Permintaan Perluasan Rumah Pejabat di IKN, DPR Siap Tinjau Langsung ke Lapangan

  

Ilustrasi AI

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali memasuki babak penting dalam proses pengembangannya, kali ini terkait dengan permintaan resmi dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk memperluas fasilitas perumahan jabatan pejabat negara di kawasan tersebut. Permintaan ini bukan sekadar catatan administratif biasa, melainkan bagian dari surat konsultasi perubahan rencana induk pembangunan IKN yang telah dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kini tengah memasuki proses tindak lanjut formal.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks DPR/MPR RI, Kamis, 24 Juli 2025, mengonfirmasi bahwa permintaan tersebut telah diterima dan akan segera dikaji secara menyeluruh oleh lembaga legislatif. “Ada juga permintaan perluasan rumah jabatan dan rumah-rumah yang lain,” ujar Puan saat ditanya mengenai rincian surat konsultasi yang dikirimkan OIKN.

Permintaan ini datang seiring dengan dinamika pembangunan IKN yang terus bergerak cepat, di mana kebutuhan akan hunian layak dan representatif bagi para pejabat yang nantinya akan berkantor dan tinggal di ibu kota baru menjadi semakin krusial. Namun, Puan menegaskan bahwa DPR tidak serta-merta memberikan persetujuan. Sebaliknya, setiap usulan yang melibatkan anggaran negara dan menyangkut fasilitas pejabat akan ditelaah dengan mekanisme yang ketat.

Sebagai bagian dari proses itu, DPR akan menurunkan delegasi yang terdiri dari pimpinan serta anggota Komisi II ke lokasi pembangunan IKN untuk melihat langsung kondisi lapangan. Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah permintaan perluasan rumah jabatan memang sesuai dengan kebutuhan dan standar kelayakan. “Pimpinan DPR dan anggota Komisi II akan melihat langsung ke lapangan, apakah memang layak untuk diperluas atau berapa luas rumah-rumah yang memang dibutuhkan di IKN,” kata Puan.

Dalam konteks ini, Puan menggarisbawahi pentingnya prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan DPR yang berkaitan dengan anggaran negara, apalagi dalam proyek sebesar IKN yang merupakan proyek strategis nasional. Ia menegaskan bahwa setelah kunjungan dan kajian dilakukan, DPR akan memutuskan apakah permintaan tersebut dapat disetujui secara penuh, sebagian, atau perlu ditinjau ulang dengan penyesuaian tertentu. “Setelah itu, kita akan memutuskan apakah akan kami setujui atau tidak, termasuk hal-hal lain yang memang dibutuhkan,” tambahnya.

Permintaan OIKN terkait perluasan rumah pejabat ini merupakan bagian dari isi surat konsultasi perubahan rencana induk IKN yang telah diserahkan kepada DPR dan diumumkan secara resmi dalam Rapat Paripurna Ke-25 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025. Surat itu dibacakan langsung oleh Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, di hadapan para anggota dewan dan publik, yang menjadi titik awal proses evaluasi terhadap arah baru pembangunan IKN.

Menurut Adies, surat bernomor resmi tersebut dikirimkan langsung oleh Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, dan berisi permohonan konsultasi menyangkut sejumlah aspek dalam rencana induk pembangunan IKN, termasuk di dalamnya penyempurnaan fasilitas, penyesuaian desain kawasan, serta pengembangan sarana pendukung seperti hunian, infrastruktur sosial, dan aksesibilitas. Permintaan ini menunjukkan bahwa pihak OIKN tengah berupaya menyesuaikan masterplan IKN dengan dinamika kebutuhan yang berkembang di lapangan.

Sebagai lembaga pengawas yang juga memegang peran penting dalam penganggaran, DPR memandang bahwa perubahan apa pun dalam rencana induk IKN harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan transparansi. DPR tidak mempersoalkan urgensi pembangunan, namun menekankan bahwa semua langkah harus melalui penilaian objektif agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal.

Dalam beberapa bulan terakhir, perhatian terhadap pembangunan IKN memang semakin meningkat, seiring dengan pergeseran fokus pemerintah ke tahap pematangan infrastruktur dasar dan penyediaan fasilitas publik termasuk perumahan dinas. Rumah jabatan bagi pejabat tinggi negara dianggap sebagai kebutuhan penting agar pelaksanaan fungsi pemerintahan di IKN dapat berjalan efektif dan tidak bergantung lagi pada Jakarta.

Namun demikian, masyarakat sipil dan sebagian kalangan pengamat anggaran juga berharap DPR tidak gegabah dalam menyetujui usulan semacam ini. Beberapa pihak mengingatkan agar rumah jabatan yang dibangun tidak terkesan mewah atau berlebihan, dan tetap memperhatikan efisiensi serta prinsip keberlanjutan. Di sinilah peran DPR menjadi krusial, sebagai penyeimbang antara kebutuhan otoritas IKN dan kepentingan publik.

Dalam pernyataan lanjutan, Puan menegaskan bahwa meskipun IKN merupakan proyek nasional yang mendapat prioritas, hal tersebut tidak lantas menjadikan semua permintaan pembangunan disetujui tanpa penilaian. DPR berkomitmen menjaga akuntabilitas penggunaan APBN, terutama pada proyek yang memiliki implikasi besar terhadap struktur pembiayaan jangka panjang negara.

Pembangunan IKN yang telah memasuki fase implementasi lanjutan memang dihadapkan pada tantangan baru, salah satunya adalah kecepatan dalam pengadaan sarana dan prasarana. Rumah jabatan bagi menteri, pejabat tinggi, serta tenaga ahli yang akan bermigrasi ke ibu kota baru menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin kelangsungan operasional pemerintahan. Namun demikian, kecepatan ini tetap harus dibarengi dengan akurasi perencanaan dan kontrol terhadap pengeluaran.

Surat konsultasi dari OIKN yang kini berada di tangan DPR juga menandai bahwa proses pembangunan IKN tidak dilakukan secara sepihak, tetapi terus melibatkan dialog antarlembaga. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proyek besar ini berjalan secara inklusif dan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Setiap permintaan, termasuk perluasan rumah jabatan, adalah bagian dari dinamika pembangunan yang wajar—namun tetap harus disikapi dengan kontrol publik yang kuat.

Dengan rencana kunjungan lapangan oleh Komisi II DPR, masyarakat kini menanti laporan dan hasil evaluasi konkret atas kondisi rumah jabatan di IKN. Apakah bangunan yang ada saat ini memang kekurangan kapasitas? Apakah perluasan itu benar-benar dibutuhkan atau hanya sebagai penyesuaian estetika dan kenyamanan? Semua itu kini menjadi bagian dari pekerjaan rumah DPR untuk dijawab secara objektif.

Pada akhirnya, permintaan perluasan rumah jabatan di IKN bukan hanya soal menambah bangunan. Ia adalah bagian dari proses perencanaan kota pemerintahan masa depan. Dan seperti yang telah ditegaskan berkali-kali oleh DPR, semua proses pembangunan—tak terkecuali fasilitas pejabat—harus melewati jalur yang benar: transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan nasional, bukan hanya pada kenyamanan segelintir elite.