Menuju 2028: Arah Baru Nusantara di Tangan Prabowo, Pembangunan IKN Dipercepat Demi Operasional Penuh

Dok. Kementerian PUPR BPPW Kaltim

Di tengah semangat membangun masa depan bangsa, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kini tengah memasuki babak baru dalam perjalanan panjangnya. Dengan ditunjuknya Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN yang baru dan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto, pembangunan kota masa depan Indonesia ini kembali mendapat momentum penting. Targetnya tidak main-main—tahun 2028, Nusantara diharapkan sudah beroperasi penuh sebagai pusat pemerintahan negara, menggantikan Jakarta yang selama puluhan tahun memikul beban administratif dan politis Indonesia.

Langkah cepat dan penuh determinasi ini menjadi penanda bahwa pembangunan IKN bukanlah sekadar proyek biasa, melainkan bagian dari transformasi besar yang digagas sebagai simbol lompatan peradaban bangsa. Dengan kata lain, IKN bukan hanya soal memindahkan gedung-gedung pemerintahan, tetapi menciptakan ekosistem baru yang berpijak pada keberlanjutan, efisiensi, dan inklusivitas.

 

Perintah Tegas dari Presiden Prabowo: Akselerasi Adalah Kunci

Senin, 31 Maret 2025 menjadi momen penting dalam peta perjalanan IKN. Seusai menghadiri agenda kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Basuki Hadimuljono mengungkapkan arahan strategis Presiden Prabowo yang sangat jelas dan eksplisit: pembangunan IKN harus dipercepat, dengan target operasional penuh pada tahun 2028.

"Karena beliau ingin, tahun 2028 benar-benar ibu kota kita mulai beroperasi," ujar Basuki di hadapan awak media. Kalimat tersebut bukan sekadar pengumuman, tetapi menjadi penegasan politik dan administratif bahwa pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto akan menjadikan pembangunan IKN sebagai prioritas utama dalam lima tahun ke depan.

Bukan rahasia lagi bahwa IKN sempat mengalami berbagai tantangan dalam beberapa tahun terakhir. Mulai dari dinamika politik, pandemi COVID-19, hingga persoalan pembiayaan dan investor yang ragu-ragu. Namun dengan semangat baru ini, terlihat ada sinyal bahwa pemerintah ingin mengubah keraguan menjadi optimisme.

 

Tugas Besar Basuki: Membangun dan Menyiapkan Ekosistem Pemerintahan

Penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan. Sosok yang selama ini dikenal sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu merupakan figur teknokrat yang telah membuktikan dirinya dalam berbagai pembangunan infrastruktur nasional, termasuk jalan tol, bendungan, hingga perumahan rakyat.

Kini, ia mengemban tugas yang lebih monumental: menyiapkan seluruh infrastruktur inti dan ekosistem kelembagaan negara di ibu kota baru. Tidak hanya fisik, tetapi juga struktur sosial, ekonomi, dan administratif yang mendukung keberlanjutan kota.

"Saya ditugaskan di sana utamanya untuk melanjutkan pembangunan dan menyiapkan ekosistemnya. Termasuk lembaga-lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial," ujar Basuki.

Ia juga menegaskan bahwa proses perencanaan dan konstruksi lembaga legislatif seperti DPR, MPR, dan DPD sedang dalam tahap matang. Pembangunan kawasan perkantoran, akses jalan, dan sistem pendukung lainnya sudah masuk dalam fase percepatan.

Dengan demikian, bukan hanya gedung-gedung megah yang ingin ditampilkan, tetapi sistem pemerintahan yang fungsional dan modern, yang mampu menjawab tantangan zaman.

 

Menjadi Proyek Strategis Nasional: Penguatan Komitmen Pemerintah

Salah satu langkah signifikan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah memasukkan proyek IKN ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk periode 2025-2029. Ini adalah sinyal penting yang memperlihatkan bahwa pembangunan IKN bukan sekadar proyek infrastruktur biasa, melainkan agenda utama negara.

Dengan status PSN, IKN mendapatkan berbagai kemudahan administratif, alokasi anggaran khusus, hingga dorongan politik yang kuat. Ini menjadi alat percepatan yang penting di tengah banyaknya proyek strategis yang bersaing untuk mendapatkan atensi dan pendanaan.

Langkah ini juga menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan berbagai mitra strategis, baik dari dalam maupun luar negeri, yang tertarik untuk berinvestasi di IKN. Kepastian hukum, kelengkapan regulasi, dan stabilitas politik menjadi fondasi yang terus diperkuat agar Nusantara bisa menjadi magnet investasi yang menjanjikan.

 

Lebih dari Sekadar Relokasi: Transformasi Paradigma Perkotaan

Percepatan pembangunan IKN bukan sekadar memindahkan kursi presiden atau meja kerja menteri dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ini adalah bagian dari transformasi besar tentang bagaimana Indonesia mendesain ulang sistem perkotaan, pemerintahan, dan hubungan antara pusat dan daerah.

IKN dirancang sebagai kota pintar berbasis hutan (forest city) dengan prinsip keberlanjutan. Berbagai teknologi hijau, sistem transportasi rendah emisi, dan tata kota berbasis pejalan kaki akan menjadi wajah baru peradaban Indonesia. Ini adalah antitesis dari Jakarta yang selama ini diwarnai polusi, kemacetan, dan ketimpangan ruang.

Dalam konteks global, Nusantara diharapkan menjadi showcase kota masa depan. Suatu model tata kelola pemerintahan yang efisien, dengan infrastruktur modern yang ramah lingkungan, serta sistem sosial yang inklusif.

 

Dukungan Internasional dan Tantangan Investasi

Seiring statusnya sebagai PSN, IKN juga mulai menggoda perhatian berbagai pihak internasional. Beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, hingga Singapura menunjukkan ketertarikan untuk terlibat dalam pembangunan kawasan tersebut. Bahkan, lembaga multilateral seperti Bank Pembangunan Asia (ADB) dan World Bank juga mulai aktif berdiskusi dalam skema pembiayaan infrastruktur dan kebijakan hijau.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa tantangan tetap ada, terutama dalam hal kepercayaan investor. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah pihak sempat mempertanyakan kelanjutan proyek ini akibat perubahan pemerintahan. Namun kini, dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo dan posisi Basuki sebagai tokoh teknokrat andalan, kejelasan arah mulai terbentuk kembali.

Ke depan, pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi investasi, insentif fiskal, serta jaminan keberlanjutan proyek ini dapat dirancang secara konsisten dan akuntabel. Kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat sipil menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

 

Dinamika Sosial dan Lingkungan: Menjawab Kekhawatiran Masyarakat

Selain persoalan teknis dan politis, pembangunan IKN juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial di wilayah Kalimantan Timur. Masyarakat adat, petani lokal, dan komunitas lingkungan telah menyuarakan berbagai kekhawatiran tentang dampak pembangunan terhadap ruang hidup, hutan adat, hingga keberlanjutan lingkungan.

Dalam konteks ini, Basuki dan timnya memiliki tugas ganda: tidak hanya membangun, tetapi juga merangkul dan melibatkan masyarakat lokal. Dialog yang terbuka, kebijakan yang partisipatif, serta pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai lokal harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan.

Keberhasilan IKN tidak akan diukur hanya dari megahnya bangunan atau canggihnya sistem, tetapi juga dari seberapa besar proyek ini mampu membawa manfaat nyata bagi masyarakat sekitar—bukan malah menciptakan eksklusi sosial.

 

Menuju 2028: Jalan Panjang yang Harus Diwujudkan

Dengan waktu yang relatif singkat menuju 2028, tantangan tentu tidak sedikit. Namun dengan adanya komando politik yang tegas, kepemimpinan teknis yang mumpuni, serta dukungan dari berbagai lapisan masyarakat dan mitra internasional, cita-cita menghadirkan ibu kota baru yang modern dan manusiawi bukanlah hal mustahil.

IKN Nusantara adalah cermin dari ambisi besar Indonesia untuk tidak hanya menjadi negara maju secara ekonomi, tetapi juga unggul dalam tata kelola, lingkungan, dan kualitas hidup. Ini adalah warisan generasi mendatang—dan kita semua adalah bagian dari proses penciptaannya.

Presiden Prabowo, dalam berbagai pernyataannya, selalu menekankan pentingnya keberanian mengambil keputusan besar demi kepentingan jangka panjang. Maka, keputusan untuk mempercepat pembangunan IKN dan memastikan operasional penuh pada 2028 adalah manifestasi dari visi tersebut.

Kini, tugas kita bersama adalah memastikan bahwa visi itu tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi menjelma dalam bentuk kota yang benar-benar hidup—berdenyut bersama semangat zaman, dan menjadi titik tolak peradaban Indonesia yang lebih baik.