PONTIANAK — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus
berupaya menyempurnakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang
digagas pemerintah pusat. Di tengah antusiasme pelaksanaan program ini, muncul
sejumlah kendala teknis yang mengganggu efektivitasnya, terutama terkait
kualitas makanan yang disajikan kepada siswa. Gubernur Kalimantan Barat, Ria
Norsan, secara terbuka mengusulkan pendirian dapur sekolah sebagai solusi
jangka panjang untuk memastikan makanan MBG tetap segar, bergizi, dan layak konsumsi.
Usulan tersebut disampaikan menyusul laporan dari berbagai
daerah di Kalbar mengenai makanan MBG yang basi atau tidak sesuai standar gizi.
Dalam beberapa kasus, makanan yang dikirim dari dapur penyedia ke sekolah
mengalami keterlambatan distribusi, sehingga tidak lagi layak dikonsumsi saat
tiba di tangan siswa. Kondisi ini memicu kekhawatiran orang tua dan tenaga
pendidik, serta menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas program MBG di
lapangan.
Gubernur Norsan mengaku telah menerima banyak keluhan dari
masyarakat dan langsung melakukan inspeksi ke sejumlah dapur penyedia MBG. Ia
menyatakan bahwa dirinya tidak segan untuk menegur pihak penyedia jika
ditemukan ketidaksesuaian dalam proses persiapan makanan.
“Saya sudah turun langsung ke lapangan. Saya datang ke
dapur-dapur penyedia MBG, saya lihat sendiri bagaimana prosesnya. Kalau ada
yang tidak sesuai, saya tegur. Ini bukan main-main, karena menyangkut kesehatan
anak-anak kita,” ujar Norsan dalam pernyataan resminya.
Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah
keterbatasan anggaran yang diterima oleh pihak dapur untuk menyiapkan makanan.
Dari total anggaran Rp15 ribu per porsi yang dialokasikan pemerintah pusat,
hanya sekitar Rp8 ribu yang benar-benar digunakan untuk memasak. Sisanya
digunakan untuk biaya distribusi, sewa dapur, dan operasional lainnya. Menurut
Norsan, angka tersebut tidak cukup untuk menghasilkan makanan bergizi sesuai
standar yang ditetapkan oleh ahli gizi.
“Kalau hanya Rp8 ribu yang sampai ke dapur, bagaimana bisa
menghasilkan makanan yang benar-benar bergizi? Ini harus kita evaluasi,”
tegasnya.
Ia juga menyoroti biaya sewa dapur yang dibebankan sebesar
Rp2 ribu per porsi. Menurutnya, pengeluaran tersebut bisa ditekan jika sekolah
memiliki dapur sendiri. Dengan dapur yang berada di lingkungan sekolah, proses
memasak bisa dilakukan lebih efisien, distribusi makanan lebih cepat, dan
kualitas makanan lebih terjaga.
“Kalau dapur berada di sekolah, anak-anak tidak perlu
menunggu lama. Makanan bisa langsung disajikan setelah dimasak. Ini akan
mengurangi risiko makanan basi dan meningkatkan efisiensi,” jelas Norsan.
Usulan pendirian dapur sekolah mendapat respons positif dari
berbagai kalangan, termasuk dinas pendidikan, tenaga kesehatan, dan masyarakat.
Banyak pihak menilai bahwa dapur sekolah bukan hanya solusi teknis, tetapi juga
bentuk pemberdayaan institusi pendidikan dalam menjaga kesehatan siswa. Selain
itu, dapur sekolah bisa menjadi sarana edukasi tentang gizi, kebersihan, dan
pola makan sehat.
Namun, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan
tenaga ahli gizi di Kalimantan Barat. Gubernur Norsan mengakui bahwa belum
semua daerah memiliki pendamping gizi yang dapat memastikan bahwa menu MBG
sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak-anak. Ia berharap agar pemerintah pusat
segera mengirimkan tenaga ahli gizi ke daerah-daerah yang belum memiliki
pendamping.
“Ahli gizi sangat penting dalam program ini. Mereka yang
tahu bagaimana menyusun menu yang seimbang dan sesuai kebutuhan anak-anak.
Tanpa mereka, kita hanya menebak-nebak,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk terus
memperbaiki pelaksanaan MBG. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi,
kualitas makanan, dan efektivitas anggaran akan dilakukan secara berkala.
Norsan juga mendorong agar pemerintah pusat memberikan fleksibilitas kepada
daerah dalam mengelola anggaran MBG, termasuk kemungkinan pengalihan dana
langsung ke sekolah.
“Kalau sekolah diberi kewenangan dan anggaran, mereka bisa
lebih cepat dan efisien. Kita bisa pastikan makanan yang disajikan benar-benar
bergizi dan layak konsumsi,” katanya.
Di sisi lain, masyarakat dan orang tua siswa menyambut baik
usulan pendirian dapur sekolah. Mereka berharap agar program MBG tidak hanya
menjadi formalitas, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi anak-anak.
Beberapa orang tua mengaku khawatir dengan kualitas makanan yang diterima
anak-anak mereka, terutama setelah mendengar laporan tentang makanan basi.
“Kalau bisa masak di sekolah, kami lebih tenang. Guru bisa
ikut mengawasi, dan anak-anak bisa makan tepat waktu,” ujar salah satu wali
murid di Pontianak.
Pakar pendidikan dan gizi juga menilai bahwa dapur sekolah
dapat menjadi sarana edukasi yang efektif. Selain menyediakan makanan sehat,
dapur sekolah bisa digunakan untuk mengajarkan siswa tentang pentingnya gizi,
kebersihan, dan pola makan sehat. Dengan demikian, program MBG tidak hanya
bersifat konsumtif, tetapi juga mendidik.
Langkah Gubernur Kalbar ini menunjukkan komitmen pemerintah
daerah dalam menjaga kualitas layanan publik, khususnya di sektor pendidikan
dan kesehatan. Di tengah tantangan pelaksanaan program nasional, pendekatan
berbasis lokal seperti dapur sekolah dinilai lebih adaptif dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat.
Ke depan, Pemprov Kalbar berencana untuk mengajukan proposal
resmi kepada pemerintah pusat terkait pendirian dapur sekolah sebagai bagian
dari reformasi pelaksanaan MBG. Jika disetujui, Kalimantan Barat bisa menjadi
provinsi percontohan dalam pengelolaan MBG yang lebih efisien, transparan, dan
berdampak langsung bagi peserta didik.
Dengan berbagai langkah perbaikan yang diusulkan, diharapkan
program Makan Bergizi Gratis benar-benar menjadi instrumen peningkatan kualitas
pendidikan dan kesehatan anak-anak Indonesia, bukan sekadar angka dalam laporan
anggaran. Pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat harus bersinergi untuk
memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya atas makanan sehat dan
pendidikan yang bermutu.
