Aksi Protes Masyarakat Dayak: Tuntut Kembalikan Salam Falsafah di Pintu Masuk IKN

Ilustrasi AI

Pontianak – Sejumlah elemen masyarakat Dayak menggelar aksi deklarasi “Pakomoan Dayak Menggugat” di Rumah Betang Sutoyo, Pontianak, pada Kamis, 26 Februari 2026. Aksi ini menjadi respons atas penghapusan salam falsafah Dayak yang selama ini terpasang di pintu masuk kawasan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Peserta aksi menilai langkah tersebut mengabaikan identitas budaya masyarakat adat, yang seharusnya menjadi bagian integral dari pembangunan ibu kota baru di Kalimantan. Kegiatan ini menarik partisipasi luas dari kalangan adat, dengan tuntutan utama berupa klarifikasi resmi dari OIKN.

Koordinator Lapangan Pakomoan Dayak Menggugat, Sisilius Rami, menjadi salah satu pembicara utama. Ia mempertanyakan alasan di balik hilangnya tulisan falsafah 'Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata' yang telah berdiri selama 2-3 tahun. "Yang menjadi pertanyaan kami adalah mengapa salam falsafah Dayak yang selama ini berdiri di pintu masuk OIKN justru dihilangkan," kata Sisilius di lokasi aksi. Ia menekankan bahwa kalimat tersebut bukan sekadar hiasan, melainkan pedoman hidup yang mencerminkan keadilan, nilai ketuhanan, dan iman, yang selaras dengan semangat kebangsaan Indonesia.

Sisilius menambahkan bahwa isu ini menyangkut filosofi mendasar masyarakat Dayak. "Kalimat itu mengajarkan keadilan terhadap sesama manusia, bercermin pada nilai-nilai ketuhanan, dan hidup berlandaskan iman," ujarnya. Penghapusan ini memicu kegelisahan, terutama karena IKN dibangun di tanah Kalimantan yang secara historis adalah ruang hidup masyarakat Dayak. Ia menegaskan bahwa aksi ini bukan tentang konflik, melainkan upaya mempertahankan kearifan lokal di tengah proyek nasional.

Detail Aksi dan Pernyataan Sikap

Deklarasi di Rumah Betang Sutoyo ini melibatkan perwakilan dari Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dan komunitas adat lainnya. Peserta menyampaikan pernyataan sikap yang menuntut OIKN memberikan penjelasan transparan mengenai alasan penghapusan salam falsafah tersebut. Mereka juga meminta komitmen agar elemen budaya Dayak tetap diintegrasikan dalam desain dan simbolisme IKN ke depan.

Sekretaris Jenderal MADN, Yakobus Kumis, turut angkat bicara. Ia menyatakan keprihatinan atas hilangnya simbol budaya yang telah menjadi bagian dari identitas IKN. "Kami merasa prihatin atas beberapa peristiwa yang terjadi. Yang pertama adalah hilangnya Salam Dayak atau falsafah hidup Dayak yang ada di IKN, yang sudah berdiri 2-3 tahun yang lalu. Tiba-tiba saat ini, Salam Dayak yang terpancap di sana beserta penjelasannya itu hilang," ungkap Yakobus di hadapan massa.

Yakobus mempertanyakan tanggung jawab Kepala Otorita IKN atas perubahan ini. "Karena itu kita pertanyakan kenapa bisa dihilangkan?" katanya. Ia menekankan bahwa sebagai pemimpin lembaga, Kepala OIKN harus bertanggung jawab penuh atas setiap kebijakan di wilayah kerjanya. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa pembangunan IKN mungkin kurang sensitif terhadap keragaman budaya, khususnya nilai-nilai adat Dayak yang telah ada sejak lama.

Aksi berlangsung secara damai, dengan fokus pada deklarasi dan orasi. Lokasi Rumah Betang Sutoyo dipilih karena mewakili simbol kebudayaan Dayak yang kuat di Pontianak. Peserta juga memanfaatkan media sosial untuk memperluas dukungan, mengajak masyarakat luas ikut memantau isu ini. Pakomoan Dayak Menggugat sebagai inisiator menegaskan bahwa kegiatan ini bersifat konstruktif, bertujuan membuka dialog dengan pemerintah.

Rencana lanjutan mencakup pengiriman surat tuntutan ke OIKN dan kemungkinan audiensi dengan pejabat terkait. Sisilius Rami menyatakan kesiapan untuk berdiskusi, asal ada langkah konkret seperti pengembalian salam falsafah atau penguatan elemen budaya lainnya. Yakobus Kumis menambahkan bahwa MADN akan terus mengawasi perkembangan, memastikan suara masyarakat adat tidak terpinggirkan dalam pembangunan IKN.

Kolaborasi antarlembaga adat ini juga membahas strategi jangka panjang, seperti kampanye edukasi tentang falsafah Dayak di kalangan generasi muda. Aksi ini menjadi momentum untuk menggalang solidaritas di seluruh Kalimantan, dengan harapan bisa mempengaruhi kebijakan nasional terkait pengakuan budaya adat.

Aksi protes ini diharapkan mendorong inklusivitas lebih baik dalam pembangunan IKN. Dengan menyoroti penghapusan salam falsafah, kegiatan ini meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengintegrasikan kearifan lokal, sehingga IKN tidak hanya modern tapi juga menghormati identitas regional. Bagi masyarakat Dayak di Kalimantan Barat, aksi ini memperkuat solidaritas dan menjadi platform untuk memperjuangkan hak budaya di era pembangunan.

Secara nasional, tuntutan klarifikasi bisa mendorong kebijakan yang lebih peka terhadap keragaman etnis. Nilai-nilai seperti keadilan dan ketuhanan dari falsafah Dayak selaras dengan Pancasila, sehingga bisa menjadi inspirasi bagi simbolisme IKN. Respons positif dari OIKN diharapkan membangun kepercayaan masyarakat, memastikan proyek ibu kota baru benar-benar mewakili seluruh bangsa.

Di Pontianak, aksi ini membuka peluang dialog dengan pemerintah daerah, termasuk program penguatan budaya seperti festival adat atau integrasi dalam pendidikan. Masyarakat lokal bisa mendapat manfaat ekonomi melalui promosi wisata budaya Dayak, yang semakin populer di kalangan wisatawan. Perhatian media juga bisa menarik investasi yang sensitif budaya ke wilayah Kalimantan.

OIKN diimbau merespons dengan cepat, mungkin melalui pernyataan resmi atau pertemuan dengan perwakilan adat. Kolaborasi seperti ini bisa menjadi contoh bagi proyek nasional lain, memastikan pembangunan inklusif dan adil. Di tengah progres IKN, suara masyarakat adat seperti ini krusial untuk menciptakan harmoni antara modernitas dan tradisi.