gambar hanya ilustrasi
Balikpapan - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, belum lama ini melontarkan sebuah catatan penting mengenai kondisi krusial yang tengah dihadapi oleh salah satu wilayah strategis di Pulau Borneo. Dalam sebuah forum koordinasi tingkat nasional yang membahas arah kebijakan swasembada air, AHY secara terbuka menyoroti realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa Balikpapan, sebagai kota besar dan berfungsi vital sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, masih harus bergulat dengan persoalan mendasar berupa keterbatasan akses terhadap air bersih yang layak bagi masyarakat luas. Fenomena ini tentu menghadirkan sebuah ironi tersendiri di tengah derap langkah pembangunan kawasan ibu kota baru yang digadang-gadang mengusung konsep modern serta berkelanjutan.
Dalam pemaparannya di hadapan para pemangku kepentingan, AHY menceritakan kembali pengalamannya ketika melakukan kunjungan kerja langsung ke lapangan. Ia mendapati bahwa warga di sejumlah permukiman masih harus menjalani pembagian waktu secara bergiliran demi sekadar mendapatkan pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Situasi semacam ini mempertegas bahwa persoalan pemenuhan hak dasar manusia atas air bersih belum sepenuhnya tuntas, bahkan di kawasan perkotaan yang seharusnya memiliki tingkat kemajuan infrastruktur lebih baik dibandingkan daerah pedalaman. Ketergantungan pasokan air baku di Balikpapan yang selama ini masih bertumpu pada waduk tadah hujan seperti Waduk Teritip dan Waduk Manggar menjadi sangat rentan ketika musim kemarau panjang melanda wilayah tersebut, sehingga kapasitas produksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum sering kali mengalami penurunan drastis di luar kendali.
Sebagai catatan tambahan, kondisi geografis serta topografi wilayah Balikpapan yang berbukit-bukit juga turut menyumbang tingkat kesulitan tersendiri dalam hal pemerataan jaringan pipa distribusi air bersih ke berbagai penjuru kota. Tekanan air kerap tidak mampu menjangkau dataran yang lebih tinggi tanpa adanya tambahan infrastruktur pompa booster yang memadai dan pasokan listrik yang stabil. Hal inilah yang kemudian mendorong pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk turun tangan merumuskan langkah mitigasi jangka pendek maupun jangka panjang. Kebutuhan akan intervensi teknologi pengolahan air menjadi semakin mendesak agar pertumbuhan jumlah penduduk akibat migrasi pencari kerja ke kawasan penyangga IKN ini dapat diimbangi dengan ketersediaan utilitas dasar yang mencukupi tanpa membebani ekosistem lingkungan lokal yang ada.
Menanggapi tantangan krusial tersebut, pemerintah pusat kini tengah mengkaji berbagai alternatif solusi teknologi tepat guna yang dapat diaplikasikan secara cepat dan efisien. Salah satu opsi yang mulai didorong secara serius adalah pemanfaatan teknologi pengolahan air payau, terutama mengingat letak geografis Balikpapan yang bersinggungan langsung dengan wilayah pesisir perairan laut. Berdasarkan kajian teknis yang ada, pengolahan air payau dinilai memiliki tingkat kebutuhan konsumsi energi yang jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan proses desalinasi air laut murni yang dikenal membutuhkan pasokan daya listrik masif serta biaya operasional yang sangat tinggi. Dengan demikian, penerapan teknologi pengolahan air payau di kawasan pesisir Kalimantan diharapkan mampu menjadi salah satu jalan keluar rasional untuk mendongkrak persentase ketersediaan rumah tangga yang menikmati akses air minum layak di angka yang lebih optimal pada masa mendatang.
Di sisi lain, isu ketersediaan air bersih di kawasan penyangga IKN ini juga membuka mata banyak pihak akan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian daerah tangkapan air. Upaya rehabilitasi lahan kritis di sekitar sumber-sumber air baku mutlak harus dijalankan secara paralel dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti pipanisasi dan pembangunan instalasi pengolahan air baru. Tanpa adanya konservasi lingkungan yang berkesinambungan, dikhawatirkan kapasitas tampung sumber air alami akan terus merosot seiring dengan masifnya alih fungsi lahan yang terjadi di sekitar wilayah penyangga ibu kota baru. Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan persoalan air bersih ini sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan infrastruktur kerakyatan agar kesejahteraan warga lokal senantiasa berjalan selaras dengan kemajuan megapolitan di tanah Borneo.
