Foto : Bontang

Di tengah gegap gempita pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), kabar terbaru mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada investor asing yang secara resmi menanamkan modalnya. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, mengakui bahwa tahap pertama pembangunan IKN belum selesai, yang menjadi salah satu alasan tertundanya masuknya investor dari luar negeri. Pernyataan ini muncul dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR pada Selasa, 11 Juni 2024.

 

Komunikasi dan Minat Investasi Asing

Menurut Bahlil, sebenarnya sudah ada banyak investor asing yang menunjukkan minat dan melakukan komunikasi aktif mengenai peluang investasi di IKN. Mereka bertanya-tanya kapan bisa mulai berinvestasi. "Tapi, kami katakan bahwa setelah 17 Agustus, baru kami lihat," jelas Bahlil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum ada investor asing yang resmi masuk, minat dan potensi investasi dari luar negeri tetap tinggi.

 

Pernyataan Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo, dalam berbagai kesempatan sebelumnya, telah mengungkapkan bahwa ratusan investor asing sudah mengantre untuk berpartisipasi dalam proyek ibu kota baru. Namun, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan selalu memprioritaskan investor lokal terlebih dahulu. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan persnya setelah menghadiri Forum Ekonomi Asia Pasifik (APEC) CEO Summit di San Francisco, Amerika Serikat, pada November 2023.

 

Prioritas untuk Investor Lokal

Pada tahap pertama pembangunan IKN, pemerintah berkomitmen untuk mendahulukan investasi dari penanam modal dalam negeri. "Tapi kalau mentok dan sudah tidak ada, kami akan keluarkan jurus yang dari luar," ujar Jokowi dalam sambutan groundbreaking Pakuwon Nusantara pada 1 November 2023.

Meskipun prioritas diberikan kepada investor lokal, pemerintah tetap membuka peluang bagi investor asing. Hal ini terbukti dari kunjungan delegasi investor asing yang datang ke Indonesia untuk melihat peluang investasi di IKN. "Sudah dari beberapa bulan yang lalu, dari Singapura ada 130 investor datang. Dari Singapura jauh-jauh ke sini kalau enggak berminat buat apa. Kemudian ada dari Korea 30 orang, Jepang juga 30 orang, dari Malaysia, dari Uni Emirat Arab," ungkap Jokowi. Kunjungan ini menunjukkan minat yang besar dari berbagai negara untuk ikut serta dalam pembangunan IKN.

 

Tantangan dan Harapan ke Depan

Dengan adanya minat besar dari investor asing, tantangan utama yang dihadapi adalah menyelesaikan tahap pertama pembangunan IKN sesuai jadwal. Penyelesaian tahap awal ini sangat penting untuk memberikan kepastian dan keyakinan kepada para investor. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi dan infrastruktur pendukung investasi sudah siap ketika para investor asing mulai masuk.

IKN merupakan proyek ambisius yang membutuhkan dukungan investasi besar, baik dari dalam maupun luar negeri. Meskipun hingga saat ini belum ada investor asing yang resmi masuk, minat yang tinggi dan komunikasi yang terus berlanjut menunjukkan bahwa proyek ini memiliki daya tarik global. Dengan prioritas yang diberikan kepada investor lokal, pemerintah berupaya membangun fondasi kuat sebelum membuka pintu lebar-lebar bagi investor asing. Harapannya, setelah tahap pertama selesai, IKN akan menjadi magnet bagi investasi internasional, mempercepat pembangunan dan perkembangan ibu kota baru ini.

Strategi Komunikasi Pemerintah Salah: Investor Asing Masih Ragu Masuk IKN

Penanaman Modal Asing (PMA) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga kini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Meski sebelumnya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sempat menyebutkan adanya modal asing sebesar Rp 50 triliun, kenyataannya belum ada PMA yang terealisasi di IKN.

Piter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, mengungkapkan bahwa pemerintah sejak awal telah salah dalam mengkomunikasikan tujuan dan strategi pengembangan IKN. Menurutnya, pemindahan ibu kota bukanlah untuk mengejar investasi langsung di pusat kota pemerintahan, melainkan untuk kawasan sekitarnya.

"IKN bukanlah ladang investasi langsung. Seharusnya yang dikomunikasikan sejak awal adalah bahwa kita ingin membangun sebuah kota yang diharapkan akan menarik investasi di daerah sekitarnya, bukan di pusat kota pemerintahan itu sendiri," ujar Piter kepada Tribun, Kamis (13/6/2024).

Piter menambahkan bahwa IKN memiliki potensi investasi yang besar, namun perlu dipahami bahwa potensi ini tidak terletak di satu titik saja. Para investor cenderung lebih tertarik untuk menanamkan modal jika apa yang direncanakan oleh pemerintah sudah mulai terlihat hasilnya. Dengan kata lain, pemerintah harus bisa memberikan gambaran yang jelas dan konkret mengenai progres pembangunan yang sedang berlangsung.

"Analoginya begini, jika ada sebuah mal yang baru akan dibangun namun konstruksinya belum dimulai, apakah orang akan mau membuka toko di sana? Tentu tidak," jelas Piter. "Minimal bangunannya harus sudah jadi dulu, baru orang akan tertarik."

Penting bagi pemerintah untuk menyampaikan bahwa pembangunan IKN dilakukan secara bertahap. Evaluasi komunikasi yang lebih baik diperlukan agar investor memahami bahwa percepatan investasi tidak hanya terkonsentrasi di IKN, tetapi juga di seluruh wilayah Kalimantan, terutama Kalimantan Timur.

"Yang harus disampaikan oleh pemerintah adalah bahwa modal asing itu harus masuk ke wilayah Kalimantan secara menyeluruh, khususnya Kalimantan Timur," tegas Piter.

Lebih lanjut, Piter berpendapat bahwa hambatan masuknya investor luar negeri bukanlah karena menunggu kabinet pemerintahan yang baru. Hal ini disebabkan oleh IKN yang jelas bukan tujuan investasi langsung, melainkan sebuah kota yang membutuhkan investasi di sektor-sektor pendukung di sekitarnya.

"Yang harus didorong adalah investasi di kota-kota sekitar IKN yang seharusnya direncanakan menjadi pusat industri baru, seperti Balikpapan dan Samarinda," pungkas Piter.

Dalam kesempatan lain, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui bahwa hingga kini investor asing belum masuk ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/6/2024).

Di hadapan anggota DPR, Bahlil belum bisa menyebutkan perusahaan mana saja yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan IKN karena rapat tersebut lebih berfokus pada anggaran Kementerian Investasi untuk tahun 2025.

"Agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MoU (Memorandum of Understanding), membangun kesepakatan dan kapan mereka akan mulai berinvestasi agar saya tidak salah berbicara," kata Bahlil.

Bahlil menjelaskan bahwa saat ini investor asing belum masuk ke IKN karena infrastruktur untuk klaster pertama belum selesai 100 persen. Klaster pertama IKN mencakup kawasan inti pemerintahan, seperti gedung presiden dan wakil presiden, serta lembaga-lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.

Pemerintah saat ini sedang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur tersebut agar segera selesai. Rencananya, investor asing baru akan masuk ke IKN ketika pembangunan ibu kota baru memasuki tahap kedua.

"Jadi, kalau ditanya apakah investasi di IKN ada atau tidak, saat ini semuanya berasal dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)," ujar Bahlil. "Untuk sementara, kapan investor asing akan masuk? Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kami, tetapi kami menyatakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus 2024 baru kita bisa melihat progresnya karena infrastruktur di klaster kedua baru bisa diselesaikan."

Mantan Ketua Umum Hipmi itu juga mengatakan bahwa pihaknya akan melampirkan secara tertulis kepada DPR daftar perusahaan yang sudah menjalin MoU dengan OIKN.

Sebagai kesimpulan, komunikasi pemerintah yang kurang tepat sejak awal telah menyebabkan investor asing masih enggan masuk ke IKN. Pemerintah harus lebih jelas dalam menyampaikan bahwa tujuan pembangunan IKN adalah untuk menarik investasi di kawasan sekitarnya, bukan hanya di pusat kota pemerintahan. Dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperbaiki komunikasi, diharapkan investasi asing akan segera mengalir ke wilayah Kalimantan, mendukung pembangunan ibu kota baru dan kawasan sekitarnya.