 |
IKN — Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)
diperkirakan akan mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun 2026,
meskipun menghadapi tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi
internasional dan permintaan dunia yang belum stabil. Optimisme ini didorong
oleh kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi,
termasuk dampak lanjutan dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang
terus berjalan.
Pernyataan ini disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank
Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Timur, Bayuadi Hardiyanto, dalam
acara peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) Tahun 2025 dan FGD
Perekonomian Kaltim di Samarinda. Menurut Bayuadi, meski tidak mudah, Kaltim
tetap memiliki daya tarik ekonomi sendiri di tengah risiko global yang
melingkupi ekonomi nasional.
IKN dan Konstruksi: Dorongan Utama Pertumbuhan Ekonomi
Salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kaltim adalah
sektor konstruksi yang tumbuh seiring dengan kelanjutan pembangunan IKN.
Investasi besar-besaran dalam proyek infrastruktur, terutama pengembangan
ekosistem legislatif dan yudikatif di kawasan ibu kota baru, diperkirakan akan
memperkuat aktivitas ekonomi daerah.
Menurut Bayuadi, peningkatan anggaran untuk pembangunan
kedua ekosistem tersebut pada 2026 diproyeksikan naik sekitar 6 persen
dibandingkan 2025 — sinyal positif bagi aktivitas konstruksi yang menyerap
tenaga kerja dan mendorong permintaan barang serta jasa lokal.
Pengembangan infrastruktur ibu kota baru tidak hanya
berdampak pada kemajuan fisik kawasan pemerintahan, tetapi juga meningkatkan
multiplier effect ekonomi regional, termasuk sektor layanan, transportasi, dan
hunian. Proyeksi ini sejalan dengan prediksi berbagai lembaga akan meningkatnya
arus investasi dan aktivitas ekonomi yang membawa efek positif pada pertumbuhan
PDRB Kaltim.
Industri Pengolahan: Penopang Pertumbuhan Ekonomi Kaltim
Selain konstruksi, sektor industri pengolahan
diperkirakan menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi Kaltim pada 2026. Hal
ini disebabkan oleh penambahan kapasitas industri pengolahan, khususnya
kilang (refinery), yang mulai beroperasi secara optimal.
Peningkatan kapasitas pengolahan migas dan komoditas lain
tidak hanya menambah nilai tambah produk, tetapi juga memperluas basis industri
di Kaltim, membuka peluang kerja serta memperkuat struktur ekonomi daerah dari
sektor hulu ke hilir. Dengan demikian, output sektor industri pengolahan
berpotensi menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi
regional.
Kinerja industri ini mendukung upaya diversifikasi ekonomi
Kaltim agar tidak terlalu bergantung pada sektor pertambangan semata. Penguatan
basis industri juga membuka peluang investasi baru, termasuk dari sektor swasta
maupun asing yang ingin memanfaatkan potensi besar di kawasan ini.
Sektor Pertanian dan Tantangan Eksternal
Di luar dua sektor utama tersebut, sektor pertanian
Kaltim juga menunjukkan sinyal positif seiring dengan rencana optimalisasi
lahan (oplah) dan peningkatan peran program Corporate Social Responsibility
(CSR) di daerah. Target baru mencakup optimalisasi lahan produktif hingga
mencapai 3.000 hektare di 2026, sebagai bentuk strategi memperkuat
ketahanan pangan lokal.
Namun demikian, pertumbuhan sektor pertanian tidak
sepenuhnya mulus. Risiko termasuk fenomena La Nina yang diperkirakan
akan membawa cuaca basah pada 2026 — berpotensi menurunkan produktivitas
tanaman seperti kelapa sawit yang sedang menghadapi fase peremajaan (replanting)
pada akhir 2025. Ini bisa berdampak pada produksi Tandan Buah Segar (TBS),
salah satu komoditas unggulan di sektor perkebunan.
Sektor pertambangan juga diproyeksikan mengalami perlambatan
pada 2026 akibat penurunan permintaan batu bara dari Tiongkok sebesar
sekitar 1,49 persen (year-on-year) akibat tren transisi energi global ke
sumber yang lebih bersih. Kondisi ini menunjukkan pentingnya strategi
diversifikasi ekonomi dan peningkatan nilai tambah di berbagai sektor untuk
menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kaltim.
Risiko Inflasi dan Stabilitas Harga
Menjaga stabilitas harga menjadi pekerjaan penting dalam
konteks pertumbuhan ekonomi. Proyeksi BI menunjukkan bahwa inflasi di Kaltim
pada 2026 diperkirakan tetap berada pada kisaran target nasional sebesar 2,5
persen.
Kelompok pengeluaran yang diperkirakan menjadi kontributor
utama inflasi adalah makanan, minuman, dan tembakau — termasuk komoditas yang
cenderung volatil seperti bahan makanan. Tekanan harga juga dipengaruhi oleh
kondisi global seperti harga emas internasional, yang rentan terhadap
perubahan.
Strategi pengendalian harga menjadi penting agar daya beli
masyarakat tidak tergerus oleh lonjakan biaya hidup, terutama menjelang tahun
politik dan momentum konsumsi yang lebih tinggi. Kolaborasi antara pemerintah
daerah, pelaku usaha, dan lembaga moneter merupakan kunci mengelola risiko ini
secara efektif.
Potensi Jangka Panjang dan Peningkatan Kesejahteraan
Lebih luas, proyeksi pertumbuhan ekonomi Kaltim tidak hanya
dimaknai sebagai angka statistik. Pertumbuhan yang berkelanjutan akan
berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan
lapangan kerja, serta perbaikan kualitas hidup secara umum. Pembangunan IKN,
misalnya, diprediksi menarik investasi dalam jangka panjang yang ikut
memperkuat basis ekonomi lokal hingga lintas sektor.
Pengembangan IKN juga dipandang sebagai peluang untuk
mengurangi kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, termasuk
provinsi seperti Kaltim yang kini semakin mendapat sorotan global sebagai pusat
pemerintahan dan investasi masa depan.
Selain itu, peningkatan kapasitas industri pengolahan dan
perluasan sektor jasa terkait kegiatan IKN akan menciptakan efek positif pada
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah penyangga, memperkuat
jaringan ekonomi antarwilayah, dan mendorong sinergi antara sektor formal dan
informal.
Meski optimisme membaik, tidak semua risiko dapat diabaikan. Tantangan global seperti ketidakpastian ekonomi internasional, perubahan permintaan komoditas, serta dampak perubahan iklim menjadi faktor eksternal yang harus diantisipasi. Untuk itu, kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif, program pelatihan tenaga kerja, serta insentif investasi akan memainkan peran penting dalam menjaga momentum pertumbuhan.
Pemerintah daerah bersama Bank Indonesia, pelaku industri,
dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus meningkatkan koordinasi untuk
memastikan bahwa langkah-langkah strategis dapat meminimalkan risiko sekaligus
memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
