Dana APBD Rp234 Triliun ‘Mengarungi’ Bank di Kalimantan: Tantangan Eksekusi dan Implikasi Ekonomi Daerah

Ilustrasi AI

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu tolok ukur vital dalam melihat kinerja pemerintahan daerah sekaligus dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Namun sebuah data terkini menunjukkan fenomena mengganjal: hingga kuartal III tahun 2025, total dana APBD yang mengendap di perbankan daerah — belum terserap untuk belanja publik maupun pembangunan — mencapai sekitar Rp 234 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa bukan soal kekurangan dana, melainkan tentang lambatnya eksekusi anggaran yang berdampak terhadap perekonomian daerah.

Angka tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menteri Keuangan menyebut bahwa realisasi belanja daerah baru mencapai sekitar 51,3 % dari total pagu APBD nasional sebesar sekitar Rp 1.389 triliun hingga September 2025. Dengan tingkat penyerapan yang masih rendah, dana daerah pun menumpuk di rekening bank — sebuah kondisi yang menurut pemerintah pusat bukan lagi soal “uang tidak ada”, melainkan soal “uang belum berjalan”. Fakta bahwa ratusan triliun rupiah mengendap seharusnya menjadi alarm bagi para kepala daerah dan OPD agar percepatan belanja dan investasi lokal segera dilakukan.

Cerminan nyata dari kondisi itu juga terlihat di Kalimantan. Meski data lengkap per-provinsi tidak semua dirilis secara terbuka, namun terdapat beberapa kabupaten dan kota di Kalimantan yang tercatat sebagai pemda dengan simpanan dana daerah tertinggi di bank. Kabupaten Kutai Barat misalnya termasuk dalam daftar tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa di daerah-daerah kaya potensi, pengelolaan anggaran menghadapi tantangan serapan yang tidak ringan.

Lambannya belanja daerah mempunyai dampak luas. Belanja modal, yang menjadi komponen pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja, tercatat hanya mencapai Rp 58,2 triliun — turun lebih dari 31 % dibanding periode yang sama sebelumnya. Bila belanja modal melambat, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan ikut tertekan karena investasi publik menjadi katalis utama bagi sektor swasta dan UMKM lokal. Belanja barang dan jasa pun tercatat turun lebih dari 10 %, sedangkan belanja lainnya anjlok hingga 27,5 %. Semua itu menandakan bahwa roda ekonomi lokal—yang selama ini berjalan melalui pengeluaran pemerintah—mulai melambat.

Mengendapnya dana daerah di bank bukan hanya persoalan teknis fiskal, tetapi juga persoalan tata kelola, manajemen proyek, dan prioritas pembangunan. Ketika dana hanya “parkir” di bank, maka potensi ekonomi yang bisa diciptakan melalui pengadaan barang/jasa, pembangunan infrastruktur, atau dukungan sosial tidak terwujud. Sementara itu, masyarakat dan pelaku usaha di daerah yang menunggu proyek pembangunan maupun belanja pemerintah akan merasakan stagnasi: pengerjaan infrastruktur tertunda, pengiriman alat dan material melambat, tenaga kerja harian menunggu pekerjaan, dan UMKM pendukung kontrak pemerintah menjadi terhambat.

Di Kalimantan khususnya, kondisi tersebut patut menjadi perhatian ekstra. Banyak daerah penyangga pembangunan nasional — mulai dari kegiatan penyiapan kawasan ibu kota baru hingga investasi infrastruktur — yang mengandalkan belanja pemerintah sebagai pemicu awal pertumbuhan lokal. Ketika realisasi lambat, maka efeknya langsung terasa: pelaku usaha lokal kesulitan memperoleh kontrak, tenaga kerja tidak terserap secara maksimal, dan multiplier effect dari belanja pemerintah tidak optimal. Dengan demikian, menumpuknya dana APBD di bank ibarat potensi pembangunan yang tertahan.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Berbagai faktor ikut bermain. Pertama, perencanaan yang mungkin belum matang membuat pelaksanaan proyek tertunda. Kedua, kendala birokrasi dan perizinan sering menjadi hambatan — ketika proses pengadaan barang dan jasa, lelang, atau kontrak pembangunan tersendat, eksekusi pun terhambat. Ketiga, kapasitas teknis pemerintah daerah—baik SDM, monitoring, maupun pengelolaan proyek—kadang belum siap untuk menggelar skala pembangunan yang dibutuhkan. Keempat, ada kecenderungan menunda pelaksanaan hingga akhir tahun karena menunggu kepastian anggaran atau regulasi tambahan, sehingga dana tidak bisa segera digerakkan.

Akibat langsung dari dana yang tetap berada di bank adalah hilangnya kesempatan menciptakan efek ekonomi lokal. Uang yang disimpan tidak membantu tumbuhnya lapangan kerja, tidak mempercepat pengadaan barang dan jasa lokal, dan tidak memunculkan aktivitas ekonomi baru yang seharusnya muncul ketika belanja pemerintah bergerak. Pemerintah pusat pun sudah mengimbau agar dana daerah tidak dibiarkan mengendap terlalu lama dan agar belanja lebih dipercepat, terutama belanja yang berdampak langsung pada pembangunan dan lapangan kerja.

Dampak tersebut terasa hingga ke tingkat bawah. Pelaku usaha kecil yang biasanya menyuplai bahan bangunan, jasa logistik, katering untuk proyek pemerintah, serta tenaga kerja harian, mulai melihat perlambatan. Proyek-proyek rutin pemerintah daerah yang biasanya mudah dilaksanakan menjadi tertunda. Bahkan tabungan dana daerah yang besar pun tidak otomatis berarti percepatan pembangunan di lapangan. Dalam banyak kasus, meskipun dana tersedia, proyek belum berjalan karena menunggu lelang, kontrak, atau regulasi. Akhirnya, masyarakat lokal yang bergantung pada aktivitas tersebut menjadi pihak yang dirugikan karena potensi ekonomi tidak terwujud.

Bagi pemerintah daerah di Kalimantan, situasi ini menjadi ujian tata kelola keuangan dan efektivitas belanja publik. Sebuah provinsi yang kaya sumber daya namun jika belanja publiknya stagnan, maka keunggulan itu sulit diterjemahkan menjadi kemakmuran warga. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas daerah—termasuk perbaikan sistem perencanaan, pengadaan, monitoring, dan penyerapan anggaran—menjadi kunci agar dana yang tersedia tidak terjerembap sebagai simpanan bank melainkan dialirkan ke pembangunan.

Langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain: mempercepat lelang proyek di awal tahun anggaran, membagi jadwal pelaksanaan agar tidak menumpuk di kuartal terakhir, memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan UMKM lokal agar proyek pemerintah menjadi pemicu ekonomi lokal, serta menggunakan mekanisme penganggaran berbasis kinerja dan output untuk memastikan efek pembangunan terasa nyata. Pemerintah pusat pun telah menegaskan bahwa penyimpanan dana di bank tidak boleh menjadi kebiasaan karena memundurkan perekonomian daerah.

Di tingkatan kabupaten/kota, termasuk di Kalimantan, penting bagi kepala daerah dan tim anggaran untuk proaktif melakukan forecasting pengeluaran dan memastikan bahwa dana yang disalurkan segera digunakan secara produktif. Mereka juga harus melakukan pengawalan terhadap unit teknis pelaksana proyek agar tidak terjadi bottleneck administratif yang membuat dana tetap mengendap. Selain itu, transparansi penggunaan anggaran dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan bisa mempercepat penggunaan dana dan meningkatkan kepercayaan publik.

Meskipun tantangannya banyak, masih ada peluang untuk membalik situasi ini menjadi kebaikan. Tingginya saldo dana daerah menunjukkan bahwa sumber daya fiskal ada. Jika eksekusi belanja dapat dipercepat, maka daerah Kalimantan bisa mengejar ketertinggalan pembangunan, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Dana tersebut pada dasarnya adalah modal besar yang menunggu untuk dipakai—modal yang harus segera dialihkan dari tabungan ke investasinya masyarakat dan daerah.