Balikpapan, 2 September 2025 — Di tengah fluktuasi harga
pangan nasional dan tekanan ekonomi global yang masih terasa, Provinsi
Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat capaian penting dalam pengendalian inflasi.
Berdasarkan data resmi Bank Indonesia, inflasi tahunan Kaltim pada Agustus 2025
tercatat sebesar 1,79% year-on-year (yoy), jauh di bawah rata-rata nasional
yang mencapai 2,31%. Angka ini menempatkan Kaltim sebagai salah satu provinsi
dengan inflasi terendah di Indonesia, sekaligus menunjukkan efektivitas
strategi pengendalian harga yang diterapkan oleh pemerintah daerah dan Tim
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Budi
Widihartanto, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari sinergi
kebijakan yang konsisten antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pelaku
pasar. “Kondisi ini mencerminkan stabilitas harga di Provinsi Kaltim yang
semakin terjaga di tengah dinamika ekonomi,” ujar Budi dalam keterangan
resminya.
Secara bulanan, Kaltim bahkan mengalami deflasi sebesar
-0,40% month-to-month (mtm), sementara inflasi tahun kalender tercatat di angka
1,51% year-to-date (ytd). Deflasi ini terutama disumbang oleh penurunan harga
pada kelompok transportasi dan makanan, minuman, serta tembakau. Penurunan
biaya transportasi, khususnya angkutan udara, menjadi faktor dominan, didorong
oleh peningkatan frekuensi penerbangan dan efisiensi operasional maskapai.
Selain itu, panen raya komoditas hortikultura seperti tomat
dan cabai rawit turut menekan harga di pasar, memberikan kontribusi signifikan
terhadap deflasi sektor pangan. Namun, tekanan deflasi ini sedikit tertahan
oleh kenaikan harga emas dalam kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya,
yang dipicu oleh ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya permintaan
terhadap aset lindung nilai.
Strategi pengendalian inflasi di Kaltim berpusat pada
pendekatan “4K”: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran
distribusi, dan komunikasi efektif. Pendekatan ini diterapkan secara konsisten
oleh TPID Kaltim dalam merespons dinamika harga dan pasokan di lapangan. Dalam
aspek keterjangkauan harga, TPID bekerja sama dengan Perum Bulog untuk
memperluas distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke
seluruh kabupaten/kota. Operasi pasar murah digelar secara berkala, khususnya untuk
komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, dan beras.
Langkah ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat,
terutama di wilayah yang rentan terhadap gejolak harga. Di sisi lain, untuk
menjamin ketersediaan pasokan, TPID mengembangkan Sistem Mekanisme Pengendalian
Komoditas Utama (MANDAU), sebuah sistem berbasis data yang memantau pergerakan
harga dan stok komoditas secara real-time. Sistem ini memungkinkan pemerintah
daerah untuk merespons cepat terhadap potensi kelangkaan atau lonjakan harga.
Contoh nyata dari efektivitas sistem ini terlihat saat
kekeringan melanda Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Dalam waktu singkat, TPID
menyalurkan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai respons
darurat. Langkah sigap ini menunjukkan kesiapan TPID dalam menghadapi tantangan
lapangan dan menjaga stabilitas pasokan pangan.
Budi juga menekankan pentingnya komunikasi efektif
antar-pemangku kepentingan. Melalui forum High Level Meeting (HLM) antar-TPID
se-Kaltim, pemerintah daerah dan Bank Indonesia merumuskan langkah konkret
dalam pengendalian inflasi yang berkelanjutan. Forum ini menjadi ruang
strategis untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah kebijakan nasional,
sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Target utama adalah mendorong realisasi investasi sektor
swasta agar tumbuh lebih tinggi, guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kaltim yang
tinggi dan berkelanjutan,” pungkas Budi.
Keberhasilan Kaltim dalam menjaga inflasi di bawah 2% tidak
hanya menjadi indikator keberhasilan teknis, tetapi juga mencerminkan
efektivitas tata kelola ekonomi daerah. Di tengah ketidakpastian global dan
tekanan harga pangan, kemampuan Kaltim menjaga stabilitas harga menunjukkan
bahwa intervensi kebijakan yang tepat sasaran dapat memberikan dampak nyata
bagi masyarakat.
Capaian ini juga menjadi contoh bagi provinsi lain dalam
merancang strategi pengendalian inflasi yang adaptif dan berbasis data. Dengan
pendekatan yang terintegrasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan
pelaku pasar, Kaltim menunjukkan bahwa stabilitas harga bukanlah hasil
kebetulan, melainkan buah dari kerja sama dan perencanaan yang matang.
Lebih jauh, pengendalian inflasi yang efektif juga berdampak
pada iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Stabilitas harga
menciptakan kepastian bagi pelaku usaha, mendorong konsumsi rumah tangga, dan
memperkuat daya saing daerah. Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara
(IKN) yang berada di wilayah Kaltim, stabilitas ekonomi menjadi fondasi penting
untuk mendukung transformasi struktural dan pembangunan jangka panjang.
Pemerintah Provinsi Kaltim menyadari bahwa tantangan
pengendalian inflasi tidak berhenti pada capaian angka. Dinamika harga pangan,
perubahan iklim, dan fluktuasi pasar global tetap menjadi ancaman yang harus
diantisipasi. Oleh karena itu, TPID Kaltim terus memperkuat kapasitas
kelembagaan, memperluas jaringan distribusi, dan meningkatkan literasi harga di
kalangan masyarakat.
Salah satu inisiatif yang sedang dikembangkan adalah
digitalisasi pasar tradisional dan integrasi data harga melalui platform
daring. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi harga,
mempercepat respons kebijakan, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam
pengawasan harga. Dengan dukungan teknologi, TPID berharap dapat menciptakan
ekosistem pengendalian inflasi yang lebih inklusif dan responsif.
Di sisi lain, edukasi konsumen juga menjadi fokus penting.
Melalui kampanye Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), TPID
Kaltim mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam konsumsi, mendukung produk
lokal, dan memahami dinamika harga secara lebih kritis. Kampanye ini tidak
hanya bertujuan untuk menekan inflasi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif
tentang pentingnya stabilitas harga bagi kesejahteraan bersama.
Dengan berbagai langkah strategis yang telah dan sedang
dilakukan, Kaltim menunjukkan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar urusan
teknis, melainkan bagian dari komitmen pembangunan yang berkelanjutan dan
berpihak pada rakyat. Capaian 1,79% pada Agustus 2025 menjadi bukti bahwa
dengan sinergi, inovasi, dan ketegasan kebijakan, stabilitas ekonomi dapat
dijaga bahkan di tengah tantangan yang kompleks.
