Kalimantan Tengah Membara: Suhu Ekstrem Capai 37,2°C, BMKG Ingatkan Risiko Karhutla dan Kesehatan

Ilustrasi AI

Kalteng – Gelombang panas yang melanda Kalimantan Tengah (Kalteng) pada awal Oktober 2025 memicu perhatian luas, dengan suhu puncak mencapai 37,2 derajat Celsius yang disebut-sebut sebagai rekor terpanas dalam sejarah provinsi ini. Fenomena ini, yang sempat viral di media sosial melalui laporan Extreme Temperatures Around The World, awalnya diklaim terjadi di Palangkaraya, namun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengoreksi bahwa suhu ekstrem tersebut tercatat di Kotawaringin Barat. Kondisi terik ini, yang dipicu oleh kombinasi cuaca kering, minimnya awan, dan posisi matahari di ekuator, tidak hanya membuat siang hari terasa membakar, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta masalah kesehatan masyarakat. BMKG pun mengeluarkan imbauan mendesak untuk mitigasi dampak, di tengah kekhawatiran bahwa musim kemarau berkepanjangan akan memperparah situasi di wilayah rawan seperti Kalteng.

Pada Kamis, 2 Oktober 2025, akun X @extremetemps yang dikelola periset independen Maximiliano Herrera melaporkan bahwa Palangkaraya mencatat suhu 37,2°C, disebut sebagai “hari terpanas dalam sejarah” sekaligus bagian dari gelombang panas global yang memecahkan rekor suhu Oktober di lebih dari 100 negara. Namun, Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, menjelaskan bahwa angka tersebut sebenarnya terekam di Stasiun Iskandar, Kotawaringin Barat, bukan Palangkaraya. “Di Palangkaraya sendiri, suhu maksimum harian mencapai 35,3°C pada 29 September dan 35,1°C pada 26 September di Stasiun Tjilik Riwut,” ujar Andri dalam keterangannya kepada media, Kamis lalu. Ia menambahkan bahwa sepanjang 25 September hingga 2 Oktober 2025, Kalteng secara konsisten mencatat suhu tinggi antara 34-37°C, dengan puncak di Kotawaringin Barat, diikuti daerah lain seperti Barito Selatan (34,7°C di Stasiun Sanggu pada 25 September) serta Barito Utara dan Kotawaringin Timur yang stabil di kisaran 32-34,8°C.

Penyebab utama cuaca ekstrem ini, menurut BMKG, adalah kombinasi faktor meteorologi yang khas di akhir musim kemarau. Angin timuran yang kering, posisi semu matahari yang berada di garis ekuator, dan minimnya tutupan awan menciptakan kondisi “oven” di sebagian besar Kalteng. “Pada akhir September, suhu cenderung naik dengan puncak ekstrem di atas 35°C, lalu sedikit fluktuatif memasuki Oktober,” jelas Andri. Fenomena ini diperparah oleh rendahnya kelembapan udara, yang di beberapa wilayah Kalteng turun hingga 40 persen, jauh di bawah ambang normal 60-80 persen untuk iklim tropis. Data satelit BMKG menunjukkan bahwa indeks kekeringan vegetasi (Vegetation Health Index) di Palangkaraya dan sekitarnya mencapai level kritis, meningkatkan risiko karhutla di lahan gambut yang mendominasi 30 persen luas provinsi.

Dampak gelombang panas ini tidak hanya terasa di Kalteng, tetapi juga di wilayah lain di Indonesia. BMKG mencatat suhu serupa di Makassar (Sulawesi Selatan) dan Bima (Nusa Tenggara Barat) yang menyentuh 37°C, serta Kapuas Hulu (Kalimantan Barat) dengan puncak 36,8°C pada akhir September. Di Kalteng, situasi ini memperburuk ancaman karhutla, yang pada 2024 telah menghanguskan 8.594 hektare lahan nasional, dengan Kalteng menyumbang 20 persen dari total tersebut, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kabut asap dari kebakaran gambut, seperti yang terjadi di Pulang Pisau pada Juli 2025, menyebabkan 5.000 warga menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan menelan biaya pemadaman hingga Rp 150 miliar. “Kondisi kering ini seperti bensin di lahan gambut; sekali tersulut, api bisa menyebar tak terkendali,” ungkap Andri, mengacu pada hotspot yang melonjak hingga 2.173 titik secara nasional pada 3 Oktober, dengan Kalteng mencatat 200 titik.

Efek sosial dan kesehatan dari suhu ekstrem ini juga signifikan. Di Palangkaraya, warga melaporkan ketidaknyamanan akibat panas menyengat, dengan konsumsi air minum meningkat 30 persen di pasar tradisional, menurut laporan Dinas Kesehatan Kalteng. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok rentan, dengan kasus dehidrasi naik 15 persen di puskesmas setempat sepanjang September. Sektor pendidikan pun terdampak; beberapa sekolah di Kotawaringin Barat terpaksa mengurangi jam belajar luar ruangan untuk menghindari heatstroke. “Saya harus beli kipas angin tambahan karena malam pun terasa panas,” keluh Siti, pedagang di Pasar Kahayan, Palangkaraya, yang mencatat penurunan omzet akibat sepinya pembeli di siang hari. Sementara itu, petani sawah di Barito Selatan melaporkan gagal panen akibat kekeringan, dengan 500 hektare lahan padi terlantar sejak Agustus 2025.

BMKG mengeluarkan imbauan mendesak kepada masyarakat untuk mengurangi risiko dampak panas ekstrem. “Kami sarankan banyak minum air, hindari aktivitas berat di luar ruangan antara pukul 11.00 hingga 15.00, dan jangan sekali-kali melakukan pembakaran terbuka,” tegas Andri. Pemerintah Provinsi Kalteng, di bawah Gubernur Sugianto Sabran, telah mengaktifkan status siaga darurat karhutla hingga November 2025, dengan 1.500 personel Manggala Agni dan BPBD dikerahkan di titik rawan seperti Gunung Mas dan Katingan. Operasi modifikasi cuaca (OMC) melalui hujan buatan juga ditingkatkan, dengan 10 penerbangan water bombing pada September berhasil menurunkan 20 persen intensitas hotspot. Namun, tantangan logistik di wilayah pedalaman seperti Barito Utara menyulitkan distribusi air bersih, dengan 30 desa melaporkan kekurangan pasokan sejak awal Oktober.

Secara nasional, gelombang panas ini mencerminkan dampak perubahan iklim yang kian nyata. Data World Meteorological Organization (WMO) mencatat bahwa 2025 menjadi salah satu tahun terpanas global, dengan kenaikan suhu rata-rata 1,4°C di atas era pra-industri. Di Indonesia, BMKG memprediksi puncak musim kemarau hingga akhir Oktober, dengan potensi El Niño lemah memperparah kekeringan di Kalimantan dan Sulawesi. Untuk Kalteng, yang menjadi penyangga ekologi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, kondisi ini menambah urgensi transisi ke praktik ramah lingkungan. Inisiatif seperti reboisasi 10.000 hektare lahan gambut di Palangkaraya oleh KLHK dan program “Kalteng Hijau” sejak 2024 diharapkan mengurangi kerentanan terhadap karhutla, meski implementasinya masih terkendala dana dan koordinasi antarinstansi.

Di tengah situasi ini, BMKG mendorong kolaborasi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mitigasi jangka panjang. Edukasi melalui aplikasi Info BMKG dan kampanye “Siaga Panas” mulai digalakkan di sekolah-sekolah Palangkaraya, sementara Dinas Pertanian Kalteng meluncurkan program irigasi tetes untuk petani terdampak kekeringan. “Kalteng tidak sendiri; kita harus bersatu melawan dampak iklim ini,” tutup Andri, menekankan pentingnya kesadaran kolektif. Dengan suhu ekstrem yang terus mengintai, Kalteng kini berada di persimpangan: antara bertahan dari panas membakar atau membangun masa depan yang lebih sejuk melalui aksi nyata melawan krisis iklim.