Basuki Hadimuljono Ditunjuk Jadi Nahkoda Baru IKN: Misi Percepat Pembangunan dan Bangun Ekosistem Tripraja

 

Foto : Kompas

Di tengah sorotan tajam terhadap masa depan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sinyal tegas mengenai arah pembangunan ibu kota baru tersebut. Sinyal itu datang dalam bentuk keputusan strategis: penunjukan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, sebagai Kepala Otorita IKN yang baru.

Penunjukan Basuki bukanlah sekadar penempatan posisi struktural. Ia datang dengan mandat khusus dan berat: mempercepat pembangunan IKN dan menyiapkan pondasi institusi kenegaraan yang akan menjadi tulang punggung sistem pemerintahan Indonesia di masa depan. Lebih dari sekadar infrastruktur, mandat itu mencakup pembentukan ekosistem Tripraja atau Trias Politica—yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif—di pusat pemerintahan baru ini.

 

Dari Menteri Teknis ke Panglima Pembangunan IKN

Basuki Hadimuljono bukan nama baru dalam proyek pembangunan nasional. Sebagai Menteri PUPR yang telah menjabat sejak era Presiden Joko Widodo, ia dikenal luas sebagai sosok yang "doer"—pekerja senyap yang lebih memilih turun ke lapangan daripada duduk di balik meja. Sosok teknokrat ini telah memimpin banyak proyek strategis mulai dari bendungan, jalan tol, hingga hunian vertikal.

Kini, tantangannya jauh lebih kompleks. IKN bukan hanya proyek infrastruktur; ia adalah simbol peradaban baru Indonesia. Basuki harus memastikan bahwa kota yang sedang dibangun di tanah Kalimantan Timur itu mampu menampung seluruh ekosistem pemerintahan—termasuk kantor Presiden, lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, hingga Komisi Yudisial, serta gedung DPR, MPR, dan DPD sebagai representasi kekuasaan legislatif.

 

Tripraja: Lebih dari Simbol, Ini Fondasi Negara

Dalam pernyataannya di acara Gelar Griya (open house) di Istana Merdeka pada 31 Maret 2025, Basuki mengungkapkan bahwa dirinya menerima mandat langsung dari Prabowo untuk mempersiapkan ekosistem Tripraja secara menyeluruh. Menurutnya, Prabowo tidak hanya ingin memastikan kelanjutan pembangunan fisik, tetapi juga menginginkan agar semua lembaga tinggi negara dapat segera berfungsi optimal di IKN.

“Bahkan, perintah Bapak Presiden untuk dipercepat. Saya ditugaskan di sana utamanya untuk melanjutkan pembangunan dan menyiapkan ekosistem Yudikatif—Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial,” jelas Basuki.

Kehadiran institusi yudikatif di IKN merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan sistem pemerintahan. Ini memastikan bahwa tidak hanya kekuasaan eksekutif yang hadir di sana, melainkan juga sistem peradilan yang independen dan parlemen yang mewakili suara rakyat.

 

Pembangunan IKN: Dari Fisik ke Sistem

Proyek pembangunan IKN dimulai sejak 2022 dan terbagi dalam beberapa tahap. Tahap I yang berlangsung pada 2022-2024 difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan utama, kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), serta fasilitas perumahan awal bagi ASN dan TNI/Polri.

Danis Hidayat Sumadilaga, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, mengungkapkan bahwa hingga kuartal pertama 2025, progres fisik Tahap I telah mencapai 74,3 persen secara keseluruhan. Rinciannya: Batch I sebesar 98,4 persen, Batch II sebesar 81,9 persen, dan Batch III masih pada angka 46,7 persen.

“Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam pembangunan IKN. Kita ingin memastikan bahwa kota ini bukan sekadar simbol, melainkan benar-benar layak huni dan modern,” ujar Danis.

 

Masuk PSN, IKN Jadi Prioritas Nasional di Era Prabowo

Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, proyek IKN masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) periode 2025-2029. Ini berarti seluruh tahapan lanjutan dari proyek ini akan mendapatkan prioritas baik dalam anggaran, regulasi, maupun fasilitasi perizinan. Dengan status PSN, IKN memiliki posisi hukum dan politik yang lebih kuat untuk dijadikan prioritas utama pemerintahan.

Sebagai PSN, proyek ini juga akan mendapatkan perlakuan khusus dalam hal kemudahan investasi. Pemerintah akan terus mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan, dengan memberikan insentif fiskal, penyederhanaan birokrasi, dan jaminan regulasi jangka panjang.

“Dengan progres yang berjalan positif dan dukungan pemerintah yang kuat, kita berharap IKN benar-benar menjadi kota berkelanjutan dan inklusif di masa depan,” tegas Danis.

 

Tahap II: Dari Infrastruktur ke Transformasi Digital dan Sosial

Memasuki Tahap II pembangunan (2025–2029), arah kebijakan akan lebih fokus pada integrasi sistem, pembangunan digital, dan penciptaan ekosistem sosial yang inklusif. Dalam tahap ini, Otorita IKN juga akan mulai membangun fasilitas baru seperti pusat kebudayaan, pendidikan tinggi, kawasan riset dan inovasi, serta perumahan komersial.

Berbeda dengan Tahap I yang hampir seluruhnya ditangani Kementerian PUPR, Tahap II akan banyak melibatkan mitra swasta dan kerja sama luar negeri. Proses lelang proyek-proyek strategis mulai digelar sejak awal 2025, dan beberapa negara mitra seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Uni Emirat Arab telah menunjukkan minat dalam berbagai sektor seperti energi bersih, transportasi pintar, dan teknologi kota pintar (smart city).

 

Prabowo Ingin IKN Operasional Penuh Tahun 2028

Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan agar IKN sudah dapat beroperasi secara penuh pada 2028. Target ini mencakup tidak hanya penyelesaian fisik infrastruktur, tetapi juga kehadiran seluruh institusi negara serta pemindahan bertahap aparatur sipil negara (ASN) ke Nusantara.

Hal ini tentu membutuhkan sinergi kuat antar-lembaga, penyusunan regulasi baru, serta percepatan pembangunan sektor-sektor penunjang seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan.

Basuki menyatakan bahwa pihaknya tengah menggodok peta jalan dan skema percepatan bersama berbagai kementerian/lembaga, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan. “Kami sedang menyusun strategi percepatan untuk memastikan bahwa target operasional 2028 bisa tercapai tanpa mengorbankan kualitas dan prinsip keberlanjutan,” ujar Basuki.

 

Ekosistem Sosial dan Kultural: Tantangan Baru

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan IKN bukan hanya aspek fisik atau birokrasi, tetapi penciptaan ekosistem sosial dan budaya yang kohesif. Nusantara harus menjadi kota yang inklusif bagi semua warga negara, termasuk masyarakat adat, pendatang baru, ASN, pengusaha, akademisi, dan komunitas kreatif.

Dalam konteks ini, Basuki menyadari pentingnya pendekatan humanis dalam membangun kota. Ia menekankan pentingnya dialog dengan masyarakat lokal, serta penguatan nilai-nilai kebhinekaan dan toleransi dalam desain tata ruang kota. “Kita ingin Nusantara menjadi kota yang bukan hanya hebat secara teknologi, tapi juga nyaman secara sosial dan kultural,” jelasnya.

 

Penutup: IKN Sebagai Simbol Masa Depan Indonesia

Dengan penunjukan Basuki sebagai nahkoda baru IKN, sinyal yang dikirimkan pemerintah sangat jelas: pembangunan IKN bukan akan dihentikan, tapi justru dipacu. Di tangan teknokrat senior yang telah terbukti dalam berbagai proyek besar, IKN diharapkan dapat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045: negara maju, mandiri, dan berdaulat.

Namun, perjalanan masih panjang. Diperlukan ketekunan, sinergi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat luas untuk menjadikan Nusantara bukan hanya ibu kota pemerintahan, tetapi juga simbol masa depan Indonesia yang lebih inklusif, hijau, dan berkelanjutan.

Seperti yang pernah disampaikan Basuki dalam satu kesempatan, “Membangun kota bukan hanya soal gedung dan jalan. Ini soal harapan, masa depan, dan jati diri bangsa.”

Dan di sanalah, di jantung Kalimantan Timur, harapan itu kini sedang dibangun—satu fondasi demi satu fondasi.