Gubernur Kalbar Keluhkan Banyaknya Koordinator Program MBG, Minta Pemerintah Pusat Segera Tetapkan Satu Pihak

PONTIANAK — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berjalan optimal di wilayahnya. Dalam rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar yang digelar di Mapolda Kalbar, Kamis (19/9), Norsan mengungkapkan bahwa terlalu banyak pihak yang mengklaim sebagai koordinator program MBG, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakefisienan dalam pelaksanaannya.

“Yang saya pusing, koordinator MBG kebanyakan. Macam-macam ada. Dari umum, partai, TNI-Polri, ada semua. Jadi yang mana mau dituju ini,” ujar Norsan di hadapan peserta rapat.

Pernyataan tersebut mencerminkan kompleksitas koordinasi lintas sektor yang kerap menjadi tantangan dalam pelaksanaan program nasional di tingkat daerah. MBG, yang merupakan program prioritas pemerintah pusat untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar, justru menghadapi hambatan struktural di Kalimantan Barat akibat belum adanya penunjukan koordinator tunggal yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut.

Gubernur Norsan menilai bahwa keberadaan banyak koordinator justru memperumit proses komunikasi dan pengambilan keputusan. Ia mengaku telah menyampaikan permintaan kepada pemerintah pusat agar segera menetapkan satu pihak sebagai koordinator utama MBG di Kalbar. Menurutnya, penunjukan tersebut sangat penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara terarah, terukur, dan dapat dievaluasi dengan baik.

“Kalau ada apa-apa, kita mudah menghubungi untuk menindaklanjutinya. Kalau banyak koordinator, nanti saling menyalahkan. Ini tidak sehat untuk program sebesar MBG,” tegasnya.

Program MBG sendiri merupakan bagian dari agenda nasional yang digagas untuk menjamin akses makanan bergizi secara gratis bagi masyarakat rentan, terutama pelajar di tingkat pendidikan dasar. Pemerintah pusat menargetkan program ini dapat menjangkau seluruh provinsi secara bertahap, dengan dukungan dari berbagai instansi, termasuk kementerian, lembaga, organisasi masyarakat, dan unsur TNI-Polri.

Namun, di Kalimantan Barat, pelaksanaannya justru diwarnai dengan tumpang tindih peran dan lemahnya koordinasi antar pihak. Sejumlah organisasi masyarakat, partai politik, dan unsur keamanan disebut turut terlibat dalam pelaksanaan MBG, namun tanpa struktur koordinasi yang jelas. Akibatnya, ketika terjadi kendala teknis atau insiden di lapangan, tidak ada pihak yang secara tegas bertanggung jawab.

Salah satu insiden yang sempat mencuat adalah kasus keracunan makanan yang dialami oleh sejumlah pelajar di daerah lain, yang kemudian menjadi perhatian nasional. Meski belum terjadi di Kalbar, Norsan menekankan pentingnya pengawasan terhadap kualitas makanan yang disediakan dalam program MBG. Ia meminta agar seluruh pihak yang terlibat memperhatikan aspek keamanan pangan dan standar gizi secara ketat.

“Jangan sampai niat baik pemerintah malah menimbulkan masalah baru. Kualitas makanan harus dijaga, dan pengawasan harus ketat. Kita tidak ingin ada korban karena kelalaian,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, sejumlah perwakilan dari TNI, Polri, dan instansi terkait menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan MBG secara lebih terkoordinasi. Namun, mereka juga menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait struktur pelaksana program. Tanpa kejelasan tersebut, mereka khawatir pelaksanaan MBG akan terus berjalan tanpa arah yang pasti.

Gubernur Norsan juga menyoroti pentingnya pelibatan pemerintah daerah secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program nasional. Ia menilai bahwa pendekatan top-down yang selama ini diterapkan sering kali tidak memperhatikan dinamika lokal dan kapasitas daerah dalam mengelola program. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah pusat lebih terbuka dalam berdialog dengan pemerintah daerah, khususnya dalam hal penunjukan koordinator dan alokasi anggaran.

“Kami di daerah punya tanggung jawab langsung kepada masyarakat. Kalau ada masalah, kami yang pertama ditanya. Maka dari itu, kami harus dilibatkan sejak awal, bukan hanya sebagai pelaksana teknis,” kata Norsan.

Ia juga menekankan bahwa program MBG harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, bagaimana anggaran digunakan, dan sejauh mana dampak yang dihasilkan. Tanpa transparansi, program sebesar MBG berisiko kehilangan kepercayaan publik.

“Program ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Kalau tidak dijalankan dengan baik, bisa menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan. Kita harus jaga integritas program ini,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat mengenai penunjukan koordinator tunggal MBG di Kalimantan Barat. Pemerintah daerah berharap keputusan tersebut dapat segera dikeluarkan agar pelaksanaan program tidak terhambat lebih lanjut.

Di sisi lain, sejumlah pengamat kebijakan publik menilai bahwa kasus di Kalbar mencerminkan perlunya reformasi dalam tata kelola program nasional. Menurut mereka, pelaksanaan program seperti MBG harus disertai dengan desain kelembagaan yang jelas, mekanisme koordinasi yang efektif, dan sistem evaluasi yang transparan. Tanpa itu, program berisiko menjadi beban administratif tanpa dampak nyata.

Program MBG sendiri merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui intervensi gizi. Dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis di sekolah-sekolah, pemerintah berharap dapat menurunkan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, dan menciptakan generasi muda yang sehat dan produktif.

Namun, pelaksanaan program di lapangan membutuhkan dukungan lintas sektor yang solid. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta harus bekerja sama secara sinergis. Penunjukan koordinator tunggal di setiap daerah menjadi langkah awal yang krusial untuk memastikan sinergi tersebut terwujud.

Gubernur Norsan menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan MBG di Kalbar, asalkan struktur koordinasi diperjelas dan pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai standar. Ia berharap pemerintah pusat segera merespons permintaan tersebut agar program MBG dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Barat.

“Kami siap mendukung, tapi harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai niat baik jadi tidak efektif karena koordinasi yang kacau,” tutupnya.

Dengan demikian, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Barat saat ini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada semangat dan komitmen untuk menjalankan program demi kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, ada tantangan koordinasi yang harus segera diselesaikan agar program tidak kehilangan arah. Pemerintah pusat diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk menetapkan struktur pelaksana yang jelas, agar MBG benar-benar menjadi solusi, bukan sumber masalah baru.