Prabowo Luncurkan Proyek Raksasa Tanggul Laut 500 KM: Mimpi Tiga Dekade yang Akhirnya Dibangkitkan

  

Di tengah ketidakpastian kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) warisan Presiden Joko Widodo, arah prioritas pembangunan nasional kini tampaknya mulai berpindah haluan. Presiden Prabowo Subianto, yang resmi menjabat tahun ini, mengejutkan publik dengan komitmen barunya: membangun tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) sepanjang 500 kilometer di pesisir utara Pulau Jawa. Proyek ini, yang disebut-sebut sebagai salah satu mega proyek paling vital dalam sejarah modern Indonesia, diprediksi akan menelan biaya sekitar Rp1.300 triliun dan memakan waktu pengerjaan hingga dua dekade.

Sementara proyek IKN di Kalimantan Timur berjalan terseok karena keterbatasan anggaran dan investor yang belum optimal, Prabowo tampaknya mengalihkan fokus pembangunannya ke sektor infrastruktur penahan bencana yang strategis. Proyek tanggul laut ini telah menjadi topik hangat, bukan hanya karena besarnya skala dan nilai investasi, tetapi juga karena urgensinya dalam menghadapi ancaman krisis ekologis yang nyata—banjir rob dan kenaikan permukaan laut.

Dalam pidatonya yang menggugah saat menutup International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Kamis (12/6/2025), Prabowo menyatakan dengan tegas bahwa era penundaan telah berakhir.

“Ini proyek yang sudah direncanakan sejak 1995 oleh Bappenas. Bayangkan, tiga puluh tahun lalu. Tapi sekarang, tidak ada lagi penundaan. Kita akan kerjakan segera,” ujarnya lantang, disambut tepuk tangan hadirin yang mayoritas pelaku industri konstruksi dan perencanaan wilayah.

Proyek ini tidak datang tanpa alasan kuat. Ancaman banjir rob yang makin sering menghantam wilayah pesisir utara Jawa, mulai dari Jakarta, Semarang, Pekalongan, hingga Brebes, telah mengganggu kehidupan ratusan ribu warga. Tanpa perlindungan infrastruktur skala besar, ancaman ini bisa berubah menjadi bencana nasional. “Semarang, Pekalongan, Brebes itu air sudah mengancam kehidupan rakyat kita, harus segera," tegas Prabowo.

Giant Sea Wall ini akan membentang dari wilayah Banten hingga Gresik, melintasi kawasan padat penduduk dan industri utama di sepanjang Pantura. Estimasi biaya mencapai 80 miliar dolar AS, setara dengan sekitar Rp1.300 triliun. Proyek ini diproyeksikan rampung dalam 15 hingga 20 tahun ke depan, menjadikannya proyek jangka panjang dengan dampak multidimensi.

Bukan sekadar tembok beton penghalang laut, tanggul raksasa ini juga akan menjadi fondasi bagi kawasan baru yang bisa menampung zona industri, pelabuhan, permukiman, hingga kawasan hijau. Konsepnya mirip dengan proyek tanggul laut di Belanda dan Korea Selatan, dengan integrasi ekologi dan ekonomi yang seimbang. Hal ini membuat Giant Sea Wall tak hanya sebagai infrastruktur defensif, tapi juga katalis pembangunan wilayah pesisir.

Berbeda dari pendekatan tradisional, Prabowo menegaskan bahwa proyek ini tidak akan bergantung pada investor asing. Meski menyambut partisipasi dari negara-negara sahabat seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Eropa, dan Timur Tengah, pemerintah tidak akan pasif menunggu.

“Kita tidak akan tunggu. Kita akan gunakan kekuatan kita sendiri,” ujar Prabowo dengan nada tegas, mempertegas semangat kemandirian ekonomi yang ia dorong sejak kampanye.

Namun begitu, skema pembiayaan tetap terbuka lebar untuk kerja sama. Sebagai contoh, Prabowo telah menggandeng Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk turut berpartisipasi dalam proyek ini. Ia menyebutkan bahwa untuk pembangunan segmen tanggul di kawasan Jakarta, pembiayaan bisa dibagi dua antara pusat dan provinsi.

"Kalau 8 miliar dolar dikerjakan selama delapan tahun, berarti 1 miliar dolar per tahun. Setengah dari DKI, setengah dari pemerintah pusat. Karena ini untuk DKI sebenarnya,” paparnya, memberikan ilustrasi konkret bagaimana proyek ini bisa dikerjakan secara bertahap dan terstruktur.

Untuk memastikan kelangsungan proyek yang amat ambisius ini, Prabowo telah menginstruksikan pembentukan lembaga khusus bernama Badan Otorita Tanggul Laut Pantura Jawa (BOTLPJ). Badan ini akan mengkoordinasikan seluruh perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta sinkronisasi dengan berbagai daerah dan kementerian.

“Saya akan bentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantura Jawa. Kita cari singkatan yang enak. Ini vital dan kita akan mulai sekarang,” ucapnya sambil berkelakar soal kebiasaan masyarakat Indonesia yang gemar membuat singkatan unik.

Prabowo juga telah memerintahkan timnya untuk segera melakukan roadshow keliling—baik dalam negeri maupun luar negeri—untuk menyosialisasikan proyek ini sekaligus menjajaki potensi kolaborasi teknologi dan pendanaan. Meski menegaskan komitmen untuk menggunakan dana sendiri, Prabowo tetap membuka peluang bagi partisipasi global yang bersifat teknis dan inovatif.

Langkah ini menandai arah baru dalam prioritas pembangunan nasional. Di saat proyek IKN masih bergelut dengan realisasi fisik dan kekurangan dukungan dana, proyek tanggul laut raksasa justru melenggang dengan narasi yang lebih konkret dan urgensi yang tidak bisa ditunda. Pemerintah Prabowo tampaknya lebih condong membangun infrastruktur yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat: perlindungan wilayah, ketahanan pangan, dan efisiensi ekonomi.

Jika melihat anggaran yang disusun oleh pemerintahan Prabowo, jelas bahwa pendekatan pembangunan kali ini lebih terdistribusi pada program-program yang bersifat langsung menyentuh masyarakat. Dari program makan bergizi gratis (MBG) dengan alokasi Rp121 triliun, hingga pengadaan 3 juta unit rumah lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp41,88 triliun, tampak bahwa arah pembangunan lebih pragmatis.

Ada pula program Koperasi Desa Merah Putih dengan anggaran fantastis Rp200 triliun, Sekolah Rakyat sebesar Rp11,6 triliun, dan Sekolah Unggul Garuda Rp2 triliun. Tak ketinggalan, pembangunan lumbung pangan dengan total anggaran Rp23,16 triliun. Semuanya mengisyaratkan strategi pembangunan yang lebih bersifat desentralistik dan berorientasi langsung pada peningkatan kualitas hidup warga.

Namun, di tengah semua proyek prioritas baru tersebut, nasib IKN menjadi pertanyaan yang terus mengemuka. Dengan alokasi APBN untuk IKN periode 2025–2029 yang hanya sebesar Rp48,8 triliun—jauh dari kebutuhan riil—serta belum adanya langkah konkret dari Prabowo untuk meresmikan Istana Garuda atau kantor Kemenko yang sudah hampir rampung, publik mulai berspekulasi bahwa prioritas nasional telah bergeser.

IKN, yang dulu dielu-elukan sebagai simbol masa depan Indonesia, kini tampak seperti proyek transisi yang belum tentu dilanjutkan secara penuh oleh pemerintahan baru. Isu kekurangan investor, keterbatasan dana daerah, dan belum adanya langkah afirmatif dari Presiden Prabowo semakin memperkuat anggapan bahwa proyek ini mungkin tak lagi berada di garis depan agenda pembangunan nasional.

Sebaliknya, proyek tanggul laut raksasa tampak lebih menjanjikan dari sisi visibilitas, urgensi, dan kontinuitas. Ancaman banjir dan naiknya muka laut adalah kenyataan hari ini, bukan masa depan. Dan dengan basis konstituen yang kuat di wilayah Jawa, proyek ini tampaknya akan menjadi warisan besar Presiden Prabowo yang akan dikenang dalam sejarah modern Indonesia.