Bayang-Bayang di Jalan Sekabuk: Menelusuri Dugaan Keterlibatan Ria Norsan dalam Korupsi Rp40 Miliar

Di tengah ambisi pembangunan infrastruktur yang digadang-gadang sebagai tonggak kemajuan Kalimantan Barat, terselip sebuah kisah kelam yang kini menjadi sorotan publik. Proyek peningkatan Jalan Sekabuk–Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama–Sei Sederam di Kabupaten Mempawah, dengan nilai anggaran mencapai Rp40 miliar, berubah dari harapan menjadi sumber kecurigaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini, dan nama Gubernur Kalbar, Ria Norsan, mulai disebut-sebut sebagai sosok yang berpotensi terlibat.

Proyek jalan tersebut awalnya dirancang untuk membuka akses wilayah terpencil dan mempercepat konektivitas antar kecamatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan dana besar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dengan harapan dapat meningkatkan mobilitas warga dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, sejak awal pelaksanaan, sejumlah kejanggalan mulai tercium. Laporan dari masyarakat dan hasil audit internal menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis dan hasil pekerjaan di lapangan. Jalan yang seharusnya dibangun dengan kualitas beton kelas satu justru tampak rapuh dan mudah rusak. Beberapa segmen bahkan tidak selesai sesuai jadwal, meski anggaran telah dicairkan sepenuhnya.

KPK mulai turun tangan setelah menerima laporan dari LSM lokal yang menyoroti dugaan mark-up anggaran dan pengaturan tender. Dalam penyelidikan awal, KPK menemukan bukti bahwa proses pengadaan proyek dilakukan secara tidak transparan. Perusahaan yang memenangkan tender diduga memiliki hubungan dekat dengan pejabat di lingkungan Pemprov Kalbar. Pada pertengahan 2025, KPK menetapkan tiga tersangka utama: seorang pejabat Dinas PUPR, direktur perusahaan kontraktor, dan seorang perantara yang diduga berperan dalam mengatur aliran dana. Dalam konferensi pers, juru bicara KPK menyebutkan bahwa nilai kerugian negara diperkirakan mencapai Rp40 miliar, hampir seluruh nilai proyek.

Namun yang paling menggemparkan adalah pernyataan bahwa KPK tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pejabat yang lebih tinggi. Nama Ria Norsan, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Barat, disebut dalam beberapa dokumen penyidikan sebagai pihak yang “mengetahui dan menyetujui” proses pengadaan. Salah satu bukti yang menjadi perhatian penyidik adalah rekaman komunikasi antara pejabat Dinas PUPR dan seseorang yang diduga sebagai ajudan Ria Norsan. Dalam percakapan tersebut, terdapat instruksi untuk “mengamankan proyek Sekabuk” dan memastikan bahwa perusahaan tertentu mendapatkan kontrak. Selain itu, ditemukan pula aliran dana mencurigakan ke rekening pribadi yang terafiliasi dengan tim sukses Ria Norsan. Meski belum ada bukti langsung bahwa dana tersebut diterima oleh sang gubernur, pola transaksi dan waktu pencairan dana menunjukkan adanya korelasi yang signifikan.

KPK juga memeriksa dokumen internal Pemprov yang menunjukkan bahwa revisi anggaran proyek dilakukan atas persetujuan langsung dari gubernur. Revisi tersebut menaikkan nilai proyek sebesar Rp10 miliar tanpa penjelasan teknis yang memadai. Menanggapi isu tersebut, Ria Norsan membantah keras tuduhan keterlibatan dalam korupsi. Dalam pernyataan resmi, ia menyebut bahwa seluruh proses pengadaan telah dilakukan sesuai prosedur dan bahwa dirinya tidak pernah menerima keuntungan pribadi dari proyek tersebut. “Saya menghormati proses hukum dan siap memberikan keterangan jika diminta. Namun saya tegaskan, tuduhan itu tidak berdasar dan mencemarkan nama baik saya sebagai kepala daerah,” ujar Norsan dalam konferensi pers di Pontianak.

Pemerintah Provinsi Kalbar juga mengeluarkan pernyataan bahwa proyek Jalan Sekabuk merupakan bagian dari rencana strategis daerah dan telah melalui evaluasi teknis. Namun, mereka mengakui bahwa ada kekurangan dalam pengawasan lapangan dan berjanji akan memperbaiki sistem pengendalian internal. Kasus ini bukanlah yang pertama di Kalimantan Barat. Dalam satu dekade terakhir, tercatat lebih dari sepuluh kasus korupsi infrastruktur yang melibatkan pejabat daerah. Polanya hampir seragam: pengadaan proyek besar, pemenang tender yang telah “diatur”, dan pencairan dana yang tidak sesuai progres pekerjaan.

Yang membedakan kasus Jalan Sekabuk adalah skala dan posisi pejabat yang diduga terlibat. Jika benar bahwa seorang gubernur ikut bermain dalam pengaturan proyek, maka ini menunjukkan bahwa korupsi telah merasuk hingga ke puncak kekuasaan daerah. Pengamat politik dari Universitas Tanjungpura, Dr. Rinaldi Harahap, menyebut bahwa kasus ini bisa menjadi titik balik bagi penegakan hukum di Kalbar. “Jika KPK berani menyentuh level gubernur, maka akan ada efek jera yang nyata. Tapi jika kasus ini berhenti di level bawah, maka publik akan kehilangan kepercayaan,” ujarnya.

Di lapangan, masyarakat Mempawah merasa kecewa dan marah. Jalan yang seharusnya menjadi akses utama kini rusak dan membahayakan pengguna. Beberapa warga bahkan menggelar aksi protes di depan kantor bupati, menuntut transparansi dan perbaikan segera. Secara politik, kasus ini juga mengguncang stabilitas pemerintahan daerah. Partai tempat Ria Norsan bernaung mulai mendapat tekanan dari internal dan eksternal. Beberapa tokoh partai meminta agar Norsan “cuti sementara” hingga proses hukum selesai.

Di media sosial, tagar #JalanSekabukRusak dan #UsutNorsan menjadi trending, menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi perhatian nasional. Banyak netizen membandingkan kasus ini dengan skandal korupsi di daerah lain, dan menuntut agar KPK bertindak tegas. Kasus Jalan Sekabuk bukan sekadar soal infrastruktur yang gagal. Ia adalah cermin dari bagaimana kekuasaan bisa disalahgunakan, dan bagaimana sistem pengawasan bisa dilemahkan oleh kepentingan politik dan ekonomi.

Publik kini menanti langkah KPK berikutnya. Apakah lembaga antirasuah itu akan berani menyentuh tokoh besar seperti Ria Norsan, ataukah kasus ini akan berakhir seperti banyak kasus lain—dengan hukuman ringan bagi pelaku lapangan, dan impunitas bagi aktor utama. Yang jelas, jalan menuju keadilan jauh lebih penting daripada jalan beton yang dibangun dengan uang rakyat. Dan dalam kasus ini, publik berhak tahu siapa yang benar-benar bertanggung jawab.