Palangkaraya - Keputusan Pemerintah Republik Indonesia memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur memicu gelombang diskusi mendalam di kalangan pemerhati lingkungan. Langkah strategis yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo ini menetapkan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai lokasi pusat pemerintahan baru. Meskipun dinilai sebagai solusi atas beban berat Jakarta, sejumlah organisasi non-pemerintah segera menyuarakan kekhawatiran serius terkait dampak ekologis dan sosial yang berpotensi timbul di kawasan tujuan pembangunan tersebut.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi menjadi salah satu lembaga yang paling lantang menyoroti potensi risiko tersebut. Kepala Departemen Advokasi Walhi, Zenzi Suhadi, mengungkapkan bahwa kondisi lingkungan di Kalimantan Timur sebenarnya sudah berada dalam titik jenuh akibat eksploitasi alam selama beberapa dekade. Keberadaan tambang batu bara, perluasan perkebunan kelapa sawit, serta aktivitas penebangan kayu telah memberikan beban ekologis sangat berat. Menurut Walhi, prioritas utama di sana seharusnya adalah pemulihan ekosistem, bukan menambah beban baru dengan infrastruktur kota.
Berdasarkan data lingkungan, Kalimantan Timur merupakan wilayah dengan konsesi tambang dan perkebunan terpadat di Indonesia. Ribuan lubang bekas tambang batu bara yang belum direklamasi tersebar di berbagai sudut provinsi, sering kali berdekatan dengan pemukiman. Masuknya proyek pembangunan ibu kota baru dikhawatirkan mempersempit ruang hidup ekosistem esensial yang tersisa. Penambahan beban berupa kawasan perkantoran, perumahan pegawai, jalan tol, dan fasilitas penunjang berisiko tinggi mempercepat laju kerusakan lingkungan yang selama ini sudah sangat sulit dikendalikan.
Salah satu ancaman nyata yang disoroti Walhi adalah deforestasi dan fragmentasi hutan. Walaupun pemerintah menekankan komitmen membangun ibu kota dengan konsep kota hutan yang adaptif, pembangunan fisik berskala masif dipastikan tetap membutuhkan pembukaan lahan. Zenzi menilai bahwa meskipun jaringan transportasi dirancang sedemikian rupa agar tidak membabat seluruh kawasan hutan, keberadaannya tetap akan membelah wilayah hutan menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah satu sama lain sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.
Fragmentasi hutan ini memiliki konsekuensi fatal bagi kelangsungan hidup satwa liar di Kalimantan Timur. Jalan raya yang memotong hutan secara otomatis memutus jalur jelajah alami berbagai spesies hewan. Satwa-satwa tersebut akan terisolasi di kantong hutan yang sempit tanpa akses bebas ke wilayah seberang. Hal ini tidak hanya membatasi ruang gerak untuk mencari makan dan pasangan, tetapi juga meningkatkan risiko kematian akibat tertabrak kendaraan atau menjadi sasaran empuk pemburu liar karena akses jalan yang lebih terbuka.
Lebih jauh lagi, isolasi geografis ini berpotensi memicu ketidakseimbangan ekologi yang serius. Ketika satwa liar tidak dapat menyeberang jalan, penumpukan populasi di satu habitat yang terbatas akan terjadi. Lonjakan populasi di area yang sempit ini lambat laun tidak akan mampu ditampung oleh daya dukung lingkungan setempat. Akibatnya, hewan-hewan tersebut terpaksa merambah ke area pertanian serta permukiman penduduk untuk mencari makanan, sehingga memicu peningkatan konflik antara manusia dan satwa liar yang merugikan kedua belah pihak.
Kerusakan habitat ini mengancam keberadaan satwa endemik Kalimantan yang statusnya terancam punah, seperti orangutan, bekantan, dan beruang madu. Spesies-spesies tersebut sangat bergantung pada keutuhan kanopi hutan dataran rendah untuk bertahan hidup. Kehilangan jalur jelajah tradisional akibat pembangunan infrastruktur logistik ibu kota baru dapat mempercepat kepunahan lokal satwa-satwa tersebut. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan konvensional tanpa mitigasi koridor satwa yang matang dinilai sangat berisiko bagi keanekaragaman hayati tanah Borneo.
Di samping persoalan ekologi, Walhi juga menaruh perhatian besar pada aspek sosial, khususnya nasib masyarakat lokal dan masyarakat adat di sekitar lokasi ibu kota baru. Kedatangan gelombang penduduk baru dalam jumlah besar, seperti aparatur sipil negara dan pekerja konstruksi, berpotensi memicu ketimpangan sosial yang tajam. Masyarakat setempat dikhawatirkan tersisih secara perlahan karena kalah bersaing dalam hal kapasitas pengetahuan, keahlian teknis, dan modal finansial dengan para pendatang yang jauh lebih siap.
Ketimpangan kapasitas ini juga rentan memicu terjadinya alih kepemilikan tanah secara masif di kawasan tersebut. Zenzi memperingatkan adanya potensi perpindahan hak atas tanah melalui transaksi jual-beli yang tidak adil atau bahkan mekanisme perampasan langsung. Sekalipun masyarakat lokal berhasil menjual tanah mereka dengan harga mahal, uang hasil penjualan tersebut sering kali bersifat jangka pendek. Tanpa keterampilan baru untuk bertahan di lingkungan modern, masyarakat yang kehilangan ruang hidup tradisional justru akan menghadapi kesulitan ekonomi lebih berat.
Pemindahan ibu kota negara, yang kini perkembangannya terus berjalan, memang telah memiliki payung hukum kuat. Namun, peringatan awal yang disampaikan sejak rencana ini bergulir tetap menjadi pengingat penting bagi pembuat kebijakan. Menyelaraskan ambisi pembangunan infrastruktur modern dengan komitmen perlindungan keanekaragaman hayati serta keadilan sosial adalah tantangan terbesar yang harus dijawab. Keberhasilan pembangunan ini tidak boleh diukur hanya dari kemegahan fisik bangunan, melainkan juga dari kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat asli Kalimantan Timur.
