Foto : DPRRI

Rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur kerap menjadi sorotan publik, terutama karena seringnya perubahan dalam perencanaan proyek tersebut. Anggota Komisi XI dari PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, mengungkapkan bahwa perubahan-perubahan ini membuat perencanaan proyek IKN seringkali tidak sesuai dengan yang telah direncanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Hal ini dinilai sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kepala Otorita IKN (OIKN), Bambang Susantono, dan wakilnya, Dhony Rahajoe, mundur dari jabatan mereka.

Dinamika Perencanaan IKN

Pada rapat kerja dengan Kementerian PPN/Bappenas di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (13/6), Hendrawan Supratikno menyoroti bahwa perencanaan proyek IKN sering berubah-ubah. Ia menyatakan, "Bayangkan kepala Otorita IKN saja mundur karena blueprint-nya bisa berubah-ubah. Apa yang sudah direncanakan oleh Bappenas tiba-tiba tidak dijalankan. Ada inisiatif-inisiatif baru yang muncul seenaknya."

Dampak Ketidakpastian Perencanaan

Hendrawan menegaskan perlunya memperkuat peran Bappenas sebagai pengelola program pembangunan di Indonesia. Menurutnya, jika peran Bappenas tidak diperkuat, maka program pembangunan di Tanah Air akan menjadi tidak jelas arah dan tujuannya. "Kalau Bappenas sebagai orkestrator program pembangunan tidak diperkuat, maka pembangunan kita menjadi autopilot. Ke mana saja enggak karuan ini. Terbukti keluhan yang terjadi di IKN itu," ujarnya.

Mundurnya Kepala OIKN dan Penugasan Baru

Setelah mundurnya Bambang Susantono dari jabatannya sebagai kepala OIKN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tugas baru kepadanya. Pada tanggal 11 Juni 2024, Presiden Jokowi menandatangani Keputusan Presiden Nomor 39/M Tahun 2024, yang mengangkat Bambang Susantono sebagai Utusan Khusus Untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan Ibu Kota Nusantara. "Keppres itu tentang pengangkatan bapak Bambang Susantono sebagai Utusan Khusus Untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan Ibu Kota Nusantara," ujar Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana.

Ketidakpastian dalam perencanaan IKN bukan hanya berdampak pada internal pemerintahan, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan publik dan investor terhadap proyek tersebut. Perubahan yang tiba-tiba dan sering tanpa konsultasi mendalam menimbulkan kekhawatiran akan kesinambungan dan stabilitas proyek ini.

Konsistensi dalam perencanaan proyek besar seperti IKN sangat krusial. Hal ini tidak hanya memberikan kejelasan bagi semua pemangku kepentingan, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Ketidakpastian hanya akan menimbulkan ketidakstabilan dan merusak kepercayaan pihak-pihak yang terlibat.

Untuk memastikan keberhasilan proyek IKN, beberapa langkah penting perlu diambil:

1. Memperkuat Koordinasi Antar Lembaga: Kementerian PPN/Bappenas harus memperkuat koordinasi dengan OIKN dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan setiap perubahan dalam perencanaan dilakukan melalui proses yang transparan dan inklusif.
2. Meningkatkan Partisipasi Publik: Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
3. Membangun Kerangka Kerja yang Jelas: Menyusun kerangka kerja yang jelas dan komprehensif untuk perencanaan dan pelaksanaan proyek IKN dapat membantu mencegah perubahan yang tidak terduga dan memastikan setiap langkah pembangunan dilakukan sesuai rencana.
4. Pengawasan yang Ketat: Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek dapat memastikan bahwa setiap tahap pembangunan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif bagi Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perencanaan yang konsisten, koordinasi yang kuat, dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Perubahan yang sering terjadi dalam perencanaan proyek ini harus diatasi dengan memperkuat peran Bappenas dan memastikan setiap langkah pembangunan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Dengan demikian, proyek IKN dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Transformasi Polri: Membangun Markas Baru di IKN

Foto : Liputan6

Menurut Komjen Agus, Kantor Pusat yang sedang dibangun ini akan menjadi tempat berkumpulnya Pejabat Utama Mabes Polri dan staf terpilih yang bertugas mendampingi Presiden dan Wakil Presiden. Rencana tersebut tidak hanya mempertimbangkan kehadiran fisik, tetapi juga peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan IKN yang sedang berkembang.

"Dengan persiapan yang matang, Polri telah melangkah jauh dengan memulai proses lelang untuk kantor pusat ini. Ini bukan sekadar sebuah bangunan, tetapi sarana bagi pelayanan terbaik kepada negara dan masyarakat," ujar Agus dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR.

Agus menjelaskan bahwa selain Kantor Pusat, Polri juga sedang mempersiapkan berbagai infrastruktur pendukung seperti Kantor Polrestabes, empat Kantor Polsek, hingga Gedung khusus untuk Sistem Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan sistem keamanan yang terintegrasi dan responsif di IKN.

"Pusat kendali operasi atau command center yang akan dibangun akan menjadi inti dari keamanan di IKN. Ini akan menjadi pusat koordinasi yang terintegrasi dengan aplikasi Smart Security, menggabungkan kekuatan dari Mabes Polri, Polda Kaltim, hingga Polrestabes IKN," tambahnya.

Dalam rencana tersebut, sudah ada persiapan konkret untuk memindahkan sebanyak 1.667 personel Polri ke IKN pada tahun 2024. Mereka terdiri dari berbagai tingkatan, termasuk 700 personel di Kantor Pusat dan 967 personel lainnya yang akan terlibat dalam sistem keamanan yang kompleks dan dinamis di kawasan tersebut.

"Ini adalah langkah besar bagi Polri untuk memastikan bahwa kami tidak hanya hadir, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam membangun IKN sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan keamanan nasional," papar Agus dengan penuh keyakinan.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Polri tidak hanya menunjukkan komitmen pada keamanan nasional tetapi juga ikut serta dalam proses transformasi nasional yang lebih luas. Markas baru ini bukan hanya sekadar simbol fisik, tetapi juga simbol dari semangat untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika zaman.

Dalam sebuah era di mana keamanan dan integrasi menjadi krusial, Polri melangkah maju dengan membangun fondasi yang kokoh di IKN. Dengan memindahkan 1.667 personel dan merencanakan infrastruktur yang canggih, mereka tidak hanya menegaskan kehadiran tetapi juga mempersiapkan diri untuk tantangan masa depan yang semakin kompleks. Langkah ini tidak hanya membangun sebuah kantor baru, tetapi juga membangun masa depan yang lebih aman dan teratur bagi negara ini.