 |
| Ilustrasi AI |
IKN, 16 Januari 2026 – Kunjungan kerja pertama
Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 12-13 Januari 2026
menjadi momen penting yang langsung menepis berbagai spekulasi tentang masa
depan proyek ini. Setelah dua hari meninjau langsung progres pembangunan,
menginap di kawasan tersebut, dan memberikan arahan serta koreksi, pemerintah
melalui Otorita IKN menyampaikan pesan tegas: pembangunan IKN akan terus
berlanjut hingga menjadi ibu kota politik pada 2028. Kepala Otorita IKN Basuki
Hadimuljono secara eksplisit mengajak masyarakat dan investor untuk tidak lagi
ragu-ragu soal kelanjutan megaproyek ini.
Kunjungan ini merupakan yang pertama bagi Prabowo sejak
dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024. Ia tiba di helipad Istana Negara
IKN pada Senin (12/1/2026) sore sekitar pukul 18.45 WITA, disambut langsung
oleh Basuki Hadimuljono beserta jajaran. Agenda dimulai dengan peninjauan
fasilitas strategis, rapat internal dengan para menteri terkait, hingga
mendengarkan paparan progres pembangunan dari Otorita IKN. Prabowo juga
bermalam di kawasan IKN sebelum melanjutkan perjalanan ke Malang keesokan
harinya.
Dalam rapat tersebut, seperti diungkap Menteri Sekretaris
Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo menerima update lengkap
tentang kesiapan infrastruktur. Ia memberikan penekanan khusus pada percepatan
pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, dengan target rampung pada 2028.
"Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk percepatan
proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun
yudikatif yang harapannya bisa selesai di tahun 2028," ujar Prasetyo. Prabowo
juga menyampaikan beberapa koreksi terkait desain dan fungsi bangunan, yang
diminta untuk terus diperbaiki oleh Otorita IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum
(PU).
Respons Otorita IKN: Semangat Baru dan Komitmen Tepat Waktu
Basuki Hadimuljono menyambut kunjungan ini dengan penuh rasa
syukur dan optimisme. "Kunjungan kerja ini, selain memberi semangat kepada
kami, untuk melaksanakan amanah dan tugas yang diberikan dari Bapak
Presiden," katanya dalam pernyataan resmi pada Rabu (14/1/2026). Ia
menegaskan bahwa Otorita IKN bertekad melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan
tepat waktu, sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025
tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
Yang paling menonjol adalah ajakan langsung kepada publik
dan pelaku usaha: "Kami mengajak kepada masyarakat dan investor untuk
tidak ragu-ragu lagi mempertanyakan kelanjutan dan percepatan pembangunan IKN
menuju ibu kota politik 2028." Pernyataan ini datang di tengah
kekhawatiran sebagian kalangan bahwa transisi pemerintahan bisa memengaruhi
prioritas proyek. Kunjungan Prabowo, termasuk bermalam di IKN, menjadi bukti
konkret bahwa pemerintahan saat ini tetap menjadikan IKN sebagai prioritas nasional.
Fokus Percepatan: Legislatif, Yudikatif, dan Infrastruktur Pendukung
Pembangunan IKN saat ini memasuki tahap krusial. Kawasan
inti pusat pemerintahan (KIPP) telah menunjukkan progres signifikan pada
infrastruktur dasar seperti jalan, utilitas, dan gedung eksekutif. Namun,
tantangan utama adalah menyelesaikan kompleks legislatif dan yudikatif agar IKN
benar-benar berfungsi sebagai pusat kekuasaan lengkap mulai 2028. Prabowo
menekankan agar koreksi desain tidak menggeser target waktu, melainkan justru
mempercepat realisasi.
Beberapa ide tambahan dari Presiden, seperti penambahan
embung air untuk cadangan di musim kemarau, juga menunjukkan perhatian pada
aspek keberlanjutan dan ketahanan lingkungan. Ini selaras dengan konsep IKN
sebagai forest city yang ramah lingkungan, dengan target 70% area hijau dan
sistem pengelolaan air modern.
Pesan untuk Investor: Dukungan Penuh dari Pemerintah
Ajakan Otorita IKN tidak sekadar retorika. Menteri PU Dody
Hanggodo juga menyampaikan pesan serupa: "Kepada para investor, saya
sampaikan agar tidak ragu lagi. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden
Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh agar IKN benar-benar siap dan
berfungsi sebagai ibu kota politik." Data terbaru menunjukkan komitmen
investasi swasta terus mengalir, termasuk penandatanganan perjanjian
pemanfaatan tanah baru-baru ini.
Kunjungan Prabowo ini juga menjawab spekulasi bahwa IKN bisa
menjadi "proyek mubazir". Seperti dinyatakan Ketua Komisi II DPR
Rifqinizamy Karsayuda, kehadiran langsung Presiden memberikan dua pesan politik
kuat: komitmen melalui Perpres 79/2025 dan bukti lapangan bahwa proyek ini
tetap berjalan.
Meski demikian, tantangan tetap ada: cuaca ekstrem, risiko banjir musiman, dan kebutuhan pendanaan besar. Namun, dengan dukungan penuh dari pemerintahan baru, Otorita IKN optimistis bisa mencapai target. Kunjungan Prabowo bukan hanya inspeksi, melainkan sinyal bahwa IKN adalah proyek bangsa yang harus dikawal bersama—dari pemerintah, masyarakat, hingga investor.
Dengan semangat baru ini, IKN semakin dekat untuk menjadi
simbol transformasi Indonesia: kota modern, hijau, dan inklusif yang siap
melayani kepentingan nasional di masa depan.
