 |
| Ilustrasi AI |
IKN, 11 Januari 2026 – Banjir yang melanda Kelurahan
Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan
Timur, pada Kamis (8/1/2026) dini hari menjadi sorotan nasional. Kejadian ini,
yang merendam puluhan rumah dan disebut sebagai banjir terparah dalam 26 tahun
terakhir oleh warga setempat, menimbulkan pertanyaan besar tentang kesiapan
infrastruktur dan pengelolaan lingkungan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Meski bukan terjadi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), banjir ini
mengingatkan bahwa proyek ambisius pemindahan ibu kota tetap harus berhadapan
dengan dinamika alam tropis Kalimantan.
Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
PPU, banjir dimulai sekitar pukul 03.00 WITA akibat luapan sungai setelah hujan
dengan intensitas sedang hingga lebat mengguyur wilayah sejak Rabu malam.
Setidaknya 54 rumah di tiga RT terdampak, dengan tinggi genangan mencapai 80 cm
di beberapa titik. Lurah Mentawir, Nelva Susanti, menyatakan bahwa banjir
musiman seperti ini memang sering terjadi di akhir dan awal tahun, namun skala
kali ini merupakan yang terbesar sejak 26 tahun ia tinggal di sana. Untungnya,
tidak ada korban jiwa, dan aktivitas warga mulai pulih pada Jumat (9/1/2026).
Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat
Otorita IKN, Alimuddin, menjelaskan bahwa banjir ini disebabkan oleh kombinasi
faktor alam dan antropogenik. Curah hujan tinggi sejak awal Januari 2026,
ditambah air pasang (rob), menjadi pemicu utama. BMKG memang telah memprediksi
potensi hujan lebat di Kalimantan Timur menjelang akhir 2025 hingga awal 2026,
dipengaruhi La Niña lemah, IOD negatif, serta fenomena seperti gelombang
Rossby-Kelvin dan MJO yang meningkatkan pertumbuhan awan hujan.
Mentawir sendiri termasuk dalam 10 titik rawan banjir di
kawasan IKN berdasarkan kajian Risiko Bencana BNPB periode 2020-2024. Wilayah
ini secara historis memang rawan banjir musiman karena posisinya di daerah
rendah dekat sungai. Otorita IKN menyatakan akan segera melakukan normalisasi
dan revitalisasi sungai di area terdampak sebagai langkah mitigasi jangka
pendek, sementara penanganan jangka panjang melibatkan perbaikan drainase dan
sistem pengelolaan air.
Di sisi lain, beberapa media lokal menyebut banjir ini
sebagai "pertanda ditolak alam", menyiratkan kritik terhadap
pembangunan IKN yang dianggap mengganggu ekosistem. Namun, data resmi
menunjukkan bahwa banjir ini lebih bersifat musiman dan dipicu cuaca ekstrem
regional, bukan langsung akibat konstruksi di KIPP. Pembangunan IKN memang
melibatkan pembukaan lahan besar-besaran, yang berpotensi mempercepat erosi dan
mengurangi resapan air di hulu sungai. Namun, pemerintah telah merancang IKN
sebagai kota hutan dengan 70% area hijau, termasuk kolam retensi dan sistem
drainase modern untuk mengantisipasi risiko seperti ini.
Fenomena ini juga memengaruhi akses menuju IKN. Pada periode
yang sama, ruas Jalan Tol Balikpapan-IKN Segmen 3A2 (Karangjoang–KKT Kariangau)
mengalami ambles atau pergeseran tanah timbunan akibat hujan deras pada Kamis
(8/1/2026). Akses tol sempat ditutup sementara, meski sebelumnya dibuka
fungsional terbatas gratis selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (20
Desember 2025–4 Januari 2026). Kementerian PUPR bersama konsorsium BUMN
menargetkan perbaikan rampung pada Maret 2026. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti
menegaskan bahwa kerusakan ini bersifat teknis dan tidak mengganggu progres
keseluruhan proyek.
Banjir di Mentawir menggarisbawahi tantangan besar dalam
membangun kota baru di wilayah tropis yang rentan cuaca ekstrem. Meski IKN
dirancang berkelanjutan, realitas alam seperti curah hujan tinggi (diprediksi
BMKG mencapai ratusan mm/bulan di puncak musim hujan) memerlukan adaptasi
cepat. Otorita IKN telah menyiapkan rencana mitigasi, termasuk normalisasi
sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Namun, partisipasi
masyarakat lokal dan pengawasan ketat terhadap dampak lingkungan tetap krusial.
Di tengah kritik dan dukungan, banjir ini seharusnya menjadi
pelajaran berharga: pembangunan masa depan Indonesia harus selaras dengan alam,
bukan melawannya. Dengan komitmen bersama, IKN bisa menjadi model kota tangguh
bencana, bukan sekadar simbol ambisi yang rapuh.
