Gambar hanya ilustrasi
Samarinda - Kementerian Kehutanan terus mengintensifkan upaya pemulihan ekosistem pesisir di Provinsi Kalimantan Timur melalui pendekatan pelestarian kawasan yang selaras dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Langkah strategis ini direalisasikan lewat pendampingan tata kelola tambak ramah lingkungan berkonsep silvofishery yang disinergikan secara langsung dengan skema perhutanan sosial. Pendekatan terpadu tersebut dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka kerja Program Mangroves for Coastal Resilience atau M4CR guna memulihkan fungsi ekologis kawasan pesisir tanpa harus mematikan sumber mata pencaharian utama warga di sekitar hutan produksi.
Manajer Provincial Project Implementation Unit Program M4CR Kalimantan Timur, Asman Aziz, menjelaskan bahwa pihak pemerintah secara aktif merangkul para pembudidaya ikan dan udang yang beroperasi di dalam kawasan hutan produksi pesisir. Masyarakat diajak untuk melegalkan aktivitas pengelolaan tambak mereka melalui permohonan izin perhutanan sosial. Skema hak kelola ini memberikan kepastian hukum yang terukur serta jaminan legalitas jangka panjang hingga 30 tahun bagi kelompok masyarakat yang terdaftar secara resmi di dinas terkait.
Dalam keterangan resminya di Samarinda, Asman menegaskan bahwa langkah pendaftaran dan pembinaan tersebut sama sekali bukan merupakan wujud pengambilalihan lahan secara sepihak oleh negara. Pemerintah justru hadir untuk memberikan perlindungan hukum serta kepastian hak garap bagi para petambak yang bermitra secara resmi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Keberadaan legalitas perhutanan sosial ini diyakini mampu menghalau potensi konflik agraria serta memberikan rasa aman bagi warga dalam menjalankan roda perekonomian mereka.
Sebagai bentuk komitmen nyata dan penguat motivasi bagi masyarakat, Kementerian Kehutanan menyalurkan stimulus insentif bernilai Rp1 juta per hektare bagi para petambak yang secara konsisten menerapkan pola tambak ramah lingkungan. Bantuan stimulus ini dirancang khusus untuk dialokasikan pada area tambak yang masih produktif atau aktif dikelola secara berkelanjutan oleh warga setempat. Penyaluran insentif tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan disalurkan secara nontunai berupa bantuan sarana produksi budi daya, seperti benur udang atau bibit ikan berkualitas tinggi.
Pola perlakuan yang berbeda diterapkan secara objektif terhadap area tambak yang sudah mengalami keterlantaran. Tambak terbiarkan yang tidak lagi produktif diarahkan untuk mengikuti skema rehabilitasi vegetatif penuh yang disesuaikan dengan karakteristik pemulihan ekosistem alam. Melalui pemetaan kondisi lapangan yang akurat ini, penyaluran insentif sarana produksi dapat dipastikan tepat sasaran serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas para pembudidaya yang konsisten menjaga kelestarian lingkungan.
Kawasan Delta Mahakam yang terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi pusat perhatian utama dalam pelaksanaan program pemulihan ekosistem pesisir ini. Kawasan Delta Mahakam dikenal memiliki bentangan vegetasi mangrove terluas di Provinsi Kalimantan Timur, namun terus mengalami tekanan ekologis yang cukup berat akibat konversi lahan secara masif pada masa lalu. Berdasarkan peta jalan pemulihan ekosistem, terdapat lima isu strategis prioritas yang telah dirumuskan, termasuk keberadaan sekitar 58.116 hektare ekosistem mangrove di Kalimantan Timur yang mendesak untuk direhabilitasi akibat keterlanjuran alih fungsi menjadi tambak dan perkebunan kelapa sawit.
Pelaksanaan rehabilitasi vegetasi di wilayah pesisir diakui memiliki tingkat kerumitan teknis serta kebutuhan anggaran yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan rehabilitasi lahan di wilayah daratan atau terestrial. Dinamika pasang surut air laut, fluktuasi tingkat salinitas, serta kondisi substrat lumpur yang labil menuntut perencanaan operasional dan koordinasi yang jauh lebih matang. Oleh karena itu, program M4CR menghadirkan pendekatan pendampingan yang lebih intensif serta berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat secara berkelanjutan.
Penerapan pola silvofishery, yang mengintegrasikan penanaman vegetasi mangrove dengan kegiatan perikanan budi daya dalam satu kawasan, terbukti mampu memberikan manfaat ekologis sekaligus dampak ekonomi yang nyata seiring berjalannya waktu. Bukti konkrit dari keberhasilan pendekatan ini dapat dilihat pada kelompok petambak di Kecamatan Muara Badak yang telah konsisten menanam mangrove sejak tahun 2021. Saat ini, para petambak di daerah tersebut telah merasakan peningkatan keuntungannya secara nyata, baik dari hasil panen komoditas tambak yang lebih optimal maupun dari pengembangan potensi ekowisata mangrove di wilayah mereka.
Keberadaan ekosistem mangrove yang kembali pulih di sekitar kawasan tambak terbukti efektif berperan sebagai penyaring alami polutan air, penahan abrasi pantai, serta tempat pemijahan dan perlindungan alami bagi beragam biota laut. Pemulihan kawasan pesisir di Delta Mahakam ini juga memegang peranan sangat vital dalam menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan regional. Hal ini menjadi semakin strategis mengingat Provinsi Kalimantan Timur kini mengemban peran penting sebagai wilayah penyangga utama bagi pengembangan kawasan Ibu Kota Nusantara.
Melalui kerja sama terpadu yang melibatkan instansi kementerian, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif kelompok masyarakat pesisir, Program M4CR optimistis dapat mewujudkan titik keseimbangan baru antara agenda konservasi ekologi dan keberlanjutan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Transformasi tata kelola pesisir dari pola eksploitatif menuju pendekatan silvofishery yang ramah lingkungan diharapkan mampu menjadi percontohan pemulihan ekosistem pesisir yang tangguh dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi mendatang.
