Kaltim Jadi Motor Sinergi Daerah Penghasil SDA, Gubernur Harum Pimpin Perjuangan Dana Bagi Hasil yang Lebih Adil

 

BALIKPAPAN — Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menegaskan posisinya sebagai pemimpin dalam upaya mendorong keadilan fiskal bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam (SDA). Di bawah kendali Gubernur Rudy Mas'ud—yang akrab disapa Harum—Kaltim tak sekadar menunggu keadilan, melainkan maju ke depan sebagai penggerak utama yang menyatukan langkah berbagai daerah produsen SDA demi mendapatkan porsi dana bagi hasil (DBH) yang lebih layak dan proporsional.

Komitmen tersebut dibuktikan lewat pelaksanaan Rapat Koordinasi Gubernur bertajuk “Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam” yang digelar di Kota Balikpapan, Rabu (9/7/2025). Rapat ini menjadi ajang strategis yang mempertemukan para pemimpin daerah penghasil SDA dari sektor pertambangan, mineral dan batu bara (minerba), serta kehutanan, guna merumuskan sikap dan strategi bersama dalam memperjuangkan hak-hak fiskal mereka di tingkat nasional.

Bertempat di kota pelabuhan utama Kalimantan Timur itu, Gubernur Harum tampil bukan hanya sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai motor utama penggerak semangat kolektif lintas wilayah. Menurutnya, perjuangan untuk mendapatkan DBH yang adil bukan lagi bisa dilakukan masing-masing daerah secara terpisah.

“Kenapa kita harus duduknya bersama-sama seperti ini? Agar hujannya merata untuk semua daerah penghasil. Jadi kita bersama-sama menyatukan frekuensi. Sinergi bersama untuk memperjuangkan ini,” ujar Harum di hadapan para kepala daerah yang hadir.

Dalam forum tersebut, Harum menekankan pentingnya kolaborasi antardaerah agar suara mereka lebih kuat dan tidak terpecah dalam menyuarakan hak konstitusional atas pengelolaan dan pemanfaatan SDA. Ia menyoroti bagaimana potensi besar dari sektor Penjualan Hasil Tambang (PHT), Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), serta pajak dari alat berat dan bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), semestinya dapat dinikmati kembali oleh daerah yang menjadi sumber kekayaan tersebut.

Tak hanya menjadi panggung pernyataan, rakor ini juga menghasilkan langkah konkret. Seluruh peserta yang berasal dari provinsi-provinsi penghasil SDA turut menandatangani rekomendasi bersama yang selanjutnya akan dibawa oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk disampaikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan jajaran kementerian terkait.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, menjadi salah satu pemimpin daerah yang secara gamblang menyatakan apresiasi dan dukungannya terhadap inisiatif yang digagas Kaltim. Menurutnya, perjuangan kolektif ini menjadi jalan penting untuk menuntut keadilan fiskal yang selama ini dirasa timpang.

“Ini kegiatan yang sangat baik dalam rangka penguatan fiskal daerah, meningkatkan pendapatan daerah dan menyejahterakan masyarakat,” ujar Zainal.

Ia menegaskan bahwa masyarakat dan pemerintah daerah sudah bekerja keras menjaga lingkungan dan hutan, serta mengendalikan eksploitasi tambang secara berkelanjutan. Namun sayangnya, kata Zainal, balasan fiskal yang diterima justru masih jauh dari harapan.

“Maka kita harus sinkronkan data, agar semuanya jelas. Kita semua gubernur menghadap langsung presiden bersama. Agar responsnya cepat. Hasil yang didapat untuk menyejahterakan masyarakat kita, menekan angka kemiskinan ekstrem, menurunkan angka stunting, dan program pro rakyat lainnya,” tambahnya.

Suara dukungan juga datang dari Pulau Sumatera. Gubernur Jambi, Al Haris, yang kini menjabat Ketua APPSI, menyambut positif forum yang digagas oleh Gubernur Harum. Ia bahkan menyatakan kesiapan organisasinya untuk mengawal rekomendasi rakor ini hingga ke tingkat pusat.

“Kami sambut baik ide dari Kaltim untuk menginisiasi penguatan fiskal daerah melalui sumber-sumber pendapatan dari PHT dan PKH,” ucap Al Haris.

Menurutnya, sudah saatnya daerah penghasil mendapatkan bagian yang layak dari kekayaan yang mereka sumbangkan kepada negara. Dirinya juga berkomitmen untuk mengawal hasil rakor ini dengan cara menyampaikan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo dan kementerian-kementerian terkait.

“Kita akan bersama bertemu Bapak Presiden untuk menyuarakan dan memperjuangkan ini,” tegasnya.

Lebih dari sekadar wacana, rakor ini memperlihatkan adanya keseriusan dari berbagai provinsi penghasil SDA untuk beranjak dari sekadar keluhan ke arah tindakan nyata. Provinsi-provinsi yang hadir berasal dari berbagai wilayah Nusantara, mulai dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, hingga Maluku Utara.

Semua menyatukan suara bahwa kontribusi besar mereka dalam menyokong APBN nasional harus diikuti dengan pembagian yang lebih adil dari hasil kekayaan alam yang mereka miliki.

Gubernur Harum menyampaikan bahwa perjuangan ini bukan semata soal angka atau hitung-hitungan fiskal, tapi menyangkut martabat daerah yang selama ini menjadi lumbung kekayaan nasional namun masih berjibaku dengan masalah-masalah dasar seperti kemiskinan, infrastruktur yang belum merata, hingga keterbatasan akses layanan publik.

“Kalau kita punya tambang, punya hutan, lalu hasilnya pergi ke pusat, kita hanya dapat sisanya yang kecil. Lalu kita disuruh bangun rumah sakit, sekolah, jalan, dengan dana seadanya. Ini tidak adil. Maka kita harus berjuang bersama,” ucapnya.

Momentum ini menjadi penting karena datang di tengah derasnya wacana pemerataan pembangunan dan transformasi ekonomi berbasis sumber daya berkelanjutan. Harum meyakini bahwa jika perjuangan ini diakomodasi oleh pemerintah pusat, maka akan muncul bentuk hubungan pusat-daerah yang lebih setara dan saling menguatkan.

Ia juga menekankan pentingnya data yang sinkron dan transparan sebagai dasar untuk mengusulkan perubahan formula DBH. Salah satu usulan konkret yang dibahas dalam rakor adalah pembentukan sistem pelaporan terpadu antara pusat dan daerah mengenai volume produksi tambang dan kehutanan, pajak-pajak yang dikumpulkan, serta realisasi dana yang dikembalikan ke daerah.

Sementara itu, sejumlah kepala daerah yang hadir dalam rakor turut menggarisbawahi pentingnya membangun kekuatan kolektif. Menurut mereka, dengan bersatu, daerah penghasil SDA bisa menciptakan tekanan politik yang konstruktif terhadap pemerintah pusat agar isu ini tidak lagi dipinggirkan.

Mereka juga sepakat bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk generasi mendatang. Jika formula DBH yang lebih adil berhasil diwujudkan, maka dana yang masuk ke daerah bisa digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, hingga mendukung program hilirisasi SDA agar memberikan nilai tambah lebih besar.

Tak kalah penting, kolaborasi antardaerah ini juga menciptakan peluang berbagi pengetahuan dan strategi dalam mengelola potensi SDA secara berkelanjutan. Selain memperjuangkan hak fiskal, forum ini membuka jalan untuk membangun jaringan kerjasama antarprovinsi di bidang teknologi tambang, kehutanan lestari, serta pengembangan energi baru dan terbarukan.

Di akhir acara, para peserta menandatangani dokumen rekomendasi yang akan menjadi dasar langkah-langkah lanjutan. APPSI sebagai lembaga yang mewadahi para gubernur seluruh Indonesia mengambil peran sebagai fasilitator dan penyalur aspirasi ini ke tingkat nasional.

Langkah Kaltim melalui Gubernur Harum dinilai telah membuka babak baru dalam diplomasi fiskal antar wilayah. Sebuah babak di mana suara daerah tidak lagi menjadi gema di ruang hampa, melainkan sinyal kuat yang membawa pesan: bahwa keadilan harus dibangun dari mereka yang turut memberi sumbangsih terbesar kepada negara.

Dengan semangat dan strategi yang matang, para pemimpin daerah ini bersiap menghadap Presiden, bukan untuk meminta belas kasihan, tetapi untuk memperjuangkan hak konstitusional daerah sebagai mitra sejajar dalam pembangunan nasional. Dan Kaltim, dengan semangat Harum, telah menjadi nyala pertama dari api perjuangan itu.