Sekolah Rakyat di Kalbar: Harapan Baru Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan Gratis Berasrama

  

Di tengah tantangan ketimpangan sosial dan rendahnya akses pendidikan bagi kelompok miskin ekstrem, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menghadirkan secercah harapan lewat dukungan penuhnya terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR). Sebuah kebijakan yang bukan sekadar menyediakan ruang belajar, tetapi sebuah misi sosial besar: memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas dan inklusif bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Rita Hastarita, dalam keterangannya pada Rabu, 2 Juli 2025, mengungkapkan komitmen kuat Pemprov untuk menjadikan Sekolah Rakyat sebagai instrumen kunci dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan memperluas akses pendidikan. Program SR difokuskan untuk menyasar anak-anak dari kelompok masyarakat miskin ekstrem, khususnya mereka yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data Kementerian Sosial.

“Program ini merupakan salah satu kebijakan penting untuk memutus rantai kemiskinan. Pemprov Kalbar mendukung penuh penyelenggaraannya, karena sejalan dengan upaya peningkatan IPM Kalimantan Barat,” ujar Rita dengan penuh keyakinan. Pendidikan, menurutnya, adalah alat yang paling efektif untuk memutus struktur kemiskinan yang selama ini mengikat generasi ke generasi.

Yang membedakan Sekolah Rakyat dari program pendidikan lainnya adalah pendekatannya yang berasrama atau boarding school. Artinya, para siswa tidak hanya mendapatkan fasilitas pendidikan gratis, tapi juga diasramakan agar pembinaan karakter dan konsentrasi belajar bisa dilakukan secara menyeluruh. Pendekatan ini menjadi sangat relevan di Kalbar, di mana banyak keluarga miskin tinggal di daerah terpencil dan sulit dijangkau layanan pendidikan konvensional.

Untuk tahap awal, program ini akan menggunakan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) yang terletak di Jalan BLKI, Kota Pontianak, sebagai lokasi sekolah rintisan sementara. Pemanfaatan BLK ini dilakukan sambil menunggu pembangunan gedung permanen yang akan dibangun di Kota Singkawang. Dalam waktu tiga minggu ke depan, Pemprov Kalbar memastikan seluruh fasilitas dasar belajar-mengajar akan dipenuhi, agar proses pendidikan bisa berjalan lancar sejak awal.

“Gedung BLKI digunakan untuk sementara. Dalam tiga minggu ke depan, fasilitas belajar mengajar akan kami lengkapi sesuai kebutuhan. Nantinya, pembangunan gedung baru SR akan dilakukan dengan dukungan lahan, gedung, dan utilitas yang telah disiapkan,” jelas Rita. Ia menambahkan bahwa pengembangan infrastruktur sekolah ini tidak hanya fokus pada ruang kelas, tetapi juga asrama, ruang makan, fasilitas kesehatan, dan ruang pembinaan karakter.

Program SR tahap awal akan menerima 150 siswa, terdiri atas 50 siswa masing-masing untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Proses seleksi peserta didik dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial, berdasarkan data akurat penerima bantuan sosial dan program keluarga harapan. Ini memastikan bahwa hanya anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi paling rentan yang akan mendapatkan kesempatan ini.

“Fokus kami adalah pada mereka yang paling membutuhkan. Tidak hanya miskin secara ekonomi, tapi juga minim akses pendidikan akibat lokasi, keterbatasan sarana, atau persoalan keluarga,” terang Rita. Dengan pendekatan seleksi berbasis data terverifikasi ini, Pemprov Kalbar ingin memastikan program ini berjalan tepat sasaran.

Program ini juga menjadi bukti kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial bertindak sebagai pelaksana teknis dan penentu kriteria peserta, sementara Pemprov Kalbar menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga pengajar. Dalam jangka panjang, Pemprov Kalbar berencana memperluas cakupan Sekolah Rakyat hingga ke kabupaten/kota lain dengan membentuk jaringan sekolah sejenis di berbagai titik strategis.

Melalui pendekatan pendidikan berasrama, anak-anak dari kelompok marginal tidak hanya disiapkan untuk mampu secara akademis, tetapi juga diberi pembinaan karakter, penguatan soft skill, serta pengenalan pada potensi diri dan karier masa depan. Model ini diharapkan bisa mempersiapkan lulusan yang lebih tahan banting, mampu bersaing, dan punya visi hidup yang kuat.

Tak kalah penting, program Sekolah Rakyat juga mengusung misi keadilan sosial. Selama ini, banyak anak dari keluarga miskin yang bahkan tidak berani bermimpi tinggi karena keterbatasan ekonomi. Dengan SR, mimpi itu tidak hanya diberikan ruang, tetapi juga diberi pijakan nyata untuk diwujudkan.

Pemprov Kalbar pun menyadari bahwa pendidikan bukan hanya soal membangun ruang kelas, tetapi juga tentang membangun masa depan manusia. Karena itu, keberadaan guru-guru yang kompeten, fasilitas belajar yang layak, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak menjadi fokus yang tak terpisahkan. SR tidak boleh menjadi sekolah biasa. Ia harus menjadi sekolah yang luar biasa untuk anak-anak yang selama ini tidak pernah mendapat kesempatan luar biasa.

Langkah Kalbar dalam mendukung Sekolah Rakyat ini menjadi contoh bagaimana pembangunan manusia bisa ditempatkan sebagai prioritas utama dalam kebijakan daerah. Di tengah derasnya pembangunan fisik dan infrastruktur, Kalbar menunjukkan bahwa membangun manusia adalah fondasi dari pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Dan ketika 150 anak dari keluarga miskin itu mulai belajar di ruang-ruang kelas Sekolah Rakyat tahap awal, mereka bukan sekadar murid. Mereka adalah simbol dari mimpi yang mulai hidup kembali—mimpi yang selama ini tenggelam dalam lumpur kemiskinan, kini disulut kembali oleh api pendidikan yang tulus.