Aset Tetap Otorita IKN Tembus Rp1,4 Triliun hingga 2024, Realisasi Anggaran Capai 93 Persen: Fondasi Finansial Nusantara Makin Kokoh

  

Ilustrasi AI

Di tengah laju pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terus dipacu di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Otorita IKN tak hanya menggenjot proyek fisik, tapi juga memperkuat fondasi finansial dan administratif. Salah satu indikator kinerja yang kini mendapat sorotan adalah posisi aset tetap yang tercatat hingga akhir tahun 2024, di mana nilainya mencapai Rp 1,4 triliun. Angka ini menegaskan bahwa Otorita IKN bukan lagi sekadar lembaga perencana, melainkan telah menjadi entitas administratif yang memiliki kapasitas riil dalam pengelolaan aset negara.

"Hingga 31 Desember 2024 tercatat aset tetap Otorita IKN sebesar Rp1,4 triliun," ungkap Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, saat ditemui di kawasan pusat pemerintahan baru Indonesia di Sepaku. Pernyataan tersebut menjadi penting, karena memperlihatkan betapa signifikan pergerakan investasi dan pembentukan aset di wilayah calon ibu kota ini hanya dalam waktu singkat.

Rincian dari total aset tetap tersebut menunjukkan bahwa mayoritas berasal dari penguasaan lahan strategis, yakni tanah seluas 2,22 juta meter persegi. Tanah ini tersebar di berbagai zona pembangunan inti IKN dan menjadi kunci utama untuk pelaksanaan pembangunan fisik tahap-tahap berikutnya. Selain itu, aset tetap lainnya terdiri dari gedung dan bangunan yang sebagian besar merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, serta perangkat keras berupa peralatan dan mesin, hingga komponen lainnya yang mendukung operasional Otorita IKN secara menyeluruh.

Namun pengelolaan aset bukan satu-satunya pencapaian yang ditorehkan. Sepanjang tahun anggaran 2024, Otorita IKN juga memegang kendali atas anggaran sebesar Rp 672,11 miliar, yang dialokasikan untuk program-program prioritas nasional. Fokus utama anggaran ini adalah memperkuat sektor strategis yang berdampak langsung pada pembangunan manusia dan kelembagaan. Seperti yang dijelaskan Basuki, anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung agenda nasional seperti pembangunan dari desa sebagai basis pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi serta narkoba.

Kinerja Otorita IKN dalam mengeksekusi anggaran ini pun terbilang impresif. Hingga tutup tahun 2024, realisasi pelaksanaan program mencapai angka sempurna 100 persen, sementara serapan anggaran tercatat sebesar 93,17 persen atau setara dengan Rp 626,24 miliar. “Program kerja sampai 31 Desember 2024 capai 100 persen, progres penyerapan anggaran kisaran 93,17 persen atau sekitar Rp626,24 miliar,” tegas Basuki, sembari menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh jajaran Otorita IKN.

Angka-angka ini penting untuk dicermati, karena menunjukkan bahwa Otorita IKN tak hanya aktif di tataran wacana atau perencanaan, melainkan juga piawai dalam pengelolaan anggaran dan aset, dua aspek yang kerap menjadi batu sandungan dalam proyek-proyek skala besar di tanah air. Bahkan, keberhasilan ini menjadi indikator kepercayaan publik dan lembaga negara lain terhadap kapasitas OIKN sebagai pelaksana utama pembangunan ibu kota masa depan.

Di sisi lain, proyeksi keuangan IKN juga telah mendapatkan kejelasan jangka panjang. Kepala negara, Presiden Prabowo Subianto, telah menyetujui total kebutuhan anggaran pembangunan IKN hingga 2028 sebesar Rp 48,8 triliun. Keputusan tersebut menjadi titik terang yang sangat dinantikan oleh banyak pihak, karena dengan adanya dukungan fiskal yang terstruktur, pembangunan IKN tidak lagi berisiko terhambat oleh ketidakpastian pendanaan.

Anggaran jumbo tersebut akan dikucurkan secara bertahap, menyesuaikan dengan fase pembangunan. Fase kedua, yang tengah berlangsung dan diproyeksikan tuntas pada 2028, difokuskan pada penyelesaian gedung-gedung lembaga tinggi negara seperti legislatif dan yudikatif, hunian ASN, serta infrastruktur dasar dan ekosistem layanan publik. Dengan sudah adanya penguasaan aset tetap senilai Rp 1,4 triliun, fondasi fiskal dan legal bagi pelaksanaan proyek-proyek tersebut kini berada di posisi yang jauh lebih stabil dan siap eksekusi.

Tak hanya untuk pembangunan fisik, keberadaan aset tetap ini juga menjadi modal penting dalam membangun tata kelola modern yang berbasis aset negara. Misalnya, kepemilikan tanah yang sudah tercatat resmi akan menjadi dasar dalam perencanaan zonasi, pemberian hak bangun kepada investor swasta, hingga pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selain itu, aset-aset ini juga akan dicatat dalam neraca negara sebagai bentuk tanggung jawab fiskal dan akuntabilitas publik, menjadikan IKN bukan hanya proyek pembangunan, tapi juga proyek institusionalisasi tata kelola pemerintahan yang baru.

Penting pula dicatat bahwa seluruh proses pencatatan dan pelaporan aset serta anggaran ini dilakukan dalam mekanisme audit yang ketat. Otorita IKN bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa semua transaksi, pengadaan, dan pembangunan yang terkait aset tetap serta belanja modal dilakukan sesuai regulasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Secara lebih luas, angka Rp 1,4 triliun sebagai nilai aset tetap memang masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan total kebutuhan pembangunan IKN secara keseluruhan. Namun di tahap awal ini, angka tersebut adalah sinyal penting bahwa Otorita IKN telah membangun landasan administratif dan legal yang kuat. Ini ibarat pondasi yang kokoh sebelum bangunan megah berdiri: tanpa pondasi ini, seluruh proyek berisiko ambruk atau berbelit di kemudian hari.

Dengan capaian ini, Otorita IKN ingin menunjukkan kepada publik bahwa pembangunan IKN bukan sekadar proyek prestisius, melainkan sebuah proses transformatif yang dijalankan dengan cermat dan transparan. Baik dari segi penguasaan aset, penyerapan anggaran, maupun realisasi program, OIKN ingin menegaskan bahwa pembangunan kota masa depan ini dirancang dengan keseriusan penuh, bukan sekadar mengejar tenggat waktu.

Tahun 2025 dan seterusnya akan menjadi ujian yang lebih kompleks bagi Otorita IKN. Apalagi dengan tambahan anggaran yang jauh lebih besar, tekanan publik yang tinggi, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang tak kalah besar. Namun dengan fondasi aset dan manajemen anggaran yang sudah mulai terbentuk dengan baik, harapan besar itu kini terasa lebih realistis. Kota bernama Nusantara memang belum selesai dibangun, tapi modal dasarnya telah terbentuk dan terus bertumbuh kokoh.