IKN: Borneo Jadi Koridor Emas Perdagangan ASEAN Timur

Datuk Phoong Jin Zhe. Foto: ydrogenapac.com

IKN-Di tengah hiruk-pikuk pembangunan yang tak henti di Kalimantan Timur, sebuah kunjungan sederhana pada 28 November 2024 menjadi titik pivotal bagi masa depan Borneo. Datuk Phoong Jin Zhe, Menteri Pembangunan Industri dan Kewirausahaan Sabah, melangkah ke tanah Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai menteri pertama dari Sabah yang diundang secara resmi oleh Konsulat Jenderal Indonesia di Kota Kinabalu. Bersama rombongan pengusaha Sabah China Chamber of Commerce (SCCC), ia menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara SCCC dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Timur. Bukan sekadar protokol diplomatik, momen ini menyiratkan visi besar: Borneo, pulau ketiga terbesar di dunia, akan bangkit sebagai koridor perdagangan utama Asia Tenggara Timur, dengan IKN sebagai jantungnya.

Dua hari kemudian, pada 30 November 2024, Phoong menyatakan keyakinannya di Kota Kinabalu: "Pemindahan ibu kota Indonesia ke Nusantara tidak hanya membawa kemajuan bagi Kalimantan Timur, tapi seluruh Borneo—termasuk Sabah, Sarawak, dan Brunei." Kunjungan itu, yang mencakup briefing mendalam tentang progres IKN, menyoroti potensi sinergi antarwilayah. MoU tersebut fokus pada penguatan kerjasama bilateral, mulai dari perdagangan hingga pengembangan properti, sejalan dengan undangan dari Konsulat Indonesia yang dipimpin oleh Konsul Rafail. Datuk Frankie Liew, presiden SCCC, ikut memimpin delegasi, menekankan bahwa "seeing is believing"—melihat langsung pembangunan IKN meyakinkan pelaku usaha Sabah akan peluang nyata.

Mengapa momen ini begitu krusial? Borneo, yang dibagi oleh tiga negara dengan populasi gabungan 24 juta jiwa, selama ini terfragmentasi oleh batas administratif dan infrastruktur terbatas. IKN, dengan konsep smart sustainable forest city, dirancang sebagai kota hijau inklusif yang menargetkan 30% lahan untuk hutan. Dampaknya berkelanjutan hingga 2025: proyek ini diproyeksikan menarik investasi asing langsung (FDI) hingga US$32 miliar pada tahap awal, menciptakan efek riak ke Sabah melalui kedekatan geografis—hanya 800 km dari Tawau. Visi Borneo Economic Community (BEC), yang diformalkan melalui Borneo Business Roundtable, semakin terakselerasi, menjadikan pulau ini sebagai green economic hub ASEAN.

Analisis mendalam mengungkap tiga implikasi strategis yang saling terkait. Pertama, ledakan investasi lintas batas. MoU SCCC-Kadin Kaltim membuka pintu bagi kolaborasi di sektor manufaktur dan logistik. Sabah, dengan pelabuhan Tawau dan Sepanggar, bisa menjadi transshipment hub bagi barang menuju IKN. Proyeksi: peningkatan perdagangan bilateral Sabah-Kalimantan hingga 20% pada 2026, didorong oleh ekspor hasil pertanian Sabah seperti sawit dan nanas ke pasar Nusantara. "Ini peluang emas bagi pengusaha Sabah untuk berinvestasi di properti dan infrastruktur IKN," kata Phoong, yang juga menyoroti dukungan federal Malaysia untuk proyek ini.

Kedua, infrastruktur konektivitas sebagai katalisator. Salah satu highlight kunjungan adalah pembahasan pembangunan jalan raya Serudong-Tawau hingga perbatasan Indonesia. Sabah sedang membangun ruas ini, dengan alokasi RM600 juta untuk Kalabakan-Serudong, termasuk kompleks ICQS (Immigration, Customs, Quarantine, Security). Jalur ini, bagian dari Pan-Borneo Highway (AH150), akan menghubungkan Tawau ke Simanggaris di Kalimantan Utara, mempersingkat waktu tempuh ke IKN menjadi empat jam darat. Pada Oktober 2025, Anggaran Nasional Malaysia mengonfirmasi proyek Kalabakan-Simanggaris, yang akan meningkatkan mobilitas barang dan orang. Bagi masyarakat perbatasan seperti suku Murut dan Lundayeh, ini berarti akses lebih baik ke layanan kesehatan dan pasar, sekaligus mendorong perdagangan kecil lintas batas.

Ketiga, gelombang pariwisata dan sinergi regional. IKN, dengan target operasional penuh pada 2029, akan menarik jutaan wisatawan berkat konsep kota hutan dan akses mudah ke Taman Nasional Kayan Mentarang. Sabah bisa memanfaatkan ini melalui paket wisata terintegrasi: dari Kinabalu ke hutan Borneo via Tawau-Serudong. Dampaknya meluas ke Sarawak dan Brunei—integrasi melalui BIMP-EAGA (Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area) berpotensi tingkatkan kunjungan wisata 15% tahunan. "Borneo bukan lagi pulau terpencil; ia akan jadi pusat gravitasi ASEAN timur," tegas Phoong, merujuk pada potensi BEC yang mencakup Brunei, Kalimantan, Labuan, Sabah, dan Sarawak.

Tantangan tetap ada, tentu. Koordinasi lintas negara sering terhambat birokrasi, seperti penundaan ICQS Serudong yang kini hampir selesai fase pertama. Isu lingkungan juga krusial: pembangunan jalan harus seimbang dengan pelestarian hutan Borneo, paru-paru dunia. Selain itu, kesenjangan digital di perbatasan perlu diatasi agar UMKM lokal tak tertinggal. Namun, momentum positif mendominasi. Kunjungan Phoong menjadi blueprint: kolaborasi seperti MoU ini bisa direplikasi, misalnya dengan Sarawak melalui Borneo Economic Forum.

Pada 2025, saat IKN mulai berdenyut sebagai ibu kota masa depan, Borneo tak lagi sekadar sumber daya alam. Ia berevolusi menjadi koridor dinamis—tempat investasi mengalir, wisatawan berbondong, dan budaya Dayak bersatu. Phoong menutup pernyataannya dengan optimisme: "Keberhasilan Nusantara berarti keberhasilan Sabah, dan Borneo secara keseluruhan." Bagi ASEAN, ini sinyal: masa depan timur ada di pulau hijau ini. Pertanyaannya kini: seberapa cepat kita mewujudkannya?