Pemprov Kalsel dan BI Gelar HLM TPID: Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi Menjelang Nataru 2025

Ilustrasi AI

Kalimatan Selatan, 17 Oktober 2025 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Rabu, 15 Oktober 2025, di Surabaya, Jawa Timur. Acara ini menjadi platform strategis untuk mempererat koordinasi antar pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2025. Pengendalian inflasi yang efektif dianggap sebagai kunci utama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat Kalsel.

Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus Ketua TPID Provinsi, Muhidin, yang hadir dan membuka acara, menegaskan bahwa inflasi terkendali adalah fondasi bagi kemakmuran rakyat. "Inflasi yang terkendali berarti kesejahteraan masyarakat terjaga," ujar Muhidin, seperti dikutip dari Tempo.co. Ia menambahkan, "Kita harus pastikan harga pangan strategis tetap stabil, terutama menjelang HBKN Nataru." Pernyataan ini disampaikan di tengah kekhawatiran potensi kenaikan permintaan barang pokok selama libur akhir tahun, yang sering kali memicu gejolak harga di daerah penghasil komoditas seperti Kalsel.

Latar Belakang dan Pentingnya HLM TPID

HLM TPID merupakan agenda rutin tahunan yang dirancang untuk menyinkronkan strategi pengendalian inflasi di tingkat daerah. Di Kalsel, yang bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan, inflasi sering dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti fluktuasi harga cabai, beras, dan daging ayam. Data BI mencatat bahwa inflasi Kalsel pada September 2025 berada di kisaran 2,5 persen year-on-year, lebih rendah dari rata-rata nasional, berkat intervensi dini seperti operasi pasar.

Acara di Surabaya ini dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel, seluruh bupati dan wali kota, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi, serta perwakilan instansi vertikal seperti Kementerian Perdagangan. Kehadiran BI sebagai mitra utama menekankan peran lembaga moneter dalam memantau indikator makroekonomi. "Koordinasi lintas sektor adalah kunci sukses pengendalian inflasi," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Kalsel, yang turut hadir dalam pertemuan.

Muhidin mengajak para kepala daerah untuk lebih proaktif. Ia meminta bupati dan wali kota memperkuat sinkronisasi dengan TPID, termasuk pemantauan harga harian melalui aplikasi e-Monitoring dan intervensi cepat saat ditemukan lonjakan. "Operasi pasar murah, penguatan cadangan pangan, dan dukungan distribusi harus dilakukan secara cepat dan tepat," tegasnya. Strategi ini diharapkan dapat mencegah kenaikan harga berlebih, terutama untuk 34 komoditas prioritas seperti minyak goreng dan gula.

Strategi Penguatan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan

Salah satu fokus utama HLM adalah penguatan peran dunia usaha dalam menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan. Muhidin menyoroti kontribusi swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan asosiasi pangan. "Di sinilah peran swasta, BUMD, dan asosiasi pangan sangat penting," katanya. Contohnya, kolaborasi dengan Bulog untuk menjaga stok beras di gudang-gudang provinsi, serta kemitraan dengan petani lokal untuk meningkatkan produksi cabai rawit.

Selain itu, dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru diluncurkan pemerintah pusat menjadi sorotan. Muhidin menyebut MBG sebagai langkah positif untuk tingkatkan gizi anak sekolah, tapi harus diimbangi dengan pengelolaan pasokan yang optimal. "Program ini bisa mendorong permintaan, jadi kita perlu antisipasi agar tidak memicu inflasi sekunder," ujarnya. TPID Kalsel berencana mengintegrasikan MBG ke dalam rencana cadangan pangan daerah, dengan target stok tiga bulan ke depan.

Pertemuan juga membahas pemanfaatan teknologi untuk monitoring. BI memperkenalkan dashboard digital terintegrasi yang memungkinkan pemantauan real-time harga di pasar tradisional Banjarmasin hingga Tanah Bumbu. "Dengan data akurat, kita bisa responsif terhadap volatilitas," tambah Muhidin, yang mendorong kabupaten/kota untuk adopsi tools serupa.

Pengendalian inflasi bukan hanya soal angka, tapi langsung berdampak pada daya beli masyarakat. Di Kalsel, di mana indeks harga konsumen didominasi pangan (sekitar 45 persen), stabilitas harga berarti pengurangan beban bagi keluarga miskin. Analis ekonomi lokal memperkirakan bahwa jika inflasi ditekan di bawah 3 persen hingga akhir 2025, pertumbuhan ekonomi provinsi bisa mencapai 5,5 persen, didorong sektor konsumsi rumah tangga.

Muhidin juga menyinggung tantangan musiman, seperti panen raya yang kadang menekan harga tapi rawan fluktuasi pasca-panen. "Kita harus dukung petani melalui subsidi pupuk dan akses pasar yang lebih baik," katanya. Acara HLM ini diharapkan melahirkan rekomendasi konkret, seperti peningkatan anggaran operasi pasar di APBD 2026.

Meski optimis, tantangan tetap ada, seperti rantai pasok yang panjang di wilayah pedalaman dan pengaruh cuaca ekstrem. Muhidin berkomitmen untuk evaluasi bulanan TPID, dengan target inflasi Nataru di bawah 0,5 persen month-to-month. "Sinergi ini harus berkelanjutan, bukan sekadar seremoni," tegasnya.

BI menambahkan bahwa program ini sejalan dengan target nasional inflasi 2,5±1 persen. "Kalsel punya potensi besar sebagai lumbung pangan, asal koordinasi terjaga," ujar perwakilan BI.

HLM TPID 2025 menjadi momentum kuat bagi Pemprov Kalsel dan BI untuk wujudkan sinergi pengendalian inflasi. Dengan peran aktif seluruh stakeholder, stabilitas harga menjelang Nataru bisa terwujud, sekaligus dukung kesejahteraan rakyat. Masyarakat diimbau ikut waspada terhadap spekulasi harga dan laporkan gejolak ke dinas terkait.

Artikel ini disusun berdasarkan laporan resmi dari Tempo.co, dengan tujuan berikan informasi akurat tentang HLM TPID Kalsel. Untuk update terkini, pantau situs resmi Pemprov Kalsel atau BI.