Nusantara Kembali Melaju: Prabowo Suntik Rp75 Triliun untuk Masa Depan Ibu Kota Baru

  

Setelah sempat dirundung keraguan pasca transisi kekuasaan nasional, proyek raksasa Ibu Kota Nusantara (IKN) kini kembali menemukan nafas segarnya. Kali ini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan ibu kota masa depan Indonesia itu dipastikan tetap menjadi prioritas nasional. Tanda serius pemerintah baru untuk melanjutkan estafet pembangunan IKN ditunjukkan lewat kucuran dana triliunan rupiah dalam rencana belanja negara tahun anggaran 2026. Sebanyak Rp5,05 triliun dialokasikan khusus untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan porsi jauh lebih besar, yakni Rp70 triliun. Angka-angka ini bukan sekadar deretan nominal, melainkan sinyal kuat bahwa proyek yang digagas pada era Presiden Joko Widodo ini tetap berjalan penuh energi di era baru.

Kepastian keberlanjutan proyek IKN ini tertuang dalam dokumen resmi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam dokumen itu, dijelaskan bahwa OIKN menerima alokasi sebesar Rp5,05 triliun, yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp553 miliar dan Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp4,49 triliun. Ini menunjukkan perhatian pemerintah tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan kelembagaan yang akan menjadi tulang punggung pengelolaan ibu kota baru.

Sementara itu, peran Kementerian PUPR sebagai pelaksana teknis pembangunan infrastruktur tetap tak tergantikan. Melalui alokasi anggaran sebesar Rp70 triliun, kementerian ini akan menangani berbagai kebutuhan dasar dan strategis IKN. Dana tersebut mencakup pembangunan infrastruktur konektivitas, ketahanan sumber daya air, perumahan, kawasan permukiman, hingga program prasarana strategis. Termasuk di dalamnya adalah pendidikan vokasi dan dukungan manajemen, menandakan bahwa pembangunan IKN tidak hanya mengejar bentuk fisik kota, tapi juga jiwa dan kompetensi manusianya.

Kolaborasi antara OIKN dan Kementerian PUPR menjadi landasan penting dalam mewujudkan Nusantara sebagai ibu kota masa depan yang berdaya saing global. OIKN menyusun perencanaan strategis, sementara PUPR merealisasikannya melalui pembangunan konkret. Ini mencakup penyelesaian jaringan jalan utama, pembangunan rumah dinas ASN, kantor kementerian, sistem air minum, sanitasi, pengelolaan limbah, hingga transportasi publik. Proyek-proyek tersebut didesain untuk mendukung visi Nusantara sebagai kota hijau, modern, dan berkelanjutan.

Satu hal yang menarik perhatian publik sejak berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi adalah kelanjutan proyek IKN. Banyak yang mempertanyakan apakah Prabowo akan melanjutkan proyek ini atau menggantinya dengan prioritas baru. Namun, dengan munculnya alokasi dana besar dalam rencana fiskal 2026, tampaknya arah pemerintahan baru jelas: IKN tetap dilanjutkan sebagai proyek strategis nasional. Sri Mulyani menjelaskan bahwa fokus belanja negara tetap pada pengembangan sumber daya manusia, ketahanan energi, serta penguatan sektor produktif jangka panjang. Dalam konteks itu, pembangunan infrastruktur, termasuk IKN, menjadi salah satu pilar utama.

Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa realisasi belanja negara pada tahun 2024 didorong oleh pengeluaran untuk pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, penyaluran program bantuan sosial, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak, serta pembangunan infrastruktur termasuk IKN. Belanja juga meningkat akibat kenaikan gaji aparatur sipil negara, TNI, dan Polri. Hal ini memperlihatkan bagaimana berbagai prioritas nasional dijalankan secara simultan dalam satu kerangka anggaran, termasuk menjadikan IKN sebagai bagian dari upaya besar menuju Indonesia yang lebih merata dan modern.

Namun, proyek IKN tentu tidak lepas dari tantangan. Selain dinamika birokrasi dan politik, pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran menjadi krusial untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas. Pemerintah juga perlu menjaga dukungan publik agar proyek ini tidak dipersepsikan sebagai sekadar warisan politik, melainkan sebagai upaya bersama bangsa untuk membangun masa depan yang lebih baik. Transparansi, partisipasi masyarakat, dan komunikasi publik yang intensif akan menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi proyek ini.

Tahun 2026 digadang sebagai tahun krusial bagi proyek IKN. Berbagai bangunan inti ditargetkan rampung, dan wajah Nusantara sebagai pusat pemerintahan mulai tampak nyata. Dengan anggaran yang sangat besar, pemerintah berharap pembangunan fisik dan kelembagaan dapat selesai tepat waktu. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang direncanakan berlangsung di IKN dalam beberapa tahun mendatang menjadi motivasi tambahan agar setiap tahap pembangunan diselesaikan tanpa hambatan besar.

Kehadiran Nusantara sebagai ibu kota baru bukan hanya proyek fisik, melainkan cerminan ambisi bangsa. Ia mencerminkan niat untuk keluar dari ketimpangan Jawa-sentris, membangun kota masa depan yang hijau dan inklusif, serta memperkuat identitas Indonesia sebagai negara kepulauan yang modern. Dengan suntikan dana Rp75 triliun, pembangunan IKN di era Prabowo Subianto tak hanya dilanjutkan, tetapi juga diperkuat. Proyek ini kini tidak lagi hanya tentang Jokowi, tetapi menjadi proyek nasional lintas rezim, lintas generasi, dan lintas sektor.

Nusantara memang belum selesai, tapi langkahnya kembali pasti. Di bawah semangat baru, kota di jantung Kalimantan Timur ini perlahan mengambil bentuk. Jika semua berjalan sesuai rencana, Indonesia tidak hanya akan memiliki ibu kota baru, tetapi juga simbol kebangkitan baru dalam membangun masa depan bangsa yang lebih merata, tangguh, dan berkeadilan.