Kaltim Kendalikan Inflasi di Tengah Tekanan Ekonomi Nasional: Stabil di 1,79% per Agustus 2025

Balikpapan, 2 September 2025 — Di tengah fluktuasi harga pangan nasional dan tekanan ekonomi global yang masih terasa, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat capaian penting dalam pengendalian inflasi. Berdasarkan data resmi Bank Indonesia, inflasi tahunan Kaltim pada Agustus 2025 tercatat sebesar 1,79% year-on-year (yoy), jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 2,31%. Angka ini menempatkan Kaltim sebagai salah satu provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia, sekaligus menunjukkan efektivitas strategi pengendalian harga yang diterapkan oleh pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Budi Widihartanto, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari sinergi kebijakan yang konsisten antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pelaku pasar. “Kondisi ini mencerminkan stabilitas harga di Provinsi Kaltim yang semakin terjaga di tengah dinamika ekonomi,” ujar Budi dalam keterangan resminya.

Secara bulanan, Kaltim bahkan mengalami deflasi sebesar -0,40% month-to-month (mtm), sementara inflasi tahun kalender tercatat di angka 1,51% year-to-date (ytd). Deflasi ini terutama disumbang oleh penurunan harga pada kelompok transportasi dan makanan, minuman, serta tembakau. Penurunan biaya transportasi, khususnya angkutan udara, menjadi faktor dominan, didorong oleh peningkatan frekuensi penerbangan dan efisiensi operasional maskapai.

Selain itu, panen raya komoditas hortikultura seperti tomat dan cabai rawit turut menekan harga di pasar, memberikan kontribusi signifikan terhadap deflasi sektor pangan. Namun, tekanan deflasi ini sedikit tertahan oleh kenaikan harga emas dalam kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, yang dipicu oleh ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya permintaan terhadap aset lindung nilai.

Strategi pengendalian inflasi di Kaltim berpusat pada pendekatan “4K”: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Pendekatan ini diterapkan secara konsisten oleh TPID Kaltim dalam merespons dinamika harga dan pasokan di lapangan. Dalam aspek keterjangkauan harga, TPID bekerja sama dengan Perum Bulog untuk memperluas distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke seluruh kabupaten/kota. Operasi pasar murah digelar secara berkala, khususnya untuk komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, dan beras.

Langkah ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di wilayah yang rentan terhadap gejolak harga. Di sisi lain, untuk menjamin ketersediaan pasokan, TPID mengembangkan Sistem Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama (MANDAU), sebuah sistem berbasis data yang memantau pergerakan harga dan stok komoditas secara real-time. Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons cepat terhadap potensi kelangkaan atau lonjakan harga.

Contoh nyata dari efektivitas sistem ini terlihat saat kekeringan melanda Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Dalam waktu singkat, TPID menyalurkan bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai respons darurat. Langkah sigap ini menunjukkan kesiapan TPID dalam menghadapi tantangan lapangan dan menjaga stabilitas pasokan pangan.

Budi juga menekankan pentingnya komunikasi efektif antar-pemangku kepentingan. Melalui forum High Level Meeting (HLM) antar-TPID se-Kaltim, pemerintah daerah dan Bank Indonesia merumuskan langkah konkret dalam pengendalian inflasi yang berkelanjutan. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah kebijakan nasional, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Target utama adalah mendorong realisasi investasi sektor swasta agar tumbuh lebih tinggi, guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kaltim yang tinggi dan berkelanjutan,” pungkas Budi.

Keberhasilan Kaltim dalam menjaga inflasi di bawah 2% tidak hanya menjadi indikator keberhasilan teknis, tetapi juga mencerminkan efektivitas tata kelola ekonomi daerah. Di tengah ketidakpastian global dan tekanan harga pangan, kemampuan Kaltim menjaga stabilitas harga menunjukkan bahwa intervensi kebijakan yang tepat sasaran dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Capaian ini juga menjadi contoh bagi provinsi lain dalam merancang strategi pengendalian inflasi yang adaptif dan berbasis data. Dengan pendekatan yang terintegrasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pelaku pasar, Kaltim menunjukkan bahwa stabilitas harga bukanlah hasil kebetulan, melainkan buah dari kerja sama dan perencanaan yang matang.

Lebih jauh, pengendalian inflasi yang efektif juga berdampak pada iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Stabilitas harga menciptakan kepastian bagi pelaku usaha, mendorong konsumsi rumah tangga, dan memperkuat daya saing daerah. Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di wilayah Kaltim, stabilitas ekonomi menjadi fondasi penting untuk mendukung transformasi struktural dan pembangunan jangka panjang.

Pemerintah Provinsi Kaltim menyadari bahwa tantangan pengendalian inflasi tidak berhenti pada capaian angka. Dinamika harga pangan, perubahan iklim, dan fluktuasi pasar global tetap menjadi ancaman yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, TPID Kaltim terus memperkuat kapasitas kelembagaan, memperluas jaringan distribusi, dan meningkatkan literasi harga di kalangan masyarakat.

Salah satu inisiatif yang sedang dikembangkan adalah digitalisasi pasar tradisional dan integrasi data harga melalui platform daring. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi harga, mempercepat respons kebijakan, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan harga. Dengan dukungan teknologi, TPID berharap dapat menciptakan ekosistem pengendalian inflasi yang lebih inklusif dan responsif.

Di sisi lain, edukasi konsumen juga menjadi fokus penting. Melalui kampanye Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), TPID Kaltim mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam konsumsi, mendukung produk lokal, dan memahami dinamika harga secara lebih kritis. Kampanye ini tidak hanya bertujuan untuk menekan inflasi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya stabilitas harga bagi kesejahteraan bersama.

Dengan berbagai langkah strategis yang telah dan sedang dilakukan, Kaltim menunjukkan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar urusan teknis, melainkan bagian dari komitmen pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat. Capaian 1,79% pada Agustus 2025 menjadi bukti bahwa dengan sinergi, inovasi, dan ketegasan kebijakan, stabilitas ekonomi dapat dijaga bahkan di tengah tantangan yang kompleks.