Otorita IKN Ambil Alih Kendali Pembangunan Fisik, Tancap Gas Bangun Infrastruktur Nusantara

  

Setelah sekian lama menjadi domain kementerian teknis, pembangunan fisik di Ibu Kota Nusantara (IKN) kini memasuki babak baru. Untuk pertama kalinya, Otorita IKN tak lagi sekadar regulator, tapi juga turun langsung sebagai pelaksana proyek infrastruktur. Sebuah langkah besar yang sekaligus menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan pembangunan kota masa depan Indonesia.

Penandatanganan kontrak tujuh paket pekerjaan infrastruktur yang dilakukan Rabu, 11 Juni 2025, menjadi momen penting yang menandai peran baru Otorita. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pihaknya kini memulai pembangunan fisik secara mandiri melalui proses tender terbuka dan seleksi ketat. Dengan kata lain, inilah saatnya OIKN menunjukkan taji sebagai motor utama pembangunan IKN, bukan hanya koordinator.

 

Era Baru Pembangunan Mandiri

“Kami tidak lagi bergantung pada kementerian. Penandatanganan kontrak hari ini menjadi tonggak sejarah bagi Otorita. Pembangunan fisik kini kami laksanakan sendiri,” ujar Basuki dengan nada optimistis, Kamis, sehari setelah kontrak ditandatangani.

Langkah ini sekaligus menandai perubahan paradigma. Jika sebelumnya proyek-proyek pembangunan fisik di IKN dijalankan oleh instansi seperti Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian ESDM, maka kini Otorita IKN mengambil alih kemudi.

Adapun tujuh paket pekerjaan fisik yang ditandatangani mencakup peningkatan infrastruktur jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dengan total panjang 12,2 kilometer dan nilai kontrak mencapai Rp3,04 triliun. Di samping itu, dua paket pengawasan senilai Rp24,5 miliar juga ikut diteken.

Basuki menegaskan bahwa seluruh proyek ini merupakan kontrak single-year alias satu tahun anggaran, dengan target penyelesaian dalam 232 hari kerja. Artinya, seluruh pekerjaan tersebut ditarget rampung sebelum akhir tahun 2025.

“Tidak ada alasan untuk menunda. Kita sudah pernah bekerja dengan sistem tiga shift sehari, dan semangat itu harus kita hidupkan lagi. Waktu kita terbatas,” tegas Basuki.

 

Seiring Langkah Investasi Swasta

Tak hanya proyek jalan, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis H. Sumadilaga, turut mengungkapkan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari Batch 1 dalam rencana kerja anggaran 2025. Targetnya jelas: seluruh pekerjaan selesai pada bulan Desember 2025, demi mengimbangi laju masuknya investasi swasta yang semakin deras ke kawasan IKN.

“Investasi swasta butuh kepastian infrastruktur dasar. Maka proyek jalan ini menjadi prioritas utama untuk membuka akses dan mendukung aktivitas konstruksi sektor lainnya,” ujar Danis.

Danis juga menambahkan, selain jalan, OIKN bersiap memulai pembangunan sejumlah bangunan monumental lain. Di antaranya adalah kompleks Gedung DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Mahkamah Agung (MA). Ketiga institusi ini akan mulai dibangun tahun ini dan ditargetkan rampung pada 2027.

Dengan begitu, seluruh ekosistem pemerintahan—baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif—diharapkan sudah bisa beroperasi penuh di IKN paling lambat pada 2028.

 

Simbol Reformasi dan Motor Ekonomi Baru

Lebih dari sekadar pembangunan fisik, Basuki menekankan bahwa kehadiran IKN harus dimaknai sebagai sebuah transformasi struktural. Ini adalah simbol dari reformasi kelembagaan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia.

“Pembangunan IKN bukan hanya soal jalan, gedung, atau infrastruktur. Ini tentang membangun kota yang akan menjadi pusat administrasi negara. Kita menciptakan tatanan baru pemerintahan yang lebih efektif, modern, dan berkelanjutan,” ujarnya penuh semangat.

Basuki juga menekankan bahwa OIKN akan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik: transparan, inovatif, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama untuk menjadikan IKN tidak hanya layak huni, tetapi juga layak dipercaya oleh publik dan investor.

 

Kota Pemerintahan Modern dengan Akselerasi Super Cepat

Dengan semakin banyaknya proyek yang masuk tahap eksekusi, IKN kini memasuki era percepatan pembangunan. Semua pihak didorong untuk bergerak cepat dan tepat. Pemerintah pusat telah menetapkan bahwa pada 17 Agustus 2024, sebagian kegiatan pemerintahan sudah mulai beroperasi di IKN. Itu berarti, waktu yang tersisa tidak banyak.

Namun Basuki optimistis. Dengan dukungan lintas sektor dan koordinasi yang solid, seluruh target ambisius ini bisa dicapai.

“Kita bukan membangun kota biasa. Ini ibu kota negara. Dan kita punya tanggung jawab untuk mewujudkannya dalam dua tahun ke depan. Semua pihak harus bersinergi, bekerja cepat, dan menjaga kualitas,” tandasnya.

 

Menjadi Pusat Magnet Baru bagi Indonesia

Kehadiran OIKN sebagai pelaksana proyek infrastruktur juga membuka peluang baru. Dengan otonomi lebih luas dan kemampuan untuk mengelola proyek secara langsung, Otorita dapat lebih lincah dalam merespons kebutuhan di lapangan dan menyesuaikan dengan dinamika investasi yang terus berkembang.

Tak hanya itu, hal ini juga mempercepat proses peralihan fungsi IKN dari sekadar proyek pembangunan menjadi sebuah pusat magnet baru Indonesia—baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, maupun inovasi.

“Kita ingin IKN menjadi wajah baru Indonesia. Kota yang mencerminkan efisiensi birokrasi, ketahanan lingkungan, dan kecanggihan teknologi. Inilah ibu kota masa depan yang kita impikan bersama,” tutup Basuki.

Dengan dimulainya pembangunan secara mandiri oleh OIKN, Ibu Kota Nusantara tak lagi sekadar gagasan besar di atas kertas. Ia kini menjelma sebagai proyek nyata yang terus bergerak maju, dengan mesin pembangunan yang berputar makin kencang. Dan dari pusat hutan Kalimantan, lahirlah harapan baru untuk Indonesia.