Waskita Karya Raup Proyek Jalan Rp396,6 Miliar di IKN, Bukti Proyek Jokowi Masih Bergerak di Era Prabowo

  

Meski mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diusung Presiden Joko Widodo kini mulai dirundung ketidakpastian arah dan dukungan politik, geliat pembangunannya belum sepenuhnya berhenti. Di tengah sorotan tajam publik terhadap minimnya investor dan keterbatasan anggaran negara, PT Waskita Karya (Persero) Tbk justru mengumumkan keberhasilan mendapatkan kontrak baru di kawasan inti IKN dengan nilai fantastis: Rp396,6 miliar.

Proyek terbaru ini adalah pengerjaan Jalan Paket D yang membentang di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sektor 1B-1C di Kalimantan Timur. Proyek ini menjadi bagian dari lanjutan pembangunan infrastruktur dasar yang vital untuk menunjang kelangsungan pusat pemerintahan baru, walaupun atmosfer politik nasional mulai beralih ke arah pembangunan proyek raksasa lain seperti Giant Sea Wall Pantura Jawa yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Peningkatan Jalan Paket D di KIPP 1B-1C merupakan salah satu proyek utama yang mendukung pengembangan pusat pemerintahan untuk menghubungkan berbagai kawasan vital di sana,” jelas Direktur Operasi II Waskita Karya, Dhetik Ariyanto, dalam keterangannya, Kamis (12/6).

Proyek ini bukanlah proyek pertama yang ditangani oleh BUMN konstruksi pelat merah tersebut di wilayah IKN. Menurut Dhetik, Waskita Karya sejauh ini sudah mengerjakan tidak kurang dari 12 proyek besar di kawasan IKN dengan total nilai mencapai Rp8,2 triliun. Ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap agenda strategis nasional, terlepas dari pergantian kepemimpinan nasional dari Jokowi ke Prabowo.

Beberapa proyek prestisius yang telah ditangani Waskita di IKN antara lain pembangunan Gedung Sekretariat dan Bangunan Pendukungnya, Rumah Susun ASN 3, serta segmen strategis Jalan Tol IKN yaitu Seksi 3B (KKT-Karingau-Simpang Tempadung), termasuk jembatan ikonik yang dinamakan Jembatan Satwa. Selain itu, perusahaan ini juga menyelesaikan Jalan Tol IKN Segmen 5A, Jalan Feeder (District) IKN, dan sejumlah kawasan perkantoran kementerian koordinator seperti Kemenko 3 dan Kemenko 4.

Proyek terbaru senilai Rp396,6 miliar ini menjadi penyegar di tengah kekhawatiran bahwa IKN akan stagnan akibat keterbatasan anggaran dan fokus pembangunan yang mulai bergeser. Fakta bahwa kontrak baru masih terus mengalir, setidaknya menunjukkan bahwa mesin pembangunan di Kalimantan Timur ini belum benar-benar berhenti.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menambahkan bahwa secara keseluruhan pembangunan jalan di KIPP IKN masih akan terus berjalan dengan total anggaran yang disiapkan mencapai Rp3,04 triliun. Ia menjelaskan bahwa terdapat tujuh paket pekerjaan jalan sepanjang total 12,3 kilometer yang akan dikerjakan dalam waktu dekat. Salah satu di antaranya dipercayakan kepada Waskita Karya.

“Supervisi untuk pastikan pembangunan berjalan sesuai standar dan target yang ditetapkan,” tegas Basuki, merujuk pada keberadaan dua paket supervisi proyek yang ditugaskan khusus untuk memastikan kualitas dan kelancaran proses konstruksi. Untuk pengawasan ini, anggaran sebesar Rp24,5 miliar telah disiapkan.

Selain Waskita, proyek jalan lainnya juga melibatkan konsorsium atau kerja sama operasi (KSO) yang terdiri dari BUMN dan swasta nasional. Beberapa di antaranya adalah Adhi Karya yang menggandeng Cahaya Konstruksi Nusantara, serta Wijaya Karya (WIKA) bersama mitra mereka SPT. Ini menunjukkan bahwa ekosistem pembangunan IKN masih aktif, dan menjadi ajang sinergi antara perusahaan-perusahaan konstruksi nasional dalam merealisasikan salah satu proyek paling ambisius di Asia Tenggara.

Di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto mendorong proyek tanggul laut raksasa di Pantura Jawa dengan anggaran jumbo Rp1.300 triliun, proyek-proyek skala menengah seperti jalan di IKN tampak tetap menjadi bagian dari kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kendati tidak lagi menjadi bintang utama dalam narasi politik pusat, pembangunan fisik IKN masih berlangsung, dan kehadiran Waskita di sana menjadi simbol bahwa warisan Jokowi belum sepenuhnya ditinggalkan.

Yang menarik, proyek jalan seperti Paket D ini tidak hanya dirancang sebagai penghubung antar kawasan pemerintahan, namun juga sebagai tulang punggung mobilitas urban di masa depan. Lebar jalan, kualitas permukaan, drainase, dan integrasi dengan jaringan transportasi lain seperti jalur tol dan kawasan hunian menjadi bagian dari standar baru pembangunan jalan di ibu kota baru.

Dengan estimasi nilai hingga triliunan rupiah dan durasi pekerjaan yang berlapis tahap, proyek-proyek ini diharapkan menjadi pemicu percepatan ekonomi lokal. Tidak hanya akan membuka lapangan kerja konstruksi jangka pendek, tetapi juga menjadi landasan bagi tumbuhnya kota metropolitan masa depan yang modern, inklusif, dan ramah lingkungan.

Jika ditelusuri lebih jauh, keberadaan proyek-proyek seperti yang ditangani Waskita ini sekaligus menjadi indikator bahwa IKN belum kehilangan daya tariknya. Meski isu keterbatasan investor dan anggaran masih mengemuka, kehadiran badan usaha milik negara dalam pembangunan infrastruktur dasar menjadi langkah afirmatif untuk menjaga momentum.

Keputusan pemerintah untuk tetap melanjutkan pembangunan jalan-jalan utama di kawasan KIPP IKN juga mencerminkan keberlanjutan tata kelola proyek yang tidak semata-mata berhenti pada perubahan rezim kekuasaan. Proyek jalan bukan hanya fasilitas fisik, tetapi juga representasi dari kepercayaan bahwa IKN tetap relevan di masa depan Indonesia.

Tentu, tantangan masih membayangi. Terlebih, ketika anggaran pembangunan IKN untuk periode 2025–2029 hanya sebesar Rp48,8 triliun, jauh dari proyeksi kebutuhan jangka panjang yang mencapai ratusan triliun. Namun dengan adanya perusahaan seperti Waskita yang tetap aktif menandatangani kontrak baru, proyek IKN masih menunjukkan denyut kehidupan.

Di tengah gempuran proyek baru seperti Giant Sea Wall yang diklaim lebih vital dan strategis oleh Presiden Prabowo, pembangunan IKN tampaknya mengambil posisi baru: bukan lagi simbol politik utama, tetapi tetap menjadi proyek nasional yang berjalan senyap dan mantap. Dan dalam senyap itulah, jalan demi jalan, jembatan demi jembatan, ibu kota baru ini mungkin akan tetap tumbuh—sedikit demi sedikit, satu kontrak demi satu kontrak.