Pastikan Kredit UMKM Tepat Sasaran, Bank Kalbar dan DJPb Perkuat Sinergi Lewat Monev KUR

  

Upaya memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali ditegaskan melalui sinergi strategis antara Bank Kalimantan Barat (Bank Kalbar) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat. Pada Selasa, 1 Juli 2025, kedua lembaga ini menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Bertempat di Aula Lantai 5 Kantor Pusat Bank Kalbar, kegiatan ini menjadi simbol konkret dari kolaborasi lintas sektor dalam memastikan KUR benar-benar sampai ke tangan pelaku usaha yang membutuhkan, bukan sekadar angka dalam laporan.

Acara tersebut dibuka oleh dua perwakilan utama dari masing-masing lembaga: Kepala Divisi Kredit Bank Kalbar, Nur Fahruzi, dan Kepala Seksi PPA II A Kanwil DJPb Kalbar, Gunawan Setiono. Dalam sambutannya, Nur Fahruzi menekankan bahwa keberhasilan program KUR sangat bergantung pada ketepatan penyaluran, transparansi pelaksanaan, serta komitmen semua pihak dalam mendukung pertumbuhan UMKM. “Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kami bersama DJPb untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana KUR disalurkan secara tepat sasaran, akuntabel, dan bermanfaat langsung bagi UMKM di Kalimantan Barat,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Gunawan Setiono yang mewakili Kanwil DJPb Kalbar. Ia menekankan bahwa monitoring semacam ini penting sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban negara terhadap program subsidi bunga yang diberikan kepada pelaku UMKM. “Melalui kegiatan ini, kami dapat memperoleh gambaran nyata mengenai efektivitas program KUR dan menilai dukungan pemerintah daerah serta lembaga keuangan dalam pengembangan UMKM,” jelas Gunawan.

Kegiatan Monev ini bukan sekadar forum formal. Tim monitoring terjun langsung menyasar beberapa pelaku usaha penerima KUR secara acak, yang bergerak di sektor-sektor strategis seperti perdagangan ikan arwana, budidaya ikan air tawar, pertanian hortikultura, peternakan sapi dan kambing, hingga perkebunan kelapa sawit skala kecil. Dari hasil pemantauan tersebut, tergambar dengan jelas bahwa sektor UMKM di Kalimantan Barat memiliki ragam potensi yang sangat besar untuk dikembangkan—asal didukung dengan akses pembiayaan yang tepat, pendampingan usaha, serta kebijakan yang berpihak.

Data yang dipaparkan dalam kegiatan ini memperlihatkan capaian positif. Hingga 31 Mei 2025, Bank Kalbar telah berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp 2,73 triliun kepada 21.226 debitur di seluruh Kalimantan Barat. Capaian ini mayoritas terserap pada segmen KUR Mikro dan KUR Kecil, yang menjadi tulang punggung UMKM di daerah-daerah pedesaan maupun kawasan semi-perkotaan. Angka ini bukan hanya statistik, tapi mencerminkan puluhan ribu kisah perjuangan pelaku usaha lokal dalam mengembangkan ekonomi keluarga dan membuka lapangan kerja baru di sekitarnya.

Kegiatan Monev ini juga menjadi bagian dari implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.2.4/5743/SJ yang menyerukan agar pemerintah daerah turut aktif dalam percepatan penyaluran KUR. Salah satu strategi yang didorong adalah optimalisasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), sebuah sistem digital terintegrasi yang membantu mencocokkan data pelaku usaha dengan lembaga keuangan penyedia KUR. Lewat SIKP, pengawasan dan pelaporan penyaluran KUR menjadi lebih transparan dan real-time, serta mencegah tumpang tindih data.

Penting dicatat bahwa pelaksanaan KUR bukan hanya tanggung jawab lembaga keuangan, melainkan juga memerlukan sinergi dari banyak pihak—pemerintah daerah, pelaku usaha, penyuluh lapangan, hingga tokoh masyarakat setempat. Tanpa dukungan menyeluruh, program KUR hanya akan menjadi angka yang sulit diukur dampaknya. Oleh karena itu, kegiatan Monev ini menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan program tidak hanya dinilai dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut berdampak pada peningkatan daya saing dan produktivitas usaha.

Bank Kalbar sebagai salah satu bank pembangunan daerah yang diberi mandat menyalurkan KUR di wilayah Kalimantan Barat terus memperkuat kualitas layanan dan strategi penyaluran kredit. Tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari aspek pemberdayaan pelaku UMKM. Lewat pelatihan, pendampingan, dan kunjungan lapangan secara rutin, Bank Kalbar ingin menjadikan setiap debitur KUR bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga mitra pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Selain itu, dalam kegiatan Monev ini, DJPb Kalbar juga menyampaikan sejumlah rekomendasi peningkatan mutu implementasi program KUR. Di antaranya adalah pentingnya meningkatkan literasi keuangan pelaku usaha, memperkuat mekanisme pengawasan internal, dan memperluas cakupan penyaluran KUR ke sektor-sektor potensial yang masih minim akses pembiayaan. Salah satu sektor yang dinilai masih terbuka lebar namun belum tergarap optimal adalah sektor industri pengolahan rumah tangga, jasa kreatif digital, serta pengembangan agrowisata berbasis komunitas.

Pihak DJPb juga menegaskan bahwa mereka akan terus berkoordinasi dengan Bank Kalbar untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan evaluasi semacam ini. “Kami ingin kegiatan ini tidak hanya menjadi seremonial, tapi menjadi forum evaluatif yang jujur, terbuka, dan berdampak nyata,” ungkap Gunawan. Ia juga menyampaikan harapannya agar Monev bisa diperluas hingga mencakup kabupaten-kabupaten lainnya di Kalimantan Barat.

Menutup kegiatan Monev, para peserta sepakat bahwa kerja sama lintas lembaga seperti ini harus dijadikan model dalam pengawasan program pemerintah lainnya. Terutama di masa pemulihan ekonomi pasca-pandemi, peran UMKM sebagai motor ekonomi rakyat semakin vital. Oleh karena itu, program seperti KUR harus dikelola dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis data lapangan.

Melalui kegiatan ini, Bank Kalbar dan DJPb Kalbar sekali lagi menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjadi penyalur dana, tetapi juga mitra strategis dalam pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Jika pola pengawasan dan evaluasi seperti ini terus dijaga, maka bukan tidak mungkin Kalimantan Barat akan menjadi contoh sukses bagaimana pembiayaan berbasis rakyat bisa menjadi pilar utama pembangunan ekonomi lokal.

Dengan semangat kolaborasi dan integritas, penyaluran KUR di Kalbar kini tak hanya mengejar angka realisasi, tetapi mengejar makna kebermanfaatan yang sesungguhnya: UMKM tumbuh, ekonomi daerah menguat, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.