gambar hanya ilustrasi
Banjarmasin - Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Banjarmasin memperkokoh basis kepengurusan politiknya hingga ke tingkat akar rumput di seluruh penjuru ibu kota provinsi tersebut. Langkah strategis ini diwujudkan melalui penataan dan penetapan struktur kepengurusan di 52 kelurahan yang tersebar di lima kecamatan di Kota Seribu Sungai. Konsolidasi internal ini dilakukan sebagai bentuk persiapan terencana dalam menyongsong dinamika agenda politik serta kontestasi pemilu di masa mendatang.
Penetapan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang di tingkat kecamatan dan Dewan Pimpinan Ranting di tingkat kelurahan tersebut ditandai dengan penyerahan surat keputusan resmi partai. Acara konsolidasi organisasi yang berlangsung di Banjarmasin ini menjadi penegasan kesiapan mesin partai politik dalam menggerakkan program kerja yang lebih sistematis dan terarah. Keberadaan struktur pengurus di level kelurahan dinilai sangat krusial karena berhadapan langsung dengan dinamika keseharian masyarakat kota.
Sekretaris Majelis Penasehat DPD PAN Kota Banjarmasin M Dafiq As’ad menyampaikan bahwa jajaran pengurus di tingkat ranting dan cabang merupakan fondasi utama pergerakan partai. Kader yang berada di lapisan paling dasar tersebut memegang peran penting sebagai representasi partai yang berinteraksi langsung dengan warga. Dengan diterbitkannya surat keputusan bagi seluruh pengurus DPC dan DPRT se-Kota Banjarmasin, kerja organisasi diharapkan dapat berjalan selaras dengan pedoman dan visi perjuangan partai.
Visi besar yang diemban oleh Partai Amanat Nasional berfokus pada ikhtiar menjadi kekuatan terdepan dalam mewujudkan tatanan masyarakat madani yang demokratis, bersatu, berdaulat, adil, serta makmur di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cita-cita luhur ini menuntut seluruh fungsionaris partai untuk tidak hanya memahami garis kebijakan organisasi secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam bentuk pengabdian nyata kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
Selain penyerahan surat keputusan kepengurusan, agenda konsolidasi tersebut turut diisi dengan program pendidikan politik dan penguatan kelembagaan organisasi. Pendidikan politik bagi kader di tingkat ranting dipandang sangat esensial untuk memperdalam pemahaman mengenai tata kelola partai politik modern, etika berpolitik, serta tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap pemegang mandat organisasi. Pengetahuan ini menjadi bekal berharga bagi pengurus agar mampu menjalankan roda kelembagaan secara mandiri dan profesional.
Penguatan struktur organisasi di tingkat kelurahan ini juga dimaksudkan untuk membangun pola komunikasi yang lebih cair dan terbuka antara partai politik dengan warga kota. Kota Banjarmasin dengan karakteristik masyarakat urban yang majemuk memerlukan pendekatan komunikasi politik yang santun, inklusif, dan solutif. Melalui struktur pengurus yang merata di 52 kelurahan, PAN berupaya menyerap aspirasi publik secara langsung tanpa perantara yang berjarak.
Dafiq menegaskan bahwa mandat kepengurusan di tingkat kecamatan dan kelurahan tidak boleh hanya dimaknai sebagai pemenuhan syarat administratif semata. Para pengurus dituntut untuk berperan aktif sebagai jembatan penghubung yang responsif terhadap berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Partai politik memiliki tanggung jawab moral untuk hadir di tengah masyarakat secara konsisten, bukan semata-mata muncul ketika momentum pemilihan umum tiba. Kehadiran yang berkesinambungan melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik.
Secara geografis dan sosiologis, Kota Banjarmasin memiliki lima wilayah kecamatan, yakni Banjarmasin Barat, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Timur, dan Banjarmasin Utara. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik demografi dan tantangan sosial yang beragam, mulai dari isu pengelolaan lingkungan kawasan bantaran sungai, penataan permukiman padat, hingga pemberdayaan ekonomi sektor informal. Keberadaan pengurus ranting di 52 kelurahan diharapkan mampu memetakan kebutuhan spesifik di setiap wilayah tersebut secara akurat.
Melalui pendekatan berbasis komunitas, partai politik dapat menyusun program kerja yang benar-benar menjawab kebutuhan warga setempat. Kerja-kerja sosial seperti pendampingan warga, tanggap darurat bencana lingkungan, hingga inisiatif pemberdayaan ekonomi mikro menjadi wujud nyata dari fungsi artikulasi kepentingan yang diemban oleh partai politik. Keberhasilan kader dalam menjalankan peran sosial ini pada akhirnya akan memperkuat legitimasi politik partai di mata masyarakat pemilih.
Dinamika politik lokal di Kalimantan Selatan menuntut setiap partai politik untuk terus berbenah dan memperkuat militansi kader di tingkat basis. Persaingan gagasan dan program kerja antarpartai politik semakin kompetitif seiring meningkatnya literasi politik warga perkotaan. Oleh karena itu, penguatan struktur ranting yang solid dan terorganisasi menjadi modal penting bagi PAN Banjarmasin dalam mempertahankan eksistensi sekaligus memperluas basis dukungan di tingkat akar rumput.
Konsolidasi organisasi yang menyentuh seluruh kelurahan ini menjadi bukti komitmen DPD PAN Banjarmasin dalam membangun pelembagaan partai yang berakar kuat pada partisipasi masyarakat. Dengan berjalannya fungsi pendidikan politik dan kerja sosial yang berkesinambungan, partai optimis struktur kepengurusan yang baru dikukuhkan dapat bekerja secara optimal, menjaga soliditas internal, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan warga Kota Banjarmasin.
