.webp) |
| Ilustrasi AI |
Jakarta – Banjir bandang yang melanda wilayah Krayan,
Kalimantan Utara (Kaltara), akhir-akhir ini menjadi pukulan telak bagi
masyarakat perbatasan. Jembatan Sungai Bude yang hanyut, anak-anak SMA Negeri 1
Krayan terpaksa meniti jembatan darurat sebagai satu-satunya akses
antar-kecamatan, serta puluhan rumah terendam menjadi saksi betapa rentannya
daerah ini terhadap bencana hidrologi. Di balik itu, ada akar masalah
struktural: hulunya sungai-sungai pemicu banjir berada di wilayah Malaysia,
tapi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kaltara tak punya
akses data real-time dari sana.
Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana, tak tinggal diam.
Dalam rapat kerja Komisi V DPR bersama BMKG dan Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan (Basarnas) pada Selasa (11/11/2025), Danang meminta BMKG segera
perkuat sistem informasi dan koordinasi lintas negara. “Kemarin kami dari
Kaltara, komisi ada kunjungan reses ke sana. Ternyata disampaikan di daerah
mainland-nya Kaltara, itu di daerah Krayan, di sana itu kebanjiran karena
sungai yang berhulu di daerah Malaysia,” ungkap Danang, menyoroti keterbatasan
akses data cuaca dan hidrologi dari negara tetangga.
Banjir di Krayan, yang terjadi pada akhir Oktober 2025,
merendam lebih dari 200 rumah dan mengganggu akses pendidikan serta ekonomi
warga Dayak di perbatasan. Sungai Krayan, yang membelah wilayah
Indonesia-Malaysia, sering membengkak akibat curah hujan ekstrem di hulu Sabah.
Tanpa data dari stasiun hidrologi Malaysia, BMKG Kaltara hanya bisa
mengandalkan prakiraan umum, bukan prediksi akurat. “Yang artinya rekan-rekan
BMKG di Kaltara menyampaikan tidak bisa mengakses dari negara tetangga, karena
hulunya ada di Malaysia waktu itu sungainya,” tegas Danang, menekankan risiko
keterlambatan peringatan dini yang bisa menyelamatkan nyawa dan harta.
Menurut data BMKG, curah hujan di Kaltara mencapai 150
mm/hari saat banjir itu, tapi puncaknya dipicu limpahan dari Sungai Limbang dan
Sungai Krayan di Sabah. Sementara itu, Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)
Malaysia punya sistem Public Infobanjir yang memantau real-time lebih 200
stasiun hidrologi, termasuk aras air sungai di Sabah. Namun, akses lintas batas
masih terbatas, meski kedua negara punya MoU kerjasama meteorologi sejak 2015.
Danang mengusulkan solusi konkret: BMKG harus segera
menjalin komunikasi langsung dengan lembaga meteorologi Malaysia, seperti
Malaysian Meteorological Department (MetMalaysia), melalui Kementerian Luar
Negeri RI. “Mungkin nanti bisa BMKG melalui, entah itu Kementerian Luar Negeri
atau apa, nanti bisa menyampaikan ke sana. Atau mungkin karena sama-sama badan
klimatologi, bisa halo-halo ke badan sebelah untuk bisa sharing data,” katanya.
Ia membayangkan platform berbagi data seperti yang sudah ada di ASEAN, di mana
info banjir lintas batas bisa diakses via API aman.
Pentingnya akses data hulu tak terbantahkan. Dengan data
aras air dari stasiun Malaysia, BMKG bisa ramal banjir 6-12 jam lebih awal,
beri waktu evakuasi dan penguatan infrastruktur. Di Krayan, misalnya, jembatan
darurat yang kini jadi satu-satunya akses bisa dipersiapkan lebih baik. “Karena
bahasanya teman-teman BMKG Kaltara, data yang di negara Malaysia belum bisa
diakses, sehingga belum bisa mitigasi untuk memberitahukan di sisi hilirnya
yang masuk wilayah Indonesia,” pungkas Danang.
Usulan ini sejalan dengan rekomendasi DPR sebelumnya. Pada
September 2025, Anggota DPR Jamaludin Malik mendorong integrasi data BMKG,
BPBD, dan KLHK untuk peringatan dini banjir nasional. Di tingkat regional,
ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) bisa
jadi payung, di mana Indonesia dan Malaysia sudah kolaborasi soal tsunami dan
kebakaran hutan. BMKG sendiri punya InAWARE (Indonesia Tsunami Early Warning
System) yang bisa diekspansi ke banjir lintas batas.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, merespons positif di rapat
itu. “Kami siap koordinasi dengan Kemlu dan mitra Malaysia. Data sharing ini
krusial untuk perbatasan seperti Kaltara dan Kalbar,” katanya. Rencana aksi:
workshop bilateral akhir 2025 di Tarakan, fokus integrasi data Public
Infobanjir Malaysia dengan sistem INA-RISK BMKG.
Warga Kaltara punya cerita pilu. “Anak-anak sekolah telat
berbulan-bulan gara-gara banjir. Kalau ada info dini dari hulu, kami bisa
siap-siap,” ujar Oktafianus Ramli, guru SMA 1 Krayan, yang mendokumentasikan
anak-anak meniti jembatan darurat. Ekonomi lokal, seperti pertanian padi dan
perdagangan lintas batas, juga lumpuh. Banjir 2025 ini rugikan Rp50 miliar,
menurut Pemkab Nunukan.
Di Malaysia, sistem mitigasi banjir sudah maju. Public
Infobanjir sediakan ramalan 7 hari, amaran 2 hari, dan ketepatan aras air
±0.5m, berbasis data MetMalaysia. Jika terintegrasi, Kaltara bisa adopsi model
AI seperti di Kelantan, yang analisis data hujan dan aliran sungai untuk
prediksi banjir kilat.
Usulan Danang jadi momentum. Dengan 1.200 sungai lintas
batas di Indonesia-Malaysia, kolaborasi ini tak hanya selamatkan Kaltara, tapi
juga Kalbar dan Sulut. BMKG diminta tak tunggu banjir lagi: mulai sharing data
sekarang, agar Krayan tak lagi jadi korban sungai tetangga.
Di tengah perubahan iklim yang bikin hujan ekstrem naik 20
persen per dekade, akses data hulu adalah kunci. Dari jembatan darurat ke
sistem dini modern, Kaltara berharap BMKG dan Malaysia tak lagi bicara, tapi
bertindak. Mitigasi banjir lintas batas: bukan mimpi, tapi keharusan untuk
perbatasan damai dan aman.
