gambar hanya ilustrasi
Pontianak - Pemerintah Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat resmi memulai langkah strategis untuk meningkatkan mutu pelayanan publik lewat peluncuran Kompetisi Inovasi Pontianak atau KOPi untuk tahun anggaran 2026. Langkah ini diambil guna mendorong seluruh aparatur sivil negara di lingkungan pemerintah setempat agar lebih kreatif dan solutif dalam menghadapi tantangan pembangunan kota. Melalui bimbingan teknis yang digelar secara khusus, para pegawai diarahkan untuk tidak lagi bekerja secara monoton melainkan harus senantiasa melakukan terobosan dalam tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Pelaksanaan bimbingan teknis tersebut dilangsungkan di Aula Rohana Muthalib, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau Bapperida Kota Pontianak. Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menegaskan bahwa inovasi di era modern saat ini bukan lagi sekadar program pilihan atau pelengkap administratif. Sebaliknya, hal tersebut telah menjelma menjadi instrumen mutlak dari sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Tuntutan zaman yang bergerak cepat menuntut jajaran birokrasi merespons dinamika sosial dengan lebih taktis, cepat, efektif, efisien, serta adaptif.
Amirullah menekankan paradigma penting mengenai hakikat inovasi dalam sektor publik. Menurutnya, sebuah terobosan tidak selalu harus digambarkan sebagai program berskala raksasa dengan anggaran yang sangat besar. Sering kali, perubahan positif justru lahir dari langkah sederhana yang berfokus pada penyederhanaan prosedur birokrasi, pemanfaatan teknologi tepat guna, atau perbaikan metode kerja harian di unit pelayanan terkecil. Dengan memfokuskan perhatian pada pemecahan masalah nyata yang dihadapi warga sehari-hari, aparatur sipil negara diyakini mampu melahirkan gagasan segar yang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat Pontianak.
Ada yang berbeda dalam penyelenggaraan ajang KOPi kali ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Pontianak melakukan restrukturisasi kepanitiaan guna memperkuat basis riset dalam setiap inovasi yang diajukan. Jika pada periode sebelumnya kompetisi tahunan ini dimotori oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pontianak, kini pelaksanaannya dialihkan sepenuhnya kepada Bidang Riset dan Inovasi Daerah di bawah naungan Bapperida Kota Pontianak. Perubahan kelembagaan ini diharapkan mampu memperkokoh ekosistem inovasi daerah secara menyeluruh agar gagasan yang muncul tidak berhenti setelah penghargaan diberikan.
Transformasi fungsi ini juga sejalan dengan amanat nasional mengenai penguatan riset daerah guna menghasilkan kebijakan publik yang berbasis bukti nyata. Dengan dikelola langsung oleh Bapperida, seluruh usulan inovasi dari organisasi perangkat daerah akan dipantau, dievaluasi, dan didampingi agar memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi. Amirullah berharap ajang ini tidak terjebak pada formalitas tahunan belaka. Ia menginginkan agar setiap ide cemerlang yang sukses memberikan kemudahan bagi masyarakat dapat direplikasi oleh unit kerja lainnya di lingkungan pemerintah kota maupun wilayah di luar Pontianak.
Pihak penyelenggara berkomitmen agar bimbingan teknis yang dilaksanakan mampu meningkatkan kemampuan peserta dalam merancang proposal program yang komprehensif. Penyusunan proposal hendaknya tidak dibuat demi menggugurkan kewajiban administrasi kompetisi, melainkan memuat analisis masalah yang tajam, metode implementasi yang jelas, serta indikator keberhasilan yang terukur. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai teknik penyusunan rencana inovasi, kualitas usulan yang masuk ke panitia penilai diharapkan jauh lebih bermutu dan siap diaplikasikan langsung di lapangan untuk mempermudah urusan publik.
Kota Pontianak dikenal sebagai salah satu daerah di Kalimantan Barat yang cukup progresif dalam mengembangkan sistem pelayanan publik, baik digital maupun nondigital. Beberapa pencapaian tingkat nasional pun kerap diraih oleh pemerintah kota ini dalam hal indeks inovasi daerah. Namun, pencapaian masa lalu tersebut tidak boleh membuat jajaran birokrasi cepat berpuas diri. Tantangan perkotaan yang semakin kompleks, seperti masalah lingkungan, administrasi kependudukan yang cepat, hingga transparansi anggaran, menuntut komitmen yang lebih kuat dari seluruh pegawai untuk terus belajar dan beradaptasi tanpa henti.
Melalui momentum KOPi 2026, Sekretaris Daerah mengajak seluruh kepala dinas, badan, kantor, hingga tingkat kecamatan dan kelurahan di Pontianak untuk menginstruksikan staf mereka berpartisipasi aktif. Kompetisi ini harus dilihat sebagai ruang belajar bersama demi meningkatkan kualitas institusi. Semangat utama yang diusung bukan sekadar keinginan memperoleh piala kemenangan, melainkan menghadirkan pelayanan publik terbaik serta memberikan dampak kesejahteraan yang optimal bagi warga. Sinergi seluruh elemen birokrasi menjadi kunci utama bagi keberhasilan program-program kerja yang langsung menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Kegiatan bimbingan teknis ini juga menghadirkan sejumlah narasumber ahli di bidang kebijakan publik untuk memberikan panduan praktis kepada para peserta. Mereka diajarkan cara mengidentifikasi masalah pelayanan di lapangan, merumuskan solusi, hingga menyusun dokumen pendukung sesuai standar nasional dari Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Kota Pontianak sangat optimistis bahwa kolaborasi erat antara penyelenggara, narasumber, dan peserta akan melahirkan banyak proposal inovasi unggulan yang membawa perubahan nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas layanan masyarakat di masa depan.
