Disdikbud Kalsel Gagas Strategi Komprehensif untuk Tekan Puluhan Ribu Anak Putus Sekolah

Ilustrasi AI

Kalsel, 1 Oktober 2025 – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyatakan keprihatinan mendalam atas tingginya angka anak putus sekolah, yang mencapai puluhan ribu anak dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/sederajat. Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narinda, mengungkapkan bahwa fenomena ini menjadi tantangan serius yang memerlukan penanganan terpadu dan strategis. Dalam konferensi pers di Banjarbaru pada Senin (29/9/2025), Galuh memaparkan berbagai faktor penyebab, mulai dari keterbatasan ekonomi, keinginan anak untuk bekerja, pernikahan dini, perundungan (bullying), hingga perpindahan ke jalur pendidikan nonformal. “Ini pekerjaan rumah besar bagi kami. Setiap faktor membutuhkan pendekatan berbeda untuk memastikan anak-anak kembali ke bangku sekolah,” tegasnya.

Data Disdikbud Kalsel menunjukkan bahwa pada 2024, sekitar 25.000 anak di provinsi ini tidak melanjutkan pendidikan formal, dengan distribusi terbesar di wilayah pedesaan dan daerah terpencil seperti Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu, dan Kotabaru. Keterbatasan ekonomi menjadi penyebab utama, menyumbang 40% kasus, diikuti pernikahan dini yang mencapai 20% kasus, terutama di kalangan remaja perempuan. Perundungan, baik di lingkungan sekolah maupun media sosial, juga menjadi pemicu signifikan, dengan 15% anak putus sekolah melaporkan pengalaman bullying. “Kami sudah memiliki data by name by address, tapi tantangan terbesarnya adalah membangun motivasi anak untuk kembali belajar,” ujar Galuh.

Langkah Konkret untuk Tekan Angka Putus Sekolah

Untuk mengatasi masalah ini, Disdikbud Kalsel telah merancang sejumlah langkah konkret yang akan menjadi prioritas pada 2026, mengingat keterbatasan waktu untuk implementasi penuh pada 2025. Salah satu inisiatif utama adalah program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini akan menyasar 10.000 anak pada tahap awal, dengan alokasi anggaran Rp50 miliar dari APBD Kalsel 2026, yang mencakup biaya seragam, buku, dan transportasi sekolah. “Beasiswa ini bukan hanya soal uang, tapi juga memberikan jaminan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tetap bisa bersekolah tanpa beban,” jelas Galuh.

Bagi anak yang sudah terlanjur putus sekolah, Disdikbud akan mengintensifkan advokasi melalui program pendidikan kesetaraan Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA). Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak dan remaja untuk mendapatkan ijazah tanpa harus kembali ke pendidikan formal. Pada 2024, sekitar 5.000 anak di Kalsel telah mengikuti program kesetaraan, dengan tingkat kelulusan mencapai 85%. Namun, Galuh mengakui bahwa prosesnya tidak instan. “Kami sedang mempersiapkan peluncuran program yang lebih masif, tapi butuh waktu untuk memastikan semua berjalan efektif,” katanya.

Strategi Komprehensif dan Kolaborasi Lintas Sektor

Menyadari kompleksitas masalah putus sekolah, Disdikbud Kalsel sedang menyusun strategi jangka panjang yang melibatkan perbaikan sistem dan database, penguatan integritas pendidikan, serta peningkatan kualitas pengajaran. Salah satu langkah kunci adalah digitalisasi data siswa untuk memantau risiko putus sekolah secara real-time. Sistem ini akan memungkinkan sekolah dan dinas untuk mendeteksi dini anak-anak yang sering absen atau menunjukkan tanda-tanda berhenti sekolah. “Dengan database yang akurat, kami bisa menargetkan intervensi tepat sasaran, misalnya kunjungan rumah untuk memotivasi anak dan orang tua,” ujar Galuh.

Selain itu, Disdikbud akan memperkuat pelatihan guru untuk menangani kasus perundungan dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif. Pada 2024, laporan kasus bullying di sekolah-sekolah Kalsel mencapai 300 kasus, dengan 60% terjadi di jenjang SMP. “Guru harus dilatih untuk mengenali tanda-tanda bullying dan memberikan pendampingan psikologis. Sekolah harus jadi tempat yang aman, bukan sumber trauma,” tegas Galuh. Program ini akan didukung oleh kolaborasi dengan psikolog anak dan organisasi nirlaba yang fokus pada kesejahteraan remaja.

Kolaborasi lintas instansi menjadi elemen krusial dalam strategi ini. Disdikbud Kalsel akan bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk menangani faktor ekonomi, Dinas Kesehatan untuk layanan konseling anak, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencegah pernikahan dini. Pemerintah juga menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan perusahaan swasta seperti PT SIS-YABN untuk memperluas bantuan pendidikan, seperti yang telah dilakukan di Banjarmasin dan Hulu Sungai Selatan dengan menyalurkan seragam dan beasiswa. “Kami butuh sinergi dari semua pihak, karena masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh dinas pendidikan saja,” ungkap Galuh.

Meski langkah-langkah ini menjanjikan, tantangan besar tetap ada. Motivasi anak untuk kembali bersekolah sering kali sulit dibangun, terutama bagi mereka yang telah bekerja atau menikah dini. Data Disdikbud menunjukkan bahwa 30% anak putus sekolah di Kalsel memilih bekerja sebagai buruh tani atau pekerja informal untuk membantu ekonomi keluarga. Selain itu, akses pendidikan di daerah terpencil masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, seperti jalan dan transportasi, yang membuat anak-anak di pelosok sulit mencapai sekolah.

Untuk mengatasi ini, Disdikbud berencana memperluas program sekolah berbasis komunitas dan kelas jarak jauh berbasis teknologi, seperti pembelajaran daring untuk anak-anak di daerah terisolasi. Pada 2026, anggaran Rp20 miliar akan dialokasikan untuk menyediakan tablet dan akses internet bagi 2.000 siswa di wilayah pedalaman. “Kami ingin memastikan anak di pelosok punya kesempatan sama untuk belajar, meski infrastruktur masih menjadi kendala,” ujar Galuh.

Galuh juga menyoroti pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam mendorong anak kembali ke sekolah. Kampanye kesadaran pendidikan akan digalakkan melalui media lokal dan tokoh masyarakat, dengan fokus pada bahaya pernikahan dini dan pentingnya pendidikan untuk masa depan. “Data ada, strategi ada, tapi tanpa kemauan dari anak dan dukungan keluarga, upaya ini tidak akan maksimal,” katanya.

Menuju 2026: Komitmen untuk Masa Depan Anak Kalsel

Dengan waktu menuju 2025 yang semakin singkat, Disdikbud Kalsel menetapkan 2026 sebagai tahun pelaksanaan penuh strategi komprehensif ini. Targetnya adalah menurunkan angka putus sekolah sebesar 25% dalam dua tahun, atau setara dengan 6.000 anak yang kembali bersekolah atau mengikuti program kesetaraan. “Ini bukan hanya soal angka, tapi tentang menyelamatkan masa depan puluhan ribu anak Kalsel,” ujar Galuh.

Langkah ini sejalan dengan visi nasional Indonesia Emas 2045, yang menempatkan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia. Dengan kolaborasi lintas sektor, Disdikbud Kalsel optimistis dapat mengubah wajah pendidikan di provinsi ini, memastikan setiap anak, dari kota hingga pelosok, memiliki kesempatan untuk bermimpi dan meraih cita-cita. “Pendidikan adalah hak, dan kami berkomitmen menjadikannya kenyataan bagi setiap anak di Kalsel,” tutup Galuh dengan nada penuh harap.