Wagub Kalbar Tegaskan Pengawasan Ketat terhadap Praktik Pelangsiran BBM di Perbatasan

Wagub Kalbar Krisantus. Ilustrasi AI

Oleh: Luigi Iram Rangi

Pontianak, 17 Oktober 2025 – Di tengah maraknya isu penyelundupan barang subsidi seperti bahan bakar minyak (BBM) di wilayah perbatasan, Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap praktik pelangsiran. Pernyataan ini disampaikan dalam acara sosialisasi pencegahan pelangsiran yang digelar di Kabupaten Sanggau, menandai langkah konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan distribusi subsidi bagi masyarakat.

Praktik pelangsiran, yang sering kali melibatkan penyelundupan BBM subsidi ke luar negeri atau daerah lain, telah menjadi momok bagi perekonomian Indonesia, khususnya di provinsi-provinsi perbatasan seperti Kalbar. Menurut data resmi dari pemerintah, kerugian negara akibat aktivitas ilegal ini mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Krisantus, dalam pidatonya, menekankan bahwa pengawasan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. "Pemerintah tidak akan tinggal diam. Kami akan terus mengawasi dan menindak tegas pelaku pelangsiran," ujarnya, seperti dikutip dari laporan resmi Radio Republik Indonesia (RRI).

Latar Belakang Isu Pelangsiran di Kalimantan Barat

Kalimantan Barat, dengan garis perbatasan panjang yang berbatasan langsung dengan Malaysia, sering menjadi jalur utama bagi oknum yang memanfaatkan disparitas harga BBM subsidi. Harga BBM di Indonesia yang lebih murah dibandingkan negara tetangga membuat pelangsiran menjadi bisnis menggiurkan. Namun, hal ini merugikan masyarakat lokal yang seharusnya menjadi penerima manfaat subsidi pemerintah.

Dalam acara sosialisasi yang dihadiri oleh perwakilan Pertamina, Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar, dan instansi terkait lainnya, Wagub Krisantus menjelaskan bahwa pemerintah telah membentuk tim khusus untuk memantau distribusi BBM. Tim ini terdiri dari unsur TNI, Polri, Bea Cukai, dan dinas-dinas provinsi. "Kami ingin memastikan bahwa subsidi BBM tepat sasaran, bukan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tambahnya. Acara ini juga menjadi wadah untuk mendidik masyarakat tentang bahaya pelangsiran, termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan keamanan nasional.

Menurut catatan historis, isu pelangsiran di Kalbar bukan hal baru. Sejak era 2000-an, pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk membatasi penyalahgunaan subsidi. Namun, tantangan geografis seperti sungai-sungai besar dan hutan lebat membuat pengawasan sulit dilakukan. Krisantus mengakui hal ini, tetapi ia optimis dengan penggunaan teknologi modern seperti drone dan sistem pemantauan digital yang akan diterapkan dalam waktu dekat. "Teknologi akan menjadi alat bantu utama kami untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di perbatasan," katanya.

Kolaborasi Antarinstansi dalam Pengawasan

Salah satu poin utama yang disoroti dalam sosialisasi tersebut adalah pentingnya kolaborasi antarinstansi. Pertamina, sebagai penyedia utama BBM, telah berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dalam rantai pasok. Perwakilan Pertamina menyatakan bahwa mereka telah menerapkan sistem traceability untuk melacak pergerakan BBM dari depot hingga konsumen akhir. "Kami siap bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meminimalisir kebocoran subsidi," ujar seorang pejabat Pertamina yang hadir.

Sementara itu, Polda Kalbar menambahkan bahwa operasi rutin telah dilakukan di titik-titik rawan seperti pelabuhan dan jalan darat menuju perbatasan. Dalam enam bulan terakhir, polisi berhasil menggagalkan beberapa upaya pelangsiran dengan total volume BBM mencapai ribuan liter. "Kami tidak hanya menangkap pelaku, tapi juga membongkar jaringan di baliknya," jelas Kapolda Kalbar dalam konferensi pers terkait.

Bea Cukai juga turut serta, dengan fokus pada pemeriksaan barang keluar masuk perbatasan. Mereka telah meningkatkan patroli di pos-pos lintas batas, termasuk di Entikong dan Badau. "Pelangsiran bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga keamanan negara. Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak Malaysia untuk mencegah transaksi ilegal," kata Kepala Bea Cukai Kalbar.

Dampak Ekonomi dan Sosial dari Pelangsiran

Praktik pelangsiran tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga berdampak pada masyarakat. Di Kalbar, banyak warga di daerah pedesaan yang mengandalkan BBM subsidi untuk kegiatan sehari-hari seperti pertanian dan transportasi. Ketika pasokan berkurang akibat diselundupkan, harga di pasar gelap melonjak, membuat beban hidup semakin berat.

Ekonom lokal memperkirakan bahwa jika pelangsiran dibiarkan, pertumbuhan ekonomi Kalbar bisa terhambat hingga 2-3 persen per tahun. "Subsidi BBM seharusnya mendorong produktivitas, bukan menjadi komoditas perdagangan ilegal," kata seorang analis ekonomi dari Universitas Tanjungpura. Selain itu, pelangsiran juga berpotensi memicu konflik sosial, di mana masyarakat miskin merasa dirugikan oleh ulah segelintir orang.

Krisantus menekankan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan, tapi juga pencegahan melalui pendidikan. "Kami akan gencar sosialisasi ke sekolah-sekolah dan komunitas adat agar semua paham pentingnya menjaga aset negara," ujarnya. Program ini diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif, sehingga masyarakat ikut serta dalam melaporkan kecurigaan.

Meski komitmen kuat, tantangan tetap ada. Korupsi di tingkat bawah, kurangnya sumber daya manusia, dan pengaruh kartel internasional menjadi hambatan utama. Untuk mengatasinya, pemerintah Kalbar berencana mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD 2026 untuk penguatan pengawasan. "Kami akan libatkan masyarakat sipil dan LSM untuk monitoring independen," tambah Wagub.

Selain itu, kerjasama regional dengan provinsi tetangga seperti Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah juga akan ditingkatkan. Forum antarprovinsi perbatasan telah dibentuk untuk berbagi informasi intelijen tentang jaringan pelangsiran. "Ini bukan masalah Kalbar saja, tapi isu nasional yang butuh pendekatan holistik," kata Krisantus.

Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM telah menyusun roadmap nasional untuk reformasi subsidi BBM. Roadmap ini mencakup transisi ke energi terbarukan, yang diharapkan mengurangi ketergantungan pada BBM fosil dan meminimalisir peluang pelangsiran. Kalbar, dengan potensi bioenergi dari sawit, bisa menjadi pionir dalam transisi ini.

Pernyataan tegas dari Wagub Kalbar ini menjadi angin segar bagi upaya pemberantasan pelangsiran. Dengan pengawasan ketat dan partisipasi masyarakat, diharapkan praktik ilegal ini bisa diminimalisir. Namun, keberhasilan tergantung pada konsistensi pelaksanaan. Masyarakat Kalbar diimbau untuk aktif melaporkan jika melihat aktivitas mencurigakan, karena keamanan ekonomi adalah tanggung jawab bersama.

Artikel ini disusun berdasarkan laporan resmi dari RRI, dengan tujuan memberikan informasi akurat dan mendidik. Untuk update terkini tentang pengawasan pelangsiran di Kalbar, pantau terus berita dari sumber terpercaya.