Tanjung Selor, 5 Januari 2026 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tengah gencar mempersiapkan lahan guna menyambut proyek Sekolah Rakyat Nasional, program unggulan pemerintah pusat yang bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan alokasi anggaran mencapai Rp218 miliar, proyek ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi tingginya kebutuhan fasilitas pendidikan dan sosial di wilayah perbatasan dan terpencil Kaltara.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltara, Obed Daniel, menjelaskan bahwa persiapan saat ini difokuskan pada penyelesaian seluruh persyaratan administrasi agar lahan dapat segera dilepas dan siap dibangun. "Kami sudah melakukan pemaparan langsung di Kementerian Transmigrasi bersama Wakil Gubernur. Prinsipnya, kementerian meminta daerah memastikan seluruh aspek legalitas lahan benar-benar clear," ujar Obed Daniel pada Minggu, 4 Januari 2026.

Proyek Sekolah Rakyat, yang digagas sebagai boarding school terintegrasi dari jenjang SD hingga SMA, dirancang khusus untuk anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini menjadi bagian dari upaya nasional memuliakan keluarga kurang mampu melalui akses pendidikan gratis, asrama, serta pembinaan karakter dan keterampilan. Pembangunan fisik akan ditangani langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setelah lahan resmi dilepaskan, sementara Kementerian Transmigrasi berperan dalam proses pelepasan kawasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi.

Dua lokasi alternatif telah diajukan di Kabupaten Bulungan: Desa Gunung Sari dengan luas sekitar 5 hektare dan Desa Ardi Mulyo seluas 8 hektare. Desa Gunung Sari dinilai lebih unggul karena aksesibilitasnya yang baik, didukung jaringan listrik dan air bersih, serta kedekatannya dengan pusat pemerintahan dan permukiman penduduk. Meski demikian, luas lahan di sana masih di bawah standar ideal minimal 6,3 hektare yang diharapkan pemerintah pusat.

Proses administrasi menjadi kunci utama. Dua dokumen krusial yang harus dipenuhi adalah surat keterangan bebas sengketa dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan serta surat permohonan resmi dari Bupati Bulungan. "Di luar dua persyaratan tersebut, dokumen pendukung lainnya telah dinyatakan lengkap. Bahkan, pihak kementerian menyatakan kesiapan untuk menyerahkan lahan apabila seluruh ketentuan administratif dipenuhi sesuai ketentuan," tambah Obed Daniel.

Mengapa Kaltara Butuh Sekolah Rakyat Ini?

Kalimantan Utara, sebagai provinsi termuda di Indonesia, masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pendidikan. Banyak anak di daerah terpencil kesulitan mengakses sekolah berkualitas karena jarak, biaya, dan kondisi ekonomi keluarga. Program Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menyediakan bangunan fisik, tapi juga ekosistem pendidikan lengkap berupa asrama, guru berkualitas, dan kurikulum yang menekankan nasionalisme serta keterampilan lokal.

Secara nasional, program ini telah bergulir sejak 2025 dengan target ratusan lokasi. Anggaran per sekolah bervariasi, mulai dari estimasi Rp150-300 miliar tergantung skala dan lokasi, dengan total APBN untuk Sekolah Rakyat mencapai triliunan rupiah. Di Kaltara, alokasi Rp218 miliar menunjukkan komitmen serius pemerintah pusat untuk mendukung wilayah perbatasan. Proyek serupa di daerah lain, seperti di Kuansing (Rp239 miliar) dan berbagai lokasi di Kalimantan Barat serta Kalimantan Selatan, menunjukkan pola yang sama: pemerintah daerah menyiapkan lahan, pusat membiayai konstruksi.

Tantangan terbesar adalah memastikan proses pelepasan lahan berjalan cepat tanpa hambatan hukum atau sengketa. Setelah lahan clear, pembangunan fisik diharapkan bisa dimulai segera, sehingga fasilitas bisa siap digunakan dalam waktu dekat, selaras dengan target nasional operasional penuh pada 2026-2027.

Pemprov Kaltara optimistis proyek ini akan membawa dampak positif jangka panjang. Selain meningkatkan indeks pembangunan manusia, Sekolah Rakyat juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui lapangan kerja konstruksi dan peningkatan kualitas SDM generasi muda. "Ini adalah investasi untuk masa depan Kaltara. Anak-anak kita berhak mendapatkan pendidikan terbaik tanpa terhalang kemiskinan," tegas Obed Daniel.

Dengan progres yang sedang digenjot, Kaltara berpotensi segera masuk dalam daftar penerima manfaat program nasional ini. Masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan mendukung proses administrasi agar mimpi sekolah berkualitas di tanah perbatasan segera terwujud.

Gubernur Zainal Terus Dorong Penguatan Ekosistem Budaya Kaltara: Tradisi Meja Panjang Jadi Contoh Pelestarian Warisan Adat

Tanjung Selor, 5 Januari 2026 – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang, kembali menegaskan komitmen kuatnya dalam memperkuat ekosistem budaya di provinsi termuda Indonesia ini. Kehadirannya di Pesta Budaya Meja Panjang di Desa Pimping, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, akhir pekan sebelum 4 Januari 2026, menjadi bukti nyata upaya berkelanjutan itu. Acara adat tahunan ini, yang digelar masyarakat Desa Pimping untuk menyambut pergantian tahun sekaligus mensyukuri panen berlimpah, mendapat apresiasi tinggi dari gubernur dua periode tersebut.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan penghargaan mendalam atas konsistensi masyarakat setempat dalam menjaga tradisi Pesta Budaya Meja Panjang. "Tradisi ini tidak hanya menjadi penanda pergantian tahun, tapi juga menjadi wujud rasa syukur atas perjalanan kehidupan yang telah dilalui serta harapan akan masa depan yang lebih baik," ujarnya seperti dikutip Radar Tarakan pada Minggu, 4 Januari 2026. Ia menambahkan bahwa tradisi ini sarat dengan nilai-nilai luhur yang masih sangat relevan hari ini, seperti duduk bersama, berbagi rezeki, memperkuat tali silaturahmi, serta menumbuhkan rasa saling menghargai dalam keberagaman.

Pesta Budaya Meja Panjang sendiri merupakan ritual adat masyarakat Dayak di wilayah Bulungan yang melibatkan penyajian hidangan bersama di atas meja panjang, simbol kebersamaan dan gotong royong. Acara ini tidak hanya ritual keagamaan dan syukuran, tapi juga ajang pertunjukan seni tari tradisional, pemakaian busana adat, serta penyajian kuliner khas daerah. Gubernur Zainal melihat potensi besar tradisi ini sebagai daya tarik wisata budaya yang bisa dikembangkan lebih lanjut, sehingga tidak hanya melestarikan warisan leluhur tapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Komitmen Pemprov Kaltara dalam Pelestarian Budaya

Sebagai pemimpin yang telah menjabat sejak 2021 dan terpilih kembali pada Pilkada 2024, Gubernur Zainal secara konsisten mendorong penguatan ekosistem budaya di Kaltara. Dukungan Pemprov Kaltara terhadap pelestarian adat istiadat daerah, termasuk Pesta Budaya Meja Panjang, dilakukan dengan semangat gotong royong untuk menjaga keutuhan, persaudaraan, dan kebersamaan. Visi ini sejalan dengan target pembangunan Kaltara yang maju, makmur, dan berkelanjutan, di mana budaya menjadi salah satu pilar utama.

Meski tidak disebutkan anggaran spesifik untuk acara tersebut, komitmen pemerintah provinsi mencakup pendampingan dan promosi tradisi serupa di berbagai kabupaten/kota, termasuk di wilayah perbatasan dan pedalaman. Upaya ini juga selaras dengan visi misi pasangan Zainal Arifin Paliwang-Ingkong Ala (ZIAP), yang menekankan pelestarian dan pengembangan budaya lokal, penguatan lembaga adat, serta pengembangan desa wisata berbasis budaya.

Kaltara, dengan kekayaan etnis seperti Dayak Kenyah, Tidung, Lundayeh, dan lainnya, memiliki beragam tradisi yang perlu dijaga agar tidak punah di tengah arus modernisasi. Tradisi seperti Pesta Budaya Meja Panjang menjadi contoh bagaimana nilai-nilai luhur seperti harmoni, keberagaman, dan saling menghargai bisa terus hidup dan relevan. Gubernur Zainal menekankan pentingnya menjaga harmoni ini sebagai fondasi pembangunan daerah.

Potensi Wisata Budaya dan Dampak Jangka Panjang

Pengembangan tradisi adat sebagai objek wisata budaya menjadi salah satu arah yang didorong. Dengan penampilan tari adat, busana tradisional, dan kuliner khas, acara seperti ini bisa menarik wisatawan nusantara maupun mancanegara, terutama yang mencari pengalaman autentik di Kalimantan. Hal ini sejalan dengan upaya provinsi untuk mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan alam, yang telah menjadi prioritas dalam beberapa tahun terakhir.

Gubernur Zainal menutup sambutannya dengan seruan bersama: "Mari kita jaga harmoni, rawat keberagaman dan melangkah bersama dalam membangun Kaltara yang maju dan berbudaya, demi tercapainya visi Kaltara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan." Pesan ini mencerminkan pendekatan holistik: budaya bukan hanya masa lalu, tapi juga modal untuk masa depan.

Dengan dukungan berkelanjutan dari Pemprov Kaltara, diharapkan lebih banyak tradisi adat bisa dilestarikan dan dikembangkan. Masyarakat Desa Pimping dan komunitas adat lainnya menjadi teladan, sementara pemerintah terus berperan sebagai fasilitator. Di tengah pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang pesat, penguatan ekosistem budaya menjadi pengingat bahwa kemajuan sejati harus berakar pada identitas budaya yang kuat.