 |
| Ilustrasi AI |
Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur — Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dinilai sebagai momentum strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat lokal, terutama komunitas Dayak yang merupakan bagian integral dari masyarakat setempat. Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Besar (Mubes) ke-VII Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) yang digelar di Multifunction Hall Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Menurut Ketua Umum PDKT, Syaharie Jaang, kehadiran IKN memberi peluang besar bagi masyarakat Dayak untuk berperan aktif dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan dan pelatihan. “IKN adalah momentum strategis untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Dayak agar dapat berperan aktif dalam pembangunan,” ujarnya, menegaskan bahwa kesiapan modal manusia sangat penting agar komunitas lokal tidak tertinggal di daerah sendiri.
Peningkatan Kualitas SDM sebagai Fokus Utama
Syaharie Jaang menekankan bahwa tanpa pendidikan dan kemampuan yang memadai, masyarakat lokal berisiko terpinggirkan. Pernyataan ini menggambarkan kekhawatiran banyak tokoh adat terhadap fenomena pembangunan besar yang seringkali menguntungkan pihak luar jika tidak diikuti oleh penguatan kapabilitas masyarakat setempat. “Tanpa pendidikan akan terpinggirkan, tanpa kualitas tidak ada apa-apanya di daerah sendiri,” tegasnya.
PDKT mengadakan Mubes ke-VII bukan hanya sebagai forum adat, tetapi juga sebagai ruang konsolidasi sosial dan budaya untuk memastikan masyarakat adat, khususnya Dayak, siap menghadapi perubahan besar yang dibawa oleh pembangunan IKN. Kegiatan itu dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah termasuk Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, yang turut menyatakan bahwa Mubes menjadi sarana memperkuat peran masyarakat adat dalam pembangunan.
Dukungan Otorita IKN terhadap SDM Lokal
Pihak Otorita IKN menyatakan bahwa pembangunan ibu kota baru tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pemberdayaan manusia sebagai pondasi keberlanjutan. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa Mubes PDKT menjadi salah satu momen penting dalam mempersiapkan masyarakat lokal menyongsong peran mereka di IKN sebagai ibu kota politik Indonesia yang direncanakan aktif beroperasi pada 2028.
Basuki menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan IKN merupakan bagian dari strategi sosial dan budaya yang inklusif. “Masyarakat adat selalu menjadi bagian langkah strategis membangun IKN, serta dukungan terhadap keberlanjutan dan pembangunan IKN,” ujarnya.
Salah satu bentuk nyata komitmen itu adalah data internal Otorita IKN yang menunjukkan sekitar 30 persen pegawai di Otorita IKN berasal dari masyarakat Kalimantan Timur. Ini menjadi bukti bahwa otorita tidak hanya berbicara tentang pelibatan lokal, tetapi juga mengimplementasikan kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong keterlibatan masyarakat sekitar pembangunan ibu kota.
Peran Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan IKN
Pelibatan masyarakat dalam pembangunan bukan sekadar slogan. ANTARA pernah melaporkan bahwa Otorita IKN menargetkan agar perusahaan yang beroperasi di kawasan ibu kota baru mengutamakan tenaga kerja lokal, termasuk memberikan pelatihan supaya masyarakat setempat siap bersaing secara profesional. Misalnya, Otorita IKN telah mengadakan berbagai pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi sesuai standar nasional untuk meningkatkan keterampilan warga.
Kebijakan ini tidak hanya mencakup pekerjaan fisik di lapangan, tetapi juga pelatihan keterampilan non teknis seperti pelatihan kuliner, bimbingan usaha, dan program pengembangan kapasitas lain yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar di ibu kota baru. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dengan kementerian, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah untuk memastikan SDM lokal benar-benar siap bersaing di era ekonomi baru yang dibawa oleh IKN.
Selain itu, Otorita IKN juga melibatkan masyarakat melalui pelatihan sertifikasi seperti Gada Pratama untuk keamanan dasar, yang berlangsung di beberapa distrik sekitar kawasan IKN. Program semacam ini memberikan kualifikasi resmi bagi warga dan meningkatkan peluang mereka bekerja secara formal dalam berbagai proyek di Nusantara.
Konsolidasi Sosial dan Budaya
Mubes PDKT serta tanggapan Wakil Gubernur Kalimantan Timur menekankan bahwa peningkatan kualitas SDM daerah bukan sekadar soal kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman budaya dan identitas sosial. Dengan keterlibatan aktif dalam proses pembangunan ibu kota, masyarakat adat diharapkan tetap menjadi penjaga nilai budaya yang tidak tergerus oleh modernisasi.
Ini sekaligus memperlihatkan bahwa pembangunan IKN tidak melepas masyarakat lokal dari akar budaya mereka. Justru, proses tersebut menjadi kesempatan untuk membangun identitas budaya yang kuat sekaligus meningkatkan daya saing di masa depan.
Kesiapan Pendidikan dan Ekosistem SDM
Ketua Umum PDKT mengingatkan bahwa pendidikan menjadi fondasi utama untuk mengembangkan kualitas SDM masyarakat lokal. Pendidikan formal maupun pelatihan terapan harus diprioritaskan agar warga tidak hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi benar-benar menjadi pelaku dan kontributor utama.
Menurut sejumlah pengamat, sikap proaktif dalam peningkatan SDM seperti pelatihan vokasi, kolaborasi pendidikan tinggi, program sertifikasi kompetensi, hingga kebijakan perekrutan lokal akan membuka peluang luas bagi masyarakat di sekitar IKN. Langkah ini dipandang mampu memperkecil kesenjangan sosial, serta mengoptimalkan manfaat ekonomi dari proyek pembangunan ibu kota baru.
Tantangan Kesiapan SDM Lokal
Meskipun sejumlah langkah telah dijalankan, tantangan tetap ada. Masyarakat lokal perlu dituntun dengan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di IKN. Pemerintah pusat, provinsi, dan otorita perlu terus berkolaborasi dengan sektor swasta serta lembaga pendidikan untuk menjamin akses pendidikan berkualitas dan kesempatan kerja yang adil bagi masyarakat setempat.
