gambar hanya ilustrasi
Balikpapan - Pulau Borneo yang kaya raya mencakup wilayah tiga negara, yakni Indonesia di bagian selatan, Brunei Darussalam, serta Malaysia yang menaungi wilayah Sabah dan Sarawak di utara. Masuknya wilayah Sarawak dan Sabah ke dalam pangkuan Federasi Malaysia menyimpan kisah panjang yang melibatkan dinamika geopolitik kolonial hingga memicu ketegangan besar dengan Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Sukarno. Akar pembelahan wilayah di pulau terbesar ketiga di dunia ini sejatinya telah tertanam sejak abad ke-19 melalui persaingan pengaruh kekuasaan kolonial Eropa di kawasan Asia Tenggara.
Jauh sebelum batas negara modern ditarik, interaksi antarsuku dan budaya di Pulau Borneo terjalin sangat erat tanpa sekat administratif yang kaku. Namun, persaingan pasca-Perang Napoleon antara Inggris dan Belanda mengubah tatanan tersebut secara drastis demi menguasai jalur perdagangan maritim yang strategis. Ketegangan dua negara adidaya masa itu akhirnya mereda lewat penandatanganan Perjanjian London atau yang dikenal sebagai Anglo-Dutch Treaty pada tahun 1824. Perjanjian kolonial ini membagi wilayah pengaruh di Asia Tenggara dengan menetapkan garis batas di Selat Malaka.
Dampak ikutan dari perjanjian kolonial tersebut sangat masif dirasakan di Pulau Borneo karena wilayahnya terbelah menjadi dua kutub kekuasaan yang berbeda. Wilayah selatan dikuasai penuh oleh pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, sementara wilayah utara jatuh di bawah cengkeraman Imperium Inggris. Pembelahan politik ini secara perlahan memutus jaringan kebudayaan Melayu yang sebelumnya terhubung tanpa hambatan geografis. Memasuki abad ke-20, wilayah utara Borneo terbagi menjadi Sabah dan Sarawak sebagai koloni Inggris serta Kesultanan Brunei yang memilih jalan politik tersendiri.
Situasi politik di kawasan mulai bergolak ketika Persekutuan Tanah Melayu memproklamirkan kemerdekaannya dari Inggris pada 31 Agustus 1957 di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman. Keberhasilan tersebut menginspirasi lahirnya gagasan penyatuan wilayah yang lebih luas untuk membendung pengaruh komunis yang kian masif serta mempercepat proses dekolonisasi. Tunku Abdul Rahman lantas menggagas pembentukan Federasi Malaysia pada tahun 1961 yang direncanakan mencakup Tanah Melayu, Singapura, Brunei, serta dua wilayah koloni Inggris di Borneo yaitu Sabah dan Sarawak.
Rencana penggabungan Sabah dan Sarawak sempat menuai perdebatan karena status keduanya yang masih berada di bawah kendali imperium Britania Raya. Guna meredam keraguan dan memastikan aspirasi warga lokal, dibentuklah Komisi Cobbold pada Januari 1962 untuk meninjau langsung pandangan masyarakat setempat. Hasil investigasi menunjukkan dukungan yang signifikan di mana mayoritas penduduk di Sabah dan Sarawak menyambut baik gagasan penyatuan tersebut. Temuan itu kemudian diperkuat oleh tim investigasi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelum akhirnya Perjanjian Malaysia ditandatangani di London pada pertengahan tahun 1963.
Secara resmi, Sabah dan Sarawak bergabung ke dalam negara baru bernama Malaysia pada tanggal 16 September 1963. Langkah pembentukan federasi ini ternyata mendapat penolakan keras dari Presiden Sukarno yang memandangnya sebagai bentuk neokolonialisme Inggris untuk mempertahankan dominasi di Asia Tenggara. Kemarahan pemerintah Indonesia semakin memuncak karena federasi dideklarasikan sebelum investigasi tuntas, yang dinilai melanggar Deklarasi Manila. Dari sinilah lahir kebijakan konfrontasi terkenal berupa seruan Ganyang Malaysia yang mengubah peta hubungan diplomatik kawasan selama beberapa tahun berikutnya.
