kowira, menyatakan bahwa jumlah pasien bertambah delapan orang pada malam hari setelah kejadian awal, sehingga total korban mencapai 25 orang. Dari jumlah tersebut, 22 pasien telah diperbolehkan pulang setelah kondisinya membaik, sementara tiga lainnya masih menjalani perawatan intensif.

Kepala Regional MBG Kalbar, Agus Kurniawi, mengakui bahwa pemilihan ikan hiu sebagai menu MBG adalah kesalahan fatal. Ia menyebutnya sebagai bentuk keteledoran dari tim SPPG (Satuan Pelaksana Program Gizi) yang tidak teliti dalam memilih bahan makanan. Menurut Agus, ikan hiu tersebut dibeli dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Rangga Sentap, dan meskipun merupakan produk lokal, ikan hiu bukanlah pilihan yang lazim atau aman untuk konsumsi anak-anak. “Harusnya menu yang dipilih itu yang digemari siswa. Anak-anak jarang sekali mengonsumsi ikan hiu. Bisa saja ikan hiu ini memiliki kandungan merkuri. Itu yang sangat saya sesalkan kemarin,” ujarnya.

Tragedi ini membuka banyak pertanyaan tentang sistem pengawasan dan kontrol kualitas dalam pelaksanaan program MBG. Program yang bertujuan mulia untuk meningkatkan gizi anak-anak justru menjadi sorotan karena lemahnya pengawasan dan minimnya edukasi tentang keamanan pangan. Dalam konteks kebijakan publik, insiden ini menunjukkan pentingnya integrasi antara program gizi dan kajian ilmiah tentang risiko konsumsi makanan laut, terutama dari spesies predator.

Dari sisi medis, keracunan merkuri bukanlah hal sepele. Paparan merkuri dalam jumlah tinggi dapat menyebabkan gangguan neurologis, kerusakan ginjal, dan gangguan perkembangan pada anak-anak. Efeknya bisa bersifat jangka panjang dan memengaruhi kualitas hidup korban. Oleh karena itu, pemilihan bahan makanan dalam program MBG harus mempertimbangkan aspek keamanan biologis dan kimiawi, bukan hanya nilai gizi semata.

Insiden ini juga menyoroti pentingnya pelatihan dan sertifikasi bagi tim pelaksana program gizi di daerah. Ketidaktahuan atau kurangnya informasi tentang kandungan toksik dalam ikan hiu menunjukkan bahwa pelaksana program belum dibekali dengan pengetahuan dasar tentang keamanan pangan. Edukasi dan pelatihan harus menjadi bagian integral dari program MBG agar kejadian serupa tidak terulang.

Dari sisi masyarakat, tragedi ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam. Orang tua siswa mempertanyakan keamanan makanan yang disediakan oleh sekolah, dan beberapa bahkan menyatakan keengganan untuk mengizinkan anak-anak mereka mengikuti program MBG jika tidak ada jaminan kualitas. Kepercayaan publik terhadap program pemerintah bisa runtuh hanya karena satu insiden yang menunjukkan kelalaian sistemik.

Pihak rumah sakit menyatakan bahwa mereka telah melakukan penanganan sesuai protokol medis. Para pasien diberikan terapi cairan dan obat-obatan untuk meredakan gejala keracunan. Tim medis juga melakukan observasi ketat terhadap pasien yang masih dirawat, untuk memastikan tidak ada komplikasi lanjutan akibat paparan merkuri.

Dalam jangka panjang, insiden ini bisa menjadi momentum untuk mereformasi program MBG secara menyeluruh. Pemerintah daerah dan pusat perlu mengevaluasi ulang standar operasional, sistem pengadaan bahan makanan, serta mekanisme pengawasan dan audit. Program gizi tidak boleh hanya menjadi proyek formalitas, melainkan harus benar-benar menjamin kesehatan dan keselamatan anak-anak sebagai generasi masa depan.

Tragedi ikan hiu goreng di Ketapang adalah pelajaran pahit tentang pentingnya kehati-hatian dalam setiap aspek kebijakan publik, terutama yang menyangkut kesehatan anak-anak. Semoga insiden ini menjadi titik balik menuju sistem pangan sekolah yang lebih aman, terdidik, dan bertanggung jawab.

Lebih jauh, insiden ini juga membuka ruang diskusi tentang pentingnya keterlibatan ahli gizi dan dokter anak dalam perencanaan menu MBG. Tidak cukup hanya mengandalkan tim pelaksana lokal; perlu ada supervisi dari tenaga profesional yang memahami risiko kesehatan dari setiap bahan makanan yang digunakan. Kolaborasi lintas sektor antara dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan komunitas medis menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan program MBG.

Selain itu, perlu ada transparansi dalam proses pengadaan bahan makanan. Masyarakat berhak tahu dari mana asal bahan makanan yang disajikan kepada anak-anak mereka. Sistem pelaporan dan audit publik bisa menjadi solusi untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah terjadinya penyimpangan atau kelalaian.

Tragedi ini juga menjadi pengingat bahwa program sosial tidak boleh dijalankan secara serampangan. Setiap kebijakan yang menyangkut kesehatan publik harus didasarkan pada data ilmiah, kajian risiko, dan prinsip kehati-hatian. Dalam kasus MBG Ketapang, niat baik untuk memberikan makanan bergizi berubah menjadi bencana karena kurangnya pemahaman dan pengawasan.

Sebagai penutup, insiden keracunan ikan hiu goreng di Ketapang bukan hanya soal kesalahan teknis dalam pemilihan menu. Ia mencerminkan kegagalan sistemik dalam pelaksanaan program sosial yang seharusnya menjadi harapan bagi anak-anak Indonesia. Pemerintah dan masyarakat harus belajar dari kejadian ini dan berkomitmen untuk membangun sistem pangan sekolah yang lebih aman, transparan, dan berbasis ilmu pengetahuan.