gambar hanya ilustrasi
Samarinda - Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di berbagai wilayah pulau Borneo menunjukkan dinamika kebijakan yang beragam dari para kepala daerah. Empat gubernur di Kalimantan merespons ancaman bencana musiman ini dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi geografis serta tantangan spesifik di daerah masing-masing. Langkah taktis ini mencakup penguatan koordinasi penegakan hukum, perpanjangan status darurat, pengakuan atas keterbatasan sarana, hingga masifnya pembangunan infrastruktur air bersih guna menekan dampak buruk kabut asap bagi kesehatan masyarakat luas.
Gubernur Kalimantan Timur mengambil langkah tegas dengan memfokuskan strategi pada penguatan koordinasi lintas sektoral serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembukaan lahan secara ilegal. Wilayah Kalimantan Timur yang kini juga menjadi episentrum pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN menghadapi tantangan ekologis yang kian kompleks seiring meningkatnya aktivitas mobilitas penduduk. Dalam pandangan pemerintah provinsi setempat, penegakan hukum tanpa kompromi menjadi instrumen penting untuk memberikan efek jera kepada oknum pembakar lahan, sekaligus mengamankan kawasan hutan lindung dari ancaman kerusakan permanen yang kian masif setiap tahunnya.
Sementara itu, situasi di Kalimantan Barat mendorong pemerintah setempat untuk mengambil keputusan memperpanjang masa tanggap darurat bencana karhutla. Karakteristik lahan gambut di wilayah Kalimantan Barat yang sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan dari permukaan membuat titik api kerap muncul kembali kendati telah disiram berulang kali. Perpanjangan status tanggap darurat ini memungkinkan pemerintah provinsi untuk terus mengoptimalkan pengerahan sumber daya manusia, alat berat, serta mempermudah prosedur birokrasi dalam pendistribusian logistik penanganan darurat bagi tim di lapangan yang berjibaku memadamkan api selama berminggu-minggu di tengah teriknya musim kemarau panjang.
Di sisi lain, situasi yang cukup kontras tampak di Kalimantan Selatan di mana pemerintah daerah secara terbuka mengakui adanya keterbatasan sarana prasarana serta personel pemadam dalam menjangkau seluruh titik api yang tersebar di berbagai pelosok kabupaten. Keterbatasan anggaran dan luasnya cakupan wilayah yang mengalami kekeringan ekstrem membuat upaya pemadaman darat kerap menemui kendala serius, terutama di kawasan lahan rawa gambut yang jauh dari sumber air permukaan. Kendati demikian, sinergi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, TNI, Polri, serta masyarakat peduli api terus dimaksimalkan guna meminimalisasi kerugian material yang lebih besar serta mencegah jatuhnya korban jiwa akibat ISPA.
Adapun langkah preventif yang cukup masif ditempuh oleh Kalimantan Tengah dengan memperluas program pembangunan sumur bor di zona-zona merah rawan kebakaran serta memperlancar distribusi air bersih bagi warga terdampak. Pembuatan sumur bor permanen di dekat lahan gambut dinilai menjadi solusi jangka panjang yang sangat efektif karena tim pemadam dapat langsung mengambil air dari dalam tanah tanpa harus bergantung pada sumber air permukaan yang kerap mengalami kekeringan parah saat puncak kemarau tiba. Selain itu, ketersediaan air bersih ini juga sangat membantu warga sekitar yang mulai mengalami krisis air bersih akibat sumur warga yang menyusut drastis.
Dampak buruk dari rangkaian karhutla yang melanda kawasan Kalimantan ini tidak hanya terbatas pada kerusakan ekosistem flora dan fauna endemik, melainkan telah merambah pada sektor kesehatan publik dan perekonomian harian warga. Berdasarkan catatan dinas kesehatan di berbagai kabupaten, lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terjadi secara signifikan selama periode kabut asap pekat menyelimuti permukiman penduduk. Anak-anak dan kelompok lanjut usia menjadi demografi yang paling rentan terpapar polusi udara berbahaya akibat partikel debu sisa pembakaran gambut yang melayang di udara bebas selama berhari-hari tanpa henti.
Selain masalah kesehatan, sektor pendidikan dan transportasi darat maupun udara turut merasakan imbas negatif yang cukup parah akibat jarak pandang yang terbatas di bawah standar keselamatan penerbangan. Sejumlah bandara domestik di beberapa kota sempat mengalami penundaan jadwal penerbangan atau delay demi menghindari risiko kecelakaan akibat kabut asap tebal yang mempersempit ruang pandang pilot saat proses lepas landas dan pendaratan. Aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah dasar pun kerap dialihkan menjadi metode pembelajaran jarak jauh ketika kualitas udara di luar ruangan dinyatakan sudah masuk dalam kategori sangat berbahaya bagi kesehatan paru-paru anak sekolah.
Merespons berbagai kompleksitas masalah tersebut, para pengamat lingkungan hidup mendesak agar pemerintah pusat dan daerah tidak hanya fokus pada penindakan reaktif saat musim kemarau tiba, melainkan lebih serius menggenjot program pencegahan berbasis restorasi ekosistem gambut. Restorasi hidrologi melalui pembasahan kembali lahan gambut yang telah mengering melalui pembangunan sekat kanal atau canal blocking terbukti mampu menjaga kelembapan tanah agar tidak mudah tersulut api meskipun cuaca sedang sangat panas. Kolaborasi yang erat antara masyarakat adat, korporasi perkebunan kelapa sawit, dan instansi pemerintah mutlak diperlukan agar siklus bencana tahunan ini dapat diputus secara permanen demi kelangsungan hidup generasi mendatang di pulau Kalimantan.
