Pemprov Kaltim Pangkas Belanja TKD 73 Persen: Kegiatan di Hotel Dihentikan Total, Fokus pada Pelayanan Dasar

Ilustrasi AI

Oleh: Luigi Iram Rangi

Samarinda – Upaya penghematan anggaran daerah di tengah ketatnya fiskal nasional kini merambah ke tingkat provinsi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi memangkas belanja Tambahan Kegiatan Daerah (TKD) sebesar 73 persen dari pagu awal tahun 2025. Keputusan ini berdampak langsung pada pembatalan berbagai kegiatan non-esensial, termasuk penyelenggaraan acara di hotel-hotel mewah yang selama ini menjadi andalan promosi daerah. Langkah tegas ini diambil untuk mengalihkan dana ke pelayanan publik prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar, sejalan dengan instruksi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait efisiensi anggaran pasca-pandemi dan fluktuasi harga komoditas.

Pengumuman pemangkasan ini disampaikan oleh Gubernur Kaltim, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam rapat koordinasi terbatas dengan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Gedung Gubernur, Samarinda, Kamis (23/10/2025). AHY menekankan bahwa penghematan ini bukan sekadar pemotongan angka, melainkan strategi jangka panjang untuk menjaga kestabilan keuangan daerah di tengah tantangan ekonomi global. "Kita harus bijak mengelola APBD. TKD yang dipangkas bukan berarti menghentikan pembangunan, tapi memprioritaskan apa yang benar-benar dibutuhkan rakyat Kaltim," ujar AHY, yang baru menjabat sejak awal 2025 setelah memenangkan Pilgub 2024.

Menurut data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, pagu awal TKD tahun 2025 mencapai Rp 1,2 triliun. Setelah pemangkasan, alokasi tersisa hanya Rp 324 miliar, atau setara dengan pengurangan Rp 876 miliar. Persentase 73 persen ini termasuk yang terbesar di antara provinsi-provinsi di Kalimantan, mengalahkan pemangkasan di Kalsel (65 persen) dan Kalteng (68 persen). Dana yang dihemat langsung dialihkan ke program-program mendesak, seperti percepatan vaksinasi lanjutan, perbaikan jalan rusak di wilayah pedalaman, dan bantuan sosial untuk keluarga miskin akibat kenaikan harga BBM.

Salah satu dampak paling terasa adalah penghentian total kegiatan di hotel. Selama ini, Pemprov Kaltim sering menggelar seminar, workshop, dan peluncuran program di hotel berbintang untuk meningkatkan citra daerah sebagai destinasi investasi. Namun, mulai November 2025, semua acara semacam itu dilarang. "Tidak ada lagi rapat atau kegiatan di hotel. Semua harus digelar di kantor atau secara virtual. Ini untuk menghemat biaya sewa ruangan yang bisa mencapai ratusan juta per event," tegas Kepala BPKAD Kaltim, Hendra Lesmana, dalam kesempatan yang sama. Ia menambahkan bahwa penghematan dari item ini saja bisa mencapai Rp 150 miliar sepanjang tahun.

Keputusan ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 150 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah, yang menekankan pengurangan biaya perjalanan dinas (BDP) dan representasi hingga 50 persen. Di Kaltim, BDP dipangkas 40 persen, sementara biaya operasional kendaraan dinas (BOKD) turun 30 persen. Total penghematan dari seluruh pos mencapai Rp 1,5 triliun, yang sebagian besar akan digunakan untuk mendukung proyek strategis nasional seperti pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). "Kaltim adalah mitra utama IKN. Dana ini akan membantu infrastruktur pendukung, seperti jaringan listrik dan air bersih di sekitar Nusantara," lanjut AHY.

Latar belakang pemangkasan ini tak lepas dari kondisi ekonomi Kaltim yang bergantung pada sektor pertambangan dan perkebunan. Harga batubara yang fluktuatif sepanjang 2025, ditambah penurunan ekspor sawit akibat regulasi EUDR (European Union Deforestation Regulation), membuat pendapatan asli daerah (PAD) hanya mencapai 85 persen dari target. "Kita hadapi defisit Rp 800 miliar di triwulan III. Tanpa efisiensi, APBD bisa jebol," ungkap Hendra Lesmana, merujuk laporan keuangan per September 2025.

Tak hanya di tingkat provinsi, instruksi ini juga disebar ke 13 kabupaten/kota di Kaltim. Bupati Kutai Kartanegara, misalnya, sudah mengonfirmasi pemangkasan serupa sebesar 70 persen, dengan fokus pada bantuan pendidikan. Sementara Wali Kota Balikpapan menghentikan semua festival budaya tahunan yang biasa digelar di hotel bintang lima. "Ini ujian bagi kita semua. Tapi dengan disiplin, Kaltim bisa bangkit lebih kuat," kata AHY, menambahkan bahwa monitoring ketat akan dilakukan melalui aplikasi e-budgeting yang baru diluncurkan.

Para pengamat pemerintahan daerah menyambut baik langkah ini. Dr. Rina Susanti, dosen Ilmu Administrasi Universitas Mulawarman, Samarinda, menyebut pemangkasan TKD sebagai "langkah progresif yang mendekatkan birokrasi ke rakyat". "Selama ini, TKD sering disalahgunakan untuk kegiatan seremonial. Kini, dana bisa langsung ke akar rumput, seperti posyandu dan irigasi petani," katanya saat dihubungi tim redaksi. Namun, ia juga mengingatkan potensi resistensi dari pegawai negeri sipil (PNS) yang terbiasa dengan fasilitas mewah. "Perlu sosialisasi intensif agar tidak ada keluhan internal yang memperlambat pelayanan."

Di sisi lain, asosiasi hotel di Kaltim seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Kaltim menyatakan kekhawatiran atas hilangnya pendapatan dari event pemerintah. "Kami paham situasi fiskal, tapi ini bisa berdampak pada 20 persen occupancy rate di musim rendah," ujar Ketua PHRI Kaltim, Budi Santoso. Meski begitu, ia optimistis dengan potensi pariwisata IKN yang bisa menggantikan kekurangan tersebut. Pemerintah daerah berjanji akan mencari alternatif, seperti kerjasama dengan swasta untuk venue gratis atau hybrid event.

Ke depan, Pemprov Kaltim merencanakan audit menyeluruh terhadap seluruh pos TKD yang tersisa. Target akhir tahun, penghematan mencapai Rp 2 triliun, dengan 60 persen dialokasikan untuk program anti-kemiskinan. AHY juga mengajak masyarakat ikut mengawasi melalui portal transparansi APBD online yang akan di-update bulanan. "Ini bukan akhir dari pembangunan, tapi awal dari era akuntabel. Bersama, kita wujudkan Kaltim Emas 2040," tutup gubernur muda itu.

Pemangkasan TKD 73 persen ini menjadi pelajaran berharga bagi daerah lain di Indonesia. Di era pasca-pandemi, di mana utang negara mencapai 40 persen PDB, efisiensi seperti ini krusial untuk menjaga daya beli masyarakat. Bagi pelaku usaha hotel, ini saatnya berinovasi, mungkin dengan paket virtual meeting atau kolaborasi dengan startup event lokal. Sementara itu, warga Kaltim diharapkan merasakan manfaat langsung dari pengalihan dana, seperti peningkatan beasiswa dan layanan kesehatan gratis.

Untuk update terkini seputar pemangkasan TKD Kaltim 2025 dan efisiensi anggaran daerah, pantau terus situs berita regional terpercaya. Bagaimana pendapat Anda tentang langkah ini? Bagikan di kolom komentar atau media sosial kami.