Strategi Mencegah Polisi di Kaltara Terseret Judol dan Pinjol: Kolaborasi Polda dan BRI

Ilustrasi AI

Tanjung Selor, IKN Time – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) semakin memperkuat langkah-langkah preventif untuk menjaga integritas personel Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara dari jerat judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol). Melalui sinergi dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanjung Selor, Polda Kaltara menerapkan kebijakan pengetatan akses pinjaman digital bagi anggotanya. Strategi ini tidak hanya bertujuan membendung praktik meresahkan tersebut, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi personel Polri di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kapolda Kaltara, Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, menyatakan bahwa kebijakan ini lahir dari kesepakatan bersama setelah pertemuan intensif dengan Pemimpin Cabang (Pincab) BRI Tanjung Selor. "Kami telah membahas secara mendalam mengenai pengetatan pinjaman untuk menjaga stabilitas keuangan anggota Polri. Ini respons tegas terhadap isu pinjol dan judol yang mengganggu ketertiban di lingkungan kepolisian," ujar Djati usai menerima kunjungan Pincab BRI pada Rabu (22/10/2025).

Penonaktifan Layanan Pinjaman Digital

Salah satu langkah utama dari kebijakan ini adalah penonaktifan layanan pinjaman online melalui aplikasi perbankan, seperti Brimo dan Briguna Digital, khusus bagi anggota Polri di wilayah hukum Polda Kaltara. "Layanan tersebut akan dihapus atau dinonaktifkan sepenuhnya. Ini untuk mencegah anggota terjerat utang yang tidak terkendali akibat kemudahan akses pinjaman digital," tegas Djati.

Dengan demikian, proses pengajuan pinjaman kini dikembalikan ke mekanisme manual yang lebih ketat. Anggota Polri yang membutuhkan pinjaman harus melakukan pengajuan secara tatap muka di kantor cabang BRI, lengkap dengan tanda tangan resmi, serta memerlukan persetujuan dan sepengetahuan dari Kepala Satuan Kerja (Kasatker) masing-masing. Langkah ini dirancang untuk meningkatkan kontrol dan pengawasan langsung dari atasan terhadap kondisi keuangan bawahan.

"Pengembalian ke proses manual ini bertujuan untuk mencegah jebakan utang yang sering dikaitkan dengan judi online. Kami ingin memastikan setiap pinjaman benar-benar diperlukan dan dapat dikelola dengan baik, sehingga tidak membebani anggota secara finansial," tambah Djati. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi risiko anggota Polri terlibat dalam aktivitas judol sebagai upaya mencari uang cepat untuk membayar utang pinjol.

Latar Belakang Maraknya Judol dan Pinjol di Kalimantan

Maraknya judi online dan pinjaman online bukan hanya masalah nasional, tetapi juga tantangan serius di Kalimantan Utara. Menurut data Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, sepanjang 2024, terdapat lebih dari 1,5 juta kasus judol di seluruh Indonesia, dengan kerugian mencapai triliun rupiah. Di Kaltara, sebagai wilayah perbatasan dan penyangga IKN, akses internet yang semakin luas melalui jaringan 5G dan program digitalisasi pemerintah justru memfasilitasi penyebaran aplikasi judol dan pinjol ilegal.

Banyak anggota Polri, yang gajinya relatif stabil namun sering kali terbatas untuk kebutuhan keluarga di tengah inflasi, tergoda oleh kemudahan pinjaman instan. "Pinjol sering menawarkan bunga rendah di awal, tapi kemudian melonjak tinggi. Ini yang membuat orang terjebak dan mencari jalan pintas seperti judol," jelas Djati. Kasus serupa pernah terjadi di beberapa Polda lain, di mana personel terlibat judol hingga berujung pada sanksi disiplin atau pidana.

Kolaborasi dengan BRI Tanjung Selor menjadi model yang potensial untuk direplikasi di daerah lain. BRI, sebagai bank mitra utama Polri, memiliki data lengkap mengenai rekening anggota, sehingga penonaktifan layanan dapat dilakukan secara cepat dan akurat. "Kami berkomitmen mendukung Polda Kaltara dalam menjaga integritas personel. Ini juga bagian dari tanggung jawab sosial kami untuk mendorong literasi keuangan yang sehat," kata Pincab BRI Tanjung Selor saat pertemuan.

Program Edukasi Keuangan untuk Generasi Muda Polri

Selain pengetatan administratif, Polda Kaltara dan BRI meluncurkan program preventif jangka panjang berfokus pada edukasi keuangan dini. Program ini menyasar anak-anak anggota Polri yang masih bersekolah, dengan tujuan menanamkan budaya menabung sejak usia dini. "Kami akan memprogramkan tabungan rutin sebesar Rp100 ribu setiap bulannya untuk anak-anak Polri. Ini bukan hanya soal nominal, tapi membangun kebiasaan perencanaan keuangan yang baik," ungkap Djati.

Program ini akan diintegrasikan dengan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah putra-putri Polri di Tanjung Selor dan sekitarnya. Selain tabungan rutin, akan ada sesi workshop mengenai bahaya judol dan pinjol, pengelolaan anggaran rumah tangga, serta investasi sederhana seperti reksa dana atau emas digital. "Anak-anak ini adalah generasi penerus. Jika mereka paham literasi keuangan, keluarga Polri secara keseluruhan akan lebih tangguh menghadapi godaan ekonomi digital," tambahnya.

Inisiatif ini sejalan dengan program nasional Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong literasi keuangan di kalangan aparatur sipil negara (ASN), termasuk Polri. Di Kaltara, program ini juga mendukung visi pembangunan IKN, di mana stabilitas sosial dan ekonomi personel penegak hukum menjadi kunci keamanan wilayah penyangga.

Dampak Positif bagi Integritas dan Stabilitas Polri

Kebijakan ini diharapkan membawa dampak positif jangka panjang bagi integritas Polda Kaltara. Dengan pengawasan yang lebih ketat, kasus keterlibatan personel dalam judol dan pinjol dapat ditekan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. "Polri adalah garda terdepan dalam penegakan hukum. Kami tidak boleh lengah terhadap ancaman internal seperti ini," tegas Djati.

Selain itu, kolaborasi dengan BRI juga membuka peluang program pinjaman khusus Polri dengan bunga rendah dan tenor panjang, tentunya melalui proses manual yang transparan. Hal ini dapat menjadi alternatif sehat bagi anggota yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak, seperti pendidikan anak atau renovasi rumah.

Di tingkat nasional, langkah Polda Kaltara ini bisa menjadi contoh bagi Polda lain di Kalimantan, terutama yang berdekatan dengan IKN. Dengan maraknya kasus judol yang sering melibatkan jaringan lintas provinsi, sinergi antar-instansi menjadi krusial. "Kami siap berbagi pengalaman dengan Polda tetangga. Integritas Polri adalah tanggung jawab bersama," pungkas Djati.

Menuju Kaltara yang Bebas dari Jebakan Digital

Strategi pencegahan judol dan pinjol di Polda Kaltara menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga profesionalisme personel di tengah era digital. Melalui penonaktifan layanan online, proses manual yang ketat, dan edukasi keuangan dini, Polda Kaltara berupaya membangun ekosistem keuangan yang sehat bagi anggotanya. Sebagai wilayah penyangga IKN, langkah ini tidak hanya memperkuat internal Polri, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial di Kalimantan Utara.

Ke depan, Polda Kaltara berencana memperluas kolaborasi dengan lembaga keuangan lain dan OJK untuk monitoring berkala. Dengan demikian, personel Polri dapat fokus pada tugas utama: menjaga keamanan dan ketertiban, tanpa beban finansial yang mengganggu. Inisiatif ini menjadi pengingat bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan, terutama di era di mana godaan digital semakin mengintai.

IKN Time terus memantau perkembangan isu ini dan dampaknya terhadap pembangunan IKN. Ikuti update terbaru kami untuk informasi terkini dari Kalimantan.