PONTIANAK — Kalimantan Barat sedang bersiap memasuki era
pembangunan baru yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan terarah. Dalam langkah
strategis yang dirancang untuk lima tahun ke depan, Pemerintah Provinsi Kalbar
telah menetapkan tujuh tujuan utama pembangunan yang akan menjadi kompas bagi
seluruh perangkat daerah dalam menjalankan kebijakan dan program kerja mulai
2025 hingga 2029. Langkah ini resmi dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda)
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Barat
Tahun 2025–2029, yang telah disahkan DPRD Provinsi Kalbar melalui pembahasan
panjang dan kolaboratif.
Dalam keterangannya di Pontianak pada Selasa, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa RPJMD baru ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan manifestasi nyata dari visi dan komitmen daerah untuk mewujudkan Kalimantan Barat yang adil, religius, demokratis, sejahtera, dan berwawasan lingkungan. “Tujuh tujuan pembangunan ini akan menjadi fondasi kuat dalam mengarahkan semua program strategis dan kegiatan setiap perangkat daerah. Semua harus bergerak serentak dalam kerangka yang sama,” ujarnya.
Ketujuh tujuan pembangunan tersebut disusun secara sistematis, berdasarkan evaluasi terhadap capaian pembangunan periode sebelumnya serta proyeksi kebutuhan masa depan. Mereka dirancang untuk menjawab tantangan multidimensi yang dihadapi Kalbar—baik dari segi pemerataan pembangunan, kualitas hidup, kelestarian lingkungan, hingga penguatan ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Berikut ini adalah tujuh tujuan strategis yang dimaksud:
- Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas infrastruktur yang adil dan berkelanjutan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kalbar yang unggul dan berdaya saing.
- Meningkatkan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan yang inklusif dan berkelanjutan.
- Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan bersih.
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
- Menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan.
- Mewujudkan Kalimantan Barat yang aman dan kondusif.
Menurut Ria Norsan, fokus utama dari strategi pembangunan
ini adalah peningkatan kualitas SDM yang akan menjadi kunci utama dalam
menghadapi era transformasi digital, ekonomi hijau, dan integrasi regional.
Dalam konteks ini, pemerintah merancang pembangunan Kampus Raya—sebuah kawasan
pendidikan tinggi terintegrasi yang akan menjadi pusat pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi di Kalimantan Barat.
“Peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing tidak akan tercapai hanya melalui retorika. Kita butuh ekosistem pendidikan yang terintegrasi, infrastruktur pendukung yang memadai, dan keterlibatan semua sektor,” tegasnya.
RPJMD 2025–2029: Jalan Menuju Kalbar yang Lebih Merata
RPJMD 2025–2029 hadir dengan semangat untuk mengoreksi ketimpangan, mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, dan memastikan bahwa tidak ada satu daerah pun di Kalbar yang tertinggal. Dalam perencanaan tersebut, pembangunan infrastruktur bukan hanya berfokus pada wilayah perkotaan, tetapi juga menyentuh kawasan-kawasan pinggiran, perbatasan, serta wilayah-wilayah terpencil yang selama ini kurang mendapat perhatian optimal.
“Pemerataan pembangunan itu tidak hanya soal membangun jalan atau jembatan. Tapi juga bagaimana kita memastikan masyarakat di daerah terpencil punya akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya,” katanya.
Dengan pendekatan pembangunan yang berbasis pada potensi lokal, Kalbar ingin memaksimalkan kekayaan sumber dayanya secara inklusif. Potensi sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, dan pariwisata menjadi tulang punggung strategi penguatan ekonomi daerah. Namun, yang membedakan kali ini adalah tekad untuk membangunnya secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Lingkungan dan Tata Kelola: Pilar Pendukung Transformasi
Salah satu hal yang menjadi perhatian serius dalam RPJMD terbaru ini adalah soal kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Kalbar menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa mengorbankan alam. Oleh karena itu, penguatan instrumen perlindungan lingkungan, konservasi, serta tata kelola sumber daya akan diperkuat melalui program-program yang spesifik dan terukur.
“Lingkungan kita adalah aset masa depan. Kita ingin Kalbar tetap hijau, tetapi juga maju. Maka, pendekatannya harus seimbang antara pembangunan dan pelestarian,” ujar Ria Norsan.
Tak hanya itu, tata kelola pemerintahan yang baik juga mendapat tempat istimewa dalam RPJMD ini. Pemerintah berkomitmen mendorong reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, serta transformasi digital pelayanan publik. Pemerintahan yang efektif dan bersih akan menjadi motor utama keberhasilan pelaksanaan ketujuh tujuan strategis tersebut.
Penyusunan Renstra dan Integrasi ke RKPD
Usai pengesahan Perda RPJMD, Ria Norsan segera mengimbau seluruh perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) masing-masing. Renstra inilah yang akan menjadi pedoman operasional dalam penyusunan program kerja dan penganggaran tiap dinas atau badan.
“Renstra menjadi dasar kita untuk menyusun RKPD tahunan, kemudian diturunkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hingga akhirnya menjadi RAPBD. Jadi ini adalah dokumen yang sangat penting dan harus dipahami dengan serius oleh semua pihak,” katanya.
Dalam implementasinya, sinergi antar perangkat daerah sangat ditekankan. Tidak boleh ada tumpang tindih kebijakan, fragmentasi program, atau ego sektoral yang justru menghambat realisasi tujuan strategis. Koordinasi dan integrasi antarsektor akan menjadi kunci utama keberhasilan RPJMD ini.
Peran DPRD dan Apresiasi untuk Semua Pihak
Tak lupa, Gubernur Kalbar menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kalbar, khususnya Panitia Khusus (Pansus) RPJMD dan para anggota dewan yang terlibat aktif dalam penyusunan dokumen ini. Menurutnya, dukungan legislatif sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program, khususnya dalam aspek penganggaran dan pengawasan.
“Terima kasih saya sampaikan kepada Pansus dan seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras dan meluangkan waktu untuk menyempurnakan dokumen RPJMD ini. Ini adalah hasil kerja bersama yang patut kita banggakan,” ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi Bappeda sebagai tim teknis yang merumuskan dokumen ini, serta seluruh pemangku kepentingan dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan organisasi masyarakat sipil yang telah memberikan masukan selama proses perencanaan.
Harapan dan Komitmen Menuju 2029
Menutup pernyataannya, Ria Norsan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pelaksanaan RPJMD ini. Ia menyebutkan bahwa suksesnya rencana pembangunan lima tahun ke depan sangat bergantung pada keterlibatan aktif semua pihak, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa.
“RPJMD ini adalah milik kita bersama. Ini bukan sekadar rencana pemerintah, tetapi rencana masa depan untuk seluruh warga Kalimantan Barat. Kita semua punya peran untuk mewujudkannya,” tegasnya.
Dengan arah kebijakan yang jelas, tujuan yang terukur, dan tekad kolektif yang kuat, Kalimantan Barat menatap masa depan dengan penuh harapan. Melalui tujuh tujuan strategis ini, provinsi yang kaya akan budaya, sumber daya alam, dan semangat kebersamaan ini bersiap menjadi salah satu daerah terdepan dalam pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
