Di Tengah Keraguan dan Transisi Kekuasaan, Gibran Menegaskan: IKN Akan Tetap Dibangun

Di tengah transisi kekuasaan nasional dan riuhnya spekulasi publik, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka muncul sebagai suara yang menenangkan sekaligus menegaskan arah pembangunan Indonesia ke depan. Dalam kunjungannya ke Mempawah, Kalimantan Barat, Gibran menyampaikan pernyataan yang tegas dan tidak ambigu: pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tetap dilanjutkan dan diselesaikan. Pernyataan ini bukan hanya respons terhadap isu yang beredar, tetapi juga sinyal politik bahwa pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengabaikan warisan strategis dari pemerintahan sebelumnya.

“Saya yakinkan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya,” ujar Gibran dengan nada tegas di hadapan awak media. Kalimat itu menjadi headline di berbagai media nasional, menepis kabar yang sempat beredar bahwa proyek pemindahan ibu kota akan dihentikan atau direvisi secara drastis. Gibran tidak hanya berbicara sebagai wakil presiden, tetapi juga sebagai figur yang memiliki kedekatan emosional dan politik dengan proyek tersebut, mengingat IKN merupakan gagasan besar dari ayahnya, Presiden Joko Widodo.

IKN dirancang sebagai simbol pemerataan pembangunan, menjawab ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukan sekadar relokasi administratif, melainkan transformasi paradigma pembangunan nasional. Namun, sejak pergantian pemerintahan, muncul pertanyaan besar: apakah Prabowo Subianto akan melanjutkan visi tersebut, ataukah akan menggeser prioritas ke arah lain? Di sinilah pernyataan Gibran menjadi penting, karena ia menegaskan bahwa arah pembangunan tetap konsisten, meski wajah pemerintahan berubah.

Sebulan sebelum pernyataan di Mempawah, Gibran telah melakukan kunjungan langsung ke kawasan IKN. Ia meninjau progres pembangunan, berdialog dengan para pekerja, dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Ia menyebut bahwa pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif akan segera dimulai, melengkapi pembangunan istana presiden dan kantor kementerian yang telah lebih dulu dikerjakan. Kunjungan itu bukan hanya inspeksi teknis, tetapi juga bentuk komitmen politik bahwa transisi ibu kota tetap menjadi prioritas nasional.

Di tengah derasnya arus informasi yang sering kali simpang siur, Gibran juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi berita. Ia meminta agar publik menyaring informasi sebelum mempercayainya, dan menyarankan agar masyarakat bertanya kepada tokoh agama atau adat jika ragu terhadap kebenaran suatu kabar. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran pemerintah terhadap potensi disinformasi yang bisa mengganggu stabilitas proyek strategis nasional. Di era digital, narasi palsu bisa menyebar lebih cepat daripada fakta, dan Gibran tampaknya menyadari betul risiko tersebut.

Pemerintah sendiri telah menunjukkan komitmen fiskal terhadap proyek IKN. Dalam konferensi pers RAPBN 2026, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp6,3 triliun untuk pembangunan IKN tahun depan. Anggaran ini mencakup pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas pemerintahan, serta pengembangan kawasan hunian dan komersial. Angka tersebut menunjukkan bahwa proyek ini bukan sekadar wacana, melainkan program nyata yang terus bergerak maju.

Namun, tantangan tetap ada. Proyek IKN bukan hanya soal anggaran dan konstruksi, tetapi juga soal membangun kepercayaan publik. Banyak pihak yang mempertanyakan urgensi dan efektivitas pemindahan ibu kota, terutama di tengah tekanan ekonomi global dan kebutuhan pembangunan di daerah lain. Kritik datang dari berbagai arah: akademisi, aktivis lingkungan, hingga tokoh politik oposisi. Mereka menyoroti potensi kerusakan ekosistem Kalimantan, beban fiskal yang besar, serta risiko kegagalan jika tidak dikelola dengan transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, pendukung proyek IKN melihatnya sebagai lompatan besar menuju Indonesia yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Mereka menilai bahwa Jakarta sudah terlalu padat dan rentan terhadap bencana, sementara Kalimantan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru. Gibran, dalam berbagai kesempatan, menyebut bahwa IKN adalah simbol transformasi. Ia ingin memastikan bahwa Indonesia tidak lagi terjebak dalam pola pembangunan yang terpusat, dan bahwa Kalimantan bisa menjadi pusat baru bagi pemerintahan dan peradaban.

Pernyataan Gibran di Mempawah bukan hanya klarifikasi, tetapi juga deklarasi. Ia ingin publik tahu bahwa proyek IKN bukan proyek masa lalu, melainkan masa depan. Dan di tengah segala keraguan, ia berdiri sebagai juru bicara optimisme bahwa Indonesia mampu membangun ibu kota baru yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Ia juga menyadari bahwa keberhasilan IKN tidak hanya bergantung pada beton dan baja, tetapi juga pada partisipasi dan dukungan masyarakat.

Secara politik, pernyataan Gibran juga memiliki makna strategis. Ia menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan memutus kesinambungan pembangunan, melainkan melanjutkan dan menyempurnakan visi yang telah dirintis. Di tengah dinamika politik yang sering kali penuh tarik ulur, konsistensi arah pembangunan menjadi hal yang krusial. Dan Gibran, dengan gaya komunikasinya yang lugas dan langsung, tampaknya ingin memastikan bahwa publik tidak perlu ragu.

IKN adalah proyek jangka panjang yang akan melampaui masa jabatan presiden dan wakil presiden saat ini. Ia membutuhkan komitmen lintas generasi, lintas partai, dan lintas sektor. Dalam konteks itu, pernyataan Gibran menjadi penting sebagai penanda bahwa tongkat estafet pembangunan telah diterima dan akan dijalankan. Di tengah segala tantangan dan kritik, optimisme tetap menjadi bahan bakar utama. Dan Gibran, dengan segala keterbatasan dan kelebihannya, tampaknya ingin menjadi bagian dari cerita besar itu.