 |
| Ilustrasi AI |
Pontianak - Pemerintah pusat melalui Kementerian
Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan saat ini tengah
melakukan percepatan pembangunan jaringan kereta api di Pulau Kalimantan.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya besar negara untuk memperkuat
konektivitas nasional sekaligus membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di
luar Pulau Jawa. Namun di balik ambisi besar terwujudnya moda transportasi
massal tersebut, Provinsi Kalimantan Barat menghadapi sebuah tantangan serius
yang kerap luput dari perhatian publik, yakni minimnya kesiapan sumber daya
manusia lokal di bidang perkeretaapian. Apabila persoalan ini tidak ditangani
komprehensif, masyarakat daerah terancam hanya menjadi penonton manakala deru
mesin kereta api mulai membelah tanah kelahiran mereka.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, secara gamblang menekankan bahwa
pengembangan jaringan rel di kawasan Kalimantan diarahkan untuk memangkas
tingginya biaya logistik. Selain itu, proyek raksasa ini diharapkan mampu
menciptakan pemerataan pembangunan yang terintegrasi dengan berbagai sektor,
mulai dari industri, pertambangan, hingga pelabuhan berskala internasional.
Akan tetapi, realita di lapangan menunjukkan kesiapan infrastruktur fisik belum
berbanding lurus dengan kesiapan tenaga kerja teknis yang berada di daerah
lintasan, khususnya di wilayah Kalimantan Barat yang diproyeksikan akan dilalui
oleh jalur penghubung penting antardaerah dan antarnegara ini.
Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Kalimantan Barat
adalah belum adanya institusi pendidikan tinggi maupun sekolah vokasi kejuruan
yang secara khusus mencetak tenaga ahli di sektor perkeretaapian. Padahal,
ketika megaproyek Trans Kalimantan ini benar-benar memasuki tahap konstruksi
masif hingga operasional, kebutuhan terhadap tenaga profesional berlisensi akan
melonjak amat tajam. Ketiadaan lembaga pendidikan yang linier dengan kebutuhan
industri transportasi rel ini menjadi sebuah ironi, mengingat pemerintah daerah
sejatinya memiliki waktu merintis kerja sama pendidikan atau membuka program
studi baru di berbagai universitas mapan di wilayah tersebut.
Krisis tenaga ahli ini tidak bisa dipandang sebelah mata
apabila merujuk pada data resmi dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia yang
berpusat di Madiun. Berdasarkan dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Nasional,
negara ini secara kumulatif membutuhkan setidaknya 80.460 sumber daya manusia
perkeretaapian hingga tahun 2030 mendatang. Angka fantastis tersebut
diklasifikasikan ke dalam 1.720 tenaga regulator dan 78.740 tenaga operator.
Kebutuhan tenaga kerja berskala besar ini mencakup berbagai lini krusial, mulai
dari tahap perencanaan teknis, pengoperasian sarana, pemeriksaan kelaikan,
hingga perawatan prasarana perkeretaapian yang membutuhkan ketelitian dan
standar keselamatan mutlak.
Selama ini, paradigma yang berkembang di tengah masyarakat
awam kerap kali menyempitkan profesi di sektor kereta api hanya sebatas pada
sosok masinis yang mengemudikan lokomotif atau petugas stasiun. Padahal,
ekosistem operasional sebuah industri perkeretaapian modern jauh lebih kompleks
dan butuh beragam spesialisasi teknik tingkat tinggi. Dibutuhkan banyak tenaga
ahli untuk mengisi posisi sebagai pengatur perjalanan kereta api, teknisi
sinyal dan telekomunikasi, tenaga perawatan jalur lintasan, hingga ahli
kelistrikan yang memastikan seluruh sistem berjalan otomatis. Seluruh profesi
teknis tersebut mensyaratkan latar belakang pendidikan yang ketat serta
sertifikasi yang tak bisa didapatkan melalui jalur umum.
Menilik skala pembangunan yang dicanangkan, jaringan rel di
Kalimantan ini dikabarkan turut menarik perhatian banyak investor, termasuk
wacana keterlibatan negara asing dan komitmen negara tetangga seperti Malaysia
melalui Sarawak untuk merealisasikan jalur kereta api Trans-Borneo yang
mengitari pulau. Apabila dinamika investasi dan ekonomi global ini tidak segera
direspons secara taktis dengan penyiapan tenaga kerja lokal yang mumpuni di
berbagai lini, posisi-posisi manajerial maupun teknis strategis akan dengan
mudah didominasi oleh pekerja dari luar daerah atau bahkan ekspatriat yang
diboyong langsung oleh konsorsium pemenang tender kelak.
Oleh karena itu, instansi berwenang di tingkat provinsi
maupun kabupaten kota se-Kalimantan Barat dituntut segera mengambil langkah
proaktif yang sistematis dan terencana dengan matang. Solusi paling rasional
dalam waktu dekat adalah merancang alokasi dana khusus untuk memberikan
beasiswa penuh kepada para pelajar daerah berprestasi agar bisa menempuh
pendidikan ikatan dinas di kampus vokasi naungan Kementerian Perhubungan. Untuk
solusi jangka menengah dan panjang, kolaborasi strategis bersama Kementerian Pendidikan
mutlak diperlukan demi mendirikan balai diklat perkeretaapian atau minimal
menyisipkan mata kuliah vokasional di perguruan tinggi lokal setempat.
Kehadiran mega proyek sarana transportasi darat yang
diprediksi bernilai ratusan triliun rupiah ini sejatinya merupakan peluang emas
bagi lompatan sosial ekonomi daerah yang sama sekali tidak boleh disia-siakan
oleh para pemangku kebijakan. Rencana percepatan pembangunan fasilitas logistik
dan transportasi massal yang kini terus dipacu secara agresif oleh pemerintah
pusat mutlak harus diimbangi secara proporsional dengan akselerasi penyiapan
kapasitas sumber daya manusianya yang unggul dan berdaya saing. Generasi
penerus bangsa yang lahir di bumi Kalimantan Barat berhak untuk menikmati porsi
kue pembangunan tersebut secara adil.
Mereka tentu tidak ingin sekadar menjadi saksi pasif yang
hanya bisa melihat rangkaian gerbong kereta besi canggih melintasi halaman
belakang rumah mereka begitu saja pada masa yang akan datang. Sebaliknya,
tunas-tunas muda daerah ini harus disiapkan kapasitas intelektual dan teknisnya
sedari sekarang agar kelak mampu berdiri tegap di garda terdepan. Dengan
perencanaan sumber daya manusia yang matang, putra-putri daerah diyakini akan
sanggup menjadi tenaga ahli, pengelola operasional, manajer sistem, serta motor
penggerak utama bagi roda kemajuan industri logistik dan perkeretaapian
nasional di atas tanah leluhurnya sendiri.
